Dirjen Bea Cukai: Lokasi Pembayaran Jauh Picu Moral Hazard

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku lokasi pembayaran cukai yang jauh dari kantor DJBC Berpoyensi mengakibatkan moral hazard.

Guna mengantisipasi potensi buruk tersebut, DJBC menandatangani kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan pelayanan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan saat ini masih ditemui beberapa tantangan di lapangan dalam meningkatkan pelayanan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. Misalnya, lokasi kantor bea dan cukai yang jauh dari bank sehingga kegiatan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara menjadi tidak real time.

Lihat juga: Darmin: Utang Indonesia Masih Rendah Ketimbang Negara Lain

Selain itu, penerimaan negara akan ditampung di rekening bendahara penerimaan apabila lokasi pembayaran jauh. Hal ini berpotensi mengakibatkan moral hazard, jika pengelolaannya tidak sesuai dengan undang-undang.

Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) atau mini ATM untuk pembayaran kepabeanan dan cukai di kantor-kantor bea cukai, pos lintas batas negara, kantor pos, serta di pelabuhan dan bandara yang telah ditunjuk oleh DJBC. Pada tahap awal, Bank Mandiri akan menempatkan 49 EDC Mandiri di lokasi yang ditentukan. salah satunya, Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimatan Barat.

"Namun demikian, nanti semua kantor akan ada (mini ATM Mandiri) karena tadi setelah berbicara dengan Pak Tiko (Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo), Bank Mandiri akan menyediakan sesuai permintaan," tutur Heru usai penandatanganan kerja sama di kantor DJBC, Jumat (26/2).

Lihat juga: Perppu Jokowi Tak Buat Ditjen Pajak 'Gatal' Sasar Wajib Pajak

Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah pelayanan kepabeanan dapat seketika dilakukan karena pembayaran kewajiban dilakukan saat itu juga. Selain lebih efisien, adanya mesin EDC juga akan menambah keyakinan masyarakat bahwa uang yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara.

"Misalnya orang belanja tas di Singapora seharga Rp100 juta karena harganya di atas treshold maka ia harus membayar bea masuk. Kalau dulu harus susah payah ke bank, kalau lokasinya jauh dibayarkan ke bendahara lalu bendahara membayarkan ke kas negara dan itu memakan waktu," jelasnya.

Heru pun membuka kesempatan seluruh bank untuk menyediakan layanan yang sama dengan Bank Mandiri selama status bank tersebut adalah bank devisa.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Ciduk Eksportir Nakal Rugikan Negara Rp125 Miliar Juli, Dirjen Bea Cukai Serahkan Kajian Cukai Plastik ke DPR Penerimaan April Ditjen Bea Cukai Samai Realisasi Kuartal I

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan selain menempatkan EDC di Kantor Kepabeanan dan Cukai, Bank Mandiri telah menambahkan fitur pembayaran cukai, pajak ekspor dan impor dan kepabeanan pada alat pembayaran non tunai Mandiri, yakni layanan Mandiri Mobile, Internet Mandiri, Mandiri ATM dan call center 14000.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas layanan ini, tambah Kartika, Bank Mandiri dan DJBC akan melakukan sosialisasi produk kepada seluruh wajib bayar/ pengguna jasa serta melakukan pengawasan operasional sistem yang telah ada agar tidak ada gangguan pada penerimaan negara.

“Kami optimis, langkah ini juga akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terkait pembayaran cukai, pajak ekspor dan impor dan kepabeanan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Januari - April 2017, Bank Mandiri telah memfasilitasi pembayaran penerimaan negara sebesar 2,58 juta transaksi dengan nilai Rp 14,3T dimana sebesar 55 persen merupakan transaksi penerimaan negara terkait pajak.