Di Hadapan Sri Mulyani, Kapolri Tito 'Mengais' Naik Gaji

Elisa Valenta Sari , CNN Indonesia | Rabu, 12/07/2017 17:07 WIB
Di Hadapan Sri Mulyani, Kapolri Tito 'Mengais' Naik Gaji Alasannya, angka penilaian Polri cukup baik dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun berturut-turut. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polisi RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengusulkan kenaikan remunerasi bagi anggota Polri kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini dimaksudkan untuk mereformasi internal institusi demi kesejahteraan anggota Polri.

Tito mengungkapkan, angka penilaian Polri cukup baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Lalu, angka kinerja dan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga sangat baik.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri juga kerap menghadapi tantangan besar dalam mengamankan wilayah NKRI, salah satunya saat menindak aktivitas impor ilegal. Impotir nakal memiliki peluang penyelewengan yang lebih besar dan berpotensi membuat beredarnya barang-barang ilegal.

Dengan penertiban impor berisiko tinggi, sambung dia, volume peredaran barang ilegal dapat menurun dan akhirnya mendorong perekonomian dalam negeri, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

"Saya harap, dukungan ini dapat meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, tadi kami juga sampaikan dalam forum, insya allah kalau pendapatan negara naik, bisa diperhatikan kesejahteraan anggota Polri dan TNI," tegas Tito, usai menghadiri Rapat Koordinasi Penertiban Impor Berisiko Tinggi di gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Rabu (12/7).

Lebih lanjut ia menyebutkan, Polri akan mengajukan kenaikan lebih dari angka yang ada saat ini. Namun demikian, tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Yang sekarang remunerasi TNI dan Polri baru 53 persen, dari TNI 60 persen, jajaran dari Bea dan Cukai mungkin 100 persen. Nanti, kalau sudah berhasil naik, tolong juga dibantu sehingga kami juga bisa bersih-bersih di lingkungan Kepolisian," katanya.

Permintaan Tito itu langsung mendapatkan respon Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani remunerasi yang rendah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memperbaiki kinerja, khususnya dalam membantu menindak pelaku aktivitas impor ilegal.

"Pak Kapolri tadi sampaikan, karena Bea dan Cukai dan Pajak remunerasinya sudah 100 persen, seharusnya integritasnya 100 persen. Tetapi, kalau Panglima TNI dan Polri belum 100 persen, tidak bisa dijadikan excuse (alasan) kalau integritasnya belum 100 persen," imbuhnya.

Menurut dia, hingga kini, masih banyak oknum impor di pelabuhan maupun bandara sebagai pintu arus keluar masuk barang masih banyak berkeliaran. Untuk itu, ia menjelaskan bahwa sebagai lembaga negara yang bertugas mengoleksi pendapatan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai harus bersih dari praktik kotor.

Bahkan, ia menegaskan, tidak segan untuk mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika diketahui masih terdapat oknum Bea dan Cukai yang bermain dengan para importir nakal.

"Mulai detik ini, saya akan mengatakan kalau Dirjen Bea dan Cukai ditanya tidak bisa jawab, saya akan copot. Kalau perlu, saya taruh di depan lapangan, sorakin rame-rame, sebelum kami pecat dan masukin ke penjara," pungkasnya.