Calon Ketua DK OJK Akan Kaji Ulang Pungutan Industri Keuangan
CNN Indonesia
Senin, 05 Jun 2017 14:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku, akan melakukan kajian ulang dalam menentukan pungutan bagi lembaga jasa keuangan, merespon banyaknya keluhan dari pelaku industri keuangan.
"Iuran nanti dilihat, sebenarnya menjalankan OJK ini idealnya butuh biaya berapa," ungkap Wimboh, Senin (5/6).
Selain menghitung kembali biaya yang dibutuhkan OJK, ia juga akan mengkaji kembali konsep dari beberapa program yang dilakukan oleh OJK. Namun demikian, ia tak dapat memastikan iuran yang dikenakan untuk tiap industri akan lebih murah dari saat ini.
"Kan tentu kami punya program baru. Program baru ini kan dengan teknologinya bisa-bisa lebih mahal atau murah atau sama saja," terang dia.
Kendati demikian, apapun keputusannya nanti, Wimboh berjanji akan mengajak pelaku industri keuangan untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut. "Kami bicara dengan industri," imbuhnya.
Dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) yang digelar antara Komisi XI dan beberapa pelaku industri pasar modal akhir Mei lalu, terdengar harapan agar pungutan OJK kepada perusahaan publik diturunkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK yang baru.
Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Fransiscus Welirang menyebutkan, saat ini, OJK melakukan pungutan sebesar 0,045 persen dari total aset yang dimiliki. Pungutan itu dilakukan untuk membiayai kegiatan OJK.
Namun, Wimboh menilai, perlu ada pendalaman lebih lanjut agar tidak terjadi risiko ke depannya.
Adapun, beberapa tantangan yang masih perlu dilalui di Indonesia, misalnya sumber pertumbuhan ekonomi yang masih berpusat di kota-kota besar dan di Pulau Jawa.
"Gini ratio stagnan. Jadi, bagaimana kebijakan OJK merangsang pertumbuhan ekonomi yang memberikan rangsangan pendapatan ke masyarakat yang memiliki pendapatan rendah," papar dia.
Tak hanya itu, Wimboh juga akan melakukan sinergi terhadap kebijakan pemerintah untuk menghindari terjadinya kebijakan yang tidak sinkron. Kemudian, ia juga akan menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan untuk daerah terpencil.
Sekadar informasi, hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk Calon Ketua Dewan Komisioner OJK dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
"Iuran nanti dilihat, sebenarnya menjalankan OJK ini idealnya butuh biaya berapa," ungkap Wimboh, Senin (5/6).
Selain menghitung kembali biaya yang dibutuhkan OJK, ia juga akan mengkaji kembali konsep dari beberapa program yang dilakukan oleh OJK. Namun demikian, ia tak dapat memastikan iuran yang dikenakan untuk tiap industri akan lebih murah dari saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, apapun keputusannya nanti, Wimboh berjanji akan mengajak pelaku industri keuangan untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut. "Kami bicara dengan industri," imbuhnya.
Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Fransiscus Welirang menyebutkan, saat ini, OJK melakukan pungutan sebesar 0,045 persen dari total aset yang dimiliki. Pungutan itu dilakukan untuk membiayai kegiatan OJK.
Namun, Wimboh menilai, perlu ada pendalaman lebih lanjut agar tidak terjadi risiko ke depannya.
Adapun, beberapa tantangan yang masih perlu dilalui di Indonesia, misalnya sumber pertumbuhan ekonomi yang masih berpusat di kota-kota besar dan di Pulau Jawa.
Tak hanya itu, Wimboh juga akan melakukan sinergi terhadap kebijakan pemerintah untuk menghindari terjadinya kebijakan yang tidak sinkron. Kemudian, ia juga akan menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan untuk daerah terpencil.
Sekadar informasi, hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk Calon Ketua Dewan Komisioner OJK dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK