Tak Seperti Italia, Perbankan Indonesia Jauh dari Krisis
CNN Indonesia
Selasa, 27 Jun 2017 19:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Selama bertahun-tahun, kondisi perbankan Italia terpuruk dalam jeratan krisis keuangan yang dalam. Kondisi ekonomi Italia yang buruk tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis kredit macet perbankan. Faktor lain, Italia juga terbebani utang yang tinggi, kedua terbesar setelah Yunani.
Sejak krisis ekonomi Eropa mulai merebak tahun 2010, perbankan Italia dalam situasi yang tidak sehat tanpa pertumbuhan karena tidak adanya skema dana talangan.
Akibat lonjakan kredit bermasalah (Non performance loan/NPL) yang melesat, perbankan di Italia membutuhkan suntikan dana segar berkali-kali hingga miliaran euro.
Kondisi perbankan memang bak jantung ekonomi bagi sebuah negara. Sektor perbankan rentan dengan berbagai risiko, terutama risiko sistemik, yakni kegagalan bank yang berdampak terhadap ekonomi dalam jangka panjang. Indonesia sendiri pernah punya pengalaman pahit saat dilanda krisis perbankan hebat pada 1998 lalu.
Namun, kondisi yang dialami oleh Italia saat ini dinilai masih sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Sektor jasa keuangan Indonesia disebut masih memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik jika dibandingkan dengan Italia.
Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iman Nugroho Soeko mengatakan, jika dilihat dari sisi kekuatan modal, kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Indonesia masih mencukupi dan berada dikisaran 20 persen. Pertumbuhan kredit perbankan pun diyakini masih kuat.
Kendati demikian, Iman mengaku, salah satu indikator yang masih menjadi perhatian adalah rasio NPL perbankan yang masih harus diturunkan. Saat ini, rasio NPL perbankan Indonesia masih berada di atas 3 persen.
"Jadi kondisi industri perbankan masih aman. Memang hanya pengawasan masing-masing bank oleh OJK yang pastinya harus ditajamkan lagi agar tidak ada satu masalah di satu bank sehingga tidak menular ke bank lain," ujar Iman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (27/6).
Kendati demikian kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Italia. Pasalnya, ekonomi Indonesia saat ini tumbuh cukup sehat.
Iman menjelaskan, dari 116 bank yang ada, pertumbuhan kinerja industri perbankan saat ini masih disumbangkan oleh bank-bank besar. Untuk itu, menurut dia, peran otoritas dalam mengawal pergerakan bisis bank besar yang berdampak sistemik menjadi sangat penting.
Dengan demikian, kondisi too big to fail yang sempat dialami oleh sejumlah negara dan mengakibatkan krisis keuangan dan ekonomi berkepanjangan tidak kembali terjadi di Indonesia.
"Tapi kalau bank yang relatif kecil dan non sistemik tidak bisa di-recovery ya sebaiknya ditutup dan serahkan kepada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk ditangani," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, sebagai regulator, OJK memang memiliki peran strategis dalam mencegah krisis keuangan. Saat ini, menurut dia, Indonesia telah memiliki payung hukum guna mengambil keputusan jika ada bank yang gagal, berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).
OJK pun memberi batas waktu kepada bank untuk membuat rencana aksi (recovery plan) hingga akhir tahun ini. Rencana aksi adalah rencana yang harus disusun oleh beberapa bank yang termasuk ke kategori bank sistemik.
Dalam aturan rencana aksi yang dikeluarkan OJK, bank diharuskan memberikan langkah-langkah dan upaya bagaimana cara bank menghadapi kesulitan keuangan, baik terkait likuiditas maupun permodalan ketika krisis melanda.
"Jadi dengan ini krisis suatu bank pun bisa dicek pada saat dini, sehingga tidak menular ke bank lainnya," ujarnya.
Sejak krisis ekonomi Eropa mulai merebak tahun 2010, perbankan Italia dalam situasi yang tidak sehat tanpa pertumbuhan karena tidak adanya skema dana talangan.
Akibat lonjakan kredit bermasalah (Non performance loan/NPL) yang melesat, perbankan di Italia membutuhkan suntikan dana segar berkali-kali hingga miliaran euro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, kondisi yang dialami oleh Italia saat ini dinilai masih sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Sektor jasa keuangan Indonesia disebut masih memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik jika dibandingkan dengan Italia.
Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iman Nugroho Soeko mengatakan, jika dilihat dari sisi kekuatan modal, kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Indonesia masih mencukupi dan berada dikisaran 20 persen. Pertumbuhan kredit perbankan pun diyakini masih kuat.
Kendati demikian, Iman mengaku, salah satu indikator yang masih menjadi perhatian adalah rasio NPL perbankan yang masih harus diturunkan. Saat ini, rasio NPL perbankan Indonesia masih berada di atas 3 persen.
"Jadi kondisi industri perbankan masih aman. Memang hanya pengawasan masing-masing bank oleh OJK yang pastinya harus ditajamkan lagi agar tidak ada satu masalah di satu bank sehingga tidak menular ke bank lain," ujar Iman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (27/6).
Kendati demikian kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Italia. Pasalnya, ekonomi Indonesia saat ini tumbuh cukup sehat.
Iman menjelaskan, dari 116 bank yang ada, pertumbuhan kinerja industri perbankan saat ini masih disumbangkan oleh bank-bank besar. Untuk itu, menurut dia, peran otoritas dalam mengawal pergerakan bisis bank besar yang berdampak sistemik menjadi sangat penting.
Dengan demikian, kondisi too big to fail yang sempat dialami oleh sejumlah negara dan mengakibatkan krisis keuangan dan ekonomi berkepanjangan tidak kembali terjadi di Indonesia.
"Tapi kalau bank yang relatif kecil dan non sistemik tidak bisa di-recovery ya sebaiknya ditutup dan serahkan kepada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk ditangani," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, sebagai regulator, OJK memang memiliki peran strategis dalam mencegah krisis keuangan. Saat ini, menurut dia, Indonesia telah memiliki payung hukum guna mengambil keputusan jika ada bank yang gagal, berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).
OJK pun memberi batas waktu kepada bank untuk membuat rencana aksi (recovery plan) hingga akhir tahun ini. Rencana aksi adalah rencana yang harus disusun oleh beberapa bank yang termasuk ke kategori bank sistemik.
Dalam aturan rencana aksi yang dikeluarkan OJK, bank diharuskan memberikan langkah-langkah dan upaya bagaimana cara bank menghadapi kesulitan keuangan, baik terkait likuiditas maupun permodalan ketika krisis melanda.
"Jadi dengan ini krisis suatu bank pun bisa dicek pada saat dini, sehingga tidak menular ke bank lainnya," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK