Lapkeu Wajar Tanpa Pengecualian Pemerintah Pusat Diterima DPR

CNN Indonesia
Kamis, 06 Jul 2017 13:55 WIB
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tersebut merupakan yang pertama kali sejak 12 tahun terakhir.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tersebut merupakan yang pertama kali sejak 12 tahun terakhir. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku perwakilan dari pemerintah.

"Bisa diterima? Diterima," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku Pimpinan Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/7).

Dalam penyampaian LKPP 2016 kepada Paripurna DPR, Darmin mengatakan bahwa sebelumnya laporan tersebut telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Opini WTP tersebut merupakan yang pertama kali sejak 12 tahun terakhir. Tercatat sebanyak 73 LKKL mendapat opini WTP, 8 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan enam LKKL mendapatkan opini Tidak Menyertakan Pendapatan (TMP).

"LKPP beropini WTP menggambarkan menggambarkan pengelolaan anggaran negara yang dilakukan pemerintah pusat sesuai tata kelola dan praktik keuangan yang baik sesuai dengan perundang-undangan dan memberi hasil pembangunan berupa turunnya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tutur Darmin saat menyampaikan LKPP 2016.

Berdasarkan LKPP 2016, penerimaan negara mencapai Rp1.555,93 triliun atau sekitar 87,11 persen dari target awal sebesar Rp1.786,22 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.284,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp261,9 triliun, dan hibah Rp8,9 triliun.

Lalu, belanja negara sebesar Rp1.864,27 triliun atau sekitar 89,5 persen dari target Rp2.082,94 triliun. Realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,01 triliun atau mencapai 88,32 persen dari target Rp1.306,89 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp710,25 triliun atau sebesar 91,5 persen dari target Rp776,25 triliun.

Kemudian, defisit anggaran pemerintah sebesar Rp308,34 triliun atau sekitar 2,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian Selisih lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp26,16 triliun.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER