Pemerintah Tunda Bunga KUR 7 Persen ke Tahun Depan
CNN Indonesia
Rabu, 14 Jun 2017 14:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda penetapan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan di angka 7 persen pada tahun ini.
Darmin mengatakan, sebetulnya pemerintah ingin menurunkan bunga KUR menjadi 7 persen agar masyarakat kecil lebih mampu menjangkau. Namun, ada pertimbangan lain yang membuat pemerintah menunda pelaksanaan tersebut, yakni keberlangsungan bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Sebetulnya banyak yang meminta KUR 7 persen. Tapi asal tahu saja, banyak BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang berteriak. Mereka berteriak, 'BPR kemudian jadi kasih kredit ke siapa? Saya kehabisan nasabah karena pemerintah bikin KUR, pakai bank pemerintah lagi'," kata Darmin dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (14/6).
Menurut Darmin, selama ini program KUR yang diluncurkan oleh pemerintah telah banyak menggerus nasabah yang selama ini dipegang oleh BPR. Pasalnya, BPR dan program KUR sama-sama menyasar nasabah dengan segmen Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM).
Jika menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2017, suku bunga kredit BPR masih diatas 25 persen. Hal ini jauh dari bunga kredit KUR sebesar 9 persen.
"Bernegara itu susahnya begitu, tidak semua orang bisa senang. Kita sudah kuat menganalisa untuk turunkan bunganya, tapi kita tunda saja tahun depan," kata Darmin.
Adapun, pemerintah dan OJK telah membuka akses bagi perbankan maupun koperasi yang ingin terlibat dalam program penyaluran KUR. Namun ia memastikan, hanya bank yang kondisi sehat yang boleh mengikuti program tersebut.
"OJK yang menentukan sehat. Kalau koperasi yang periksa Kemenkop," jelasnya.
Tak mau lagi salah sasaran, pemerintah akan merevisi program KUR tahun ini. Targetnya, dana KUR sebesar Rp110 triliun akan mengalir ke usaha kecil produktif.
Porsi penyaluran KUR di sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, serta industri pengolahan, ditarget naik hampir dua kali lipat menjadi 40 persen pada tahun ini. Di tahun sebelumnya, porsi KUR sektor produktif cuma 22 persen.
Darmin mengatakan, sebetulnya pemerintah ingin menurunkan bunga KUR menjadi 7 persen agar masyarakat kecil lebih mampu menjangkau. Namun, ada pertimbangan lain yang membuat pemerintah menunda pelaksanaan tersebut, yakni keberlangsungan bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Sebetulnya banyak yang meminta KUR 7 persen. Tapi asal tahu saja, banyak BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang berteriak. Mereka berteriak, 'BPR kemudian jadi kasih kredit ke siapa? Saya kehabisan nasabah karena pemerintah bikin KUR, pakai bank pemerintah lagi'," kata Darmin dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (14/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2017, suku bunga kredit BPR masih diatas 25 persen. Hal ini jauh dari bunga kredit KUR sebesar 9 persen.
Adapun, pemerintah dan OJK telah membuka akses bagi perbankan maupun koperasi yang ingin terlibat dalam program penyaluran KUR. Namun ia memastikan, hanya bank yang kondisi sehat yang boleh mengikuti program tersebut.
Tak mau lagi salah sasaran, pemerintah akan merevisi program KUR tahun ini. Targetnya, dana KUR sebesar Rp110 triliun akan mengalir ke usaha kecil produktif.
Porsi penyaluran KUR di sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, serta industri pengolahan, ditarget naik hampir dua kali lipat menjadi 40 persen pada tahun ini. Di tahun sebelumnya, porsi KUR sektor produktif cuma 22 persen.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK