Komisi VI Tahan Restu PMN ke KAI dan Djakarta Llyod Rp2,38 T
CNN Indonesia
Kamis, 13 Jul 2017 17:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pemberian persetujuan terhadap usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Djakarta Lloyd pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017. KAI diusulkan memperoleh PMN sebesar Rp2 triliun, sedangkan Djakarta Lloyd sebesar Rp379,3 miliar.
Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan, penundaan keputusan tersebut dilakukan karena pihaknya belum memperoleh penjelasan lebih jauh terkait pemberian PMN tersebut. Sebelum memberikan keputusan, pihaknya ingin terlebih dahulu membahas detail PMN tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN dalam waktu dekat.
"Disepakati untuk melakukan pendalaman mengenai usulan PMN pada BUMN dalam RDP untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Kerja berikut di Masa Sidang V Tahun 2016-2017," ujar Teguh sebelum menutup Rapat Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Kamis (13/7).
Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya telah menyetujui pemberikan PMN kepada dua perusahaan pelat merah tersebut. Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso mengatakan, ditundanya pemberian persetujuan terhadap PMN dua perusahaan pelat merah tersebut karena ada pertimbangan yang perlu dikaji dengan hati-hati, terutama keuangan Djakarta Llyod.
"Sampai detik ini, Djakarta Llyod hanya menjadi agen calo, jadi pihak ketiga, pendapatannya hanya Rp10 miliar per tahun, utangnya Rp1,3 triliun tapi dihitung ulang menjadi Rp700 miliar sampai Rp800 miliar. Kalau ini diberikan, ini bahaya, itu masih harus dibahas, supaya kita tidak salah bersama," jelas Bowo.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kementerian BUMN keuangan Djakarta Llyod berada dalam kondisi yang baik.
"Djakarta Llyod sudah membukukan keuntungan, pemasaran dan penanganan tenaga kerja sudah membaik, pendapatannya bagus," kata Sri Mulyani.
Kendati begitu, Sri Mulyani menghargai sikap dari Komisi VI yang ingin melakukan pendalaman terhadap perusahaan pelat merah tersebut. Pendalaman tersebut diharapkan akan membuat PMN yang diberikan lebih tepat sasaran.
"Saya titip kepada Komisi VI, kalau memang harus ditolak ya tolak saja. Jadi, kalau Komisi VI ini tidak cocok dari sisi korporasi, saya sangat berterima kasih bila dilakukan. Karena terus terang saya tidak mendetail soal korporasi, saya lebih ke makro-nya," pungkas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Di sisi lain, dalam rapat yang sama, Komisi VI menyetujui realisasi belanja Kementerian BUMN yang baru mencapai Rp62,29 miliar per 5 Juli 2017 dari total APBN 2017 sebesar Rp243,86 miliar. Artinya, penyerapan tambahan sekitar Rp28,07 miliar dari kontrak yang sudah ditandatangani tapi belum dibayarkan belum disetujui.
Selanjutnya, Komisi VI juga menyetujui penghematan dan efisiensi belanja barang Kementerian BUMN sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 sebesar Rp45 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran Kementerian BUMN dalam R-APBNP 2017 menjadi Rp198,86 miliar.
Lalu, Komisi VI DPR telah memahami paparan mengenai pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan S-398/MK.02/2017 dan Menteri PPN B-193/M.PPN/2017 sebesar Rp247,04 miliar. Selanjutnya Komisi VI DPR mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dalam pembahasan di Banggar DPR.
Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan, penundaan keputusan tersebut dilakukan karena pihaknya belum memperoleh penjelasan lebih jauh terkait pemberian PMN tersebut. Sebelum memberikan keputusan, pihaknya ingin terlebih dahulu membahas detail PMN tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN dalam waktu dekat.
"Disepakati untuk melakukan pendalaman mengenai usulan PMN pada BUMN dalam RDP untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Kerja berikut di Masa Sidang V Tahun 2016-2017," ujar Teguh sebelum menutup Rapat Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Kamis (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai detik ini, Djakarta Llyod hanya menjadi agen calo, jadi pihak ketiga, pendapatannya hanya Rp10 miliar per tahun, utangnya Rp1,3 triliun tapi dihitung ulang menjadi Rp700 miliar sampai Rp800 miliar. Kalau ini diberikan, ini bahaya, itu masih harus dibahas, supaya kita tidak salah bersama," jelas Bowo.
"Djakarta Llyod sudah membukukan keuntungan, pemasaran dan penanganan tenaga kerja sudah membaik, pendapatannya bagus," kata Sri Mulyani.
Kendati begitu, Sri Mulyani menghargai sikap dari Komisi VI yang ingin melakukan pendalaman terhadap perusahaan pelat merah tersebut. Pendalaman tersebut diharapkan akan membuat PMN yang diberikan lebih tepat sasaran.
"Saya titip kepada Komisi VI, kalau memang harus ditolak ya tolak saja. Jadi, kalau Komisi VI ini tidak cocok dari sisi korporasi, saya sangat berterima kasih bila dilakukan. Karena terus terang saya tidak mendetail soal korporasi, saya lebih ke makro-nya," pungkas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Di sisi lain, dalam rapat yang sama, Komisi VI menyetujui realisasi belanja Kementerian BUMN yang baru mencapai Rp62,29 miliar per 5 Juli 2017 dari total APBN 2017 sebesar Rp243,86 miliar. Artinya, penyerapan tambahan sekitar Rp28,07 miliar dari kontrak yang sudah ditandatangani tapi belum dibayarkan belum disetujui.
Selanjutnya, Komisi VI juga menyetujui penghematan dan efisiensi belanja barang Kementerian BUMN sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 sebesar Rp45 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran Kementerian BUMN dalam R-APBNP 2017 menjadi Rp198,86 miliar.
Lalu, Komisi VI DPR telah memahami paparan mengenai pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan S-398/MK.02/2017 dan Menteri PPN B-193/M.PPN/2017 sebesar Rp247,04 miliar. Selanjutnya Komisi VI DPR mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dalam pembahasan di Banggar DPR.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK