Sri Mulyani Minta Restu DPR Suntik Modal KAI Rp2 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR RI. Sri Mulyani meminta agar komisi VI memberikan persetujuan tambahan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Djakarta Lloyd sebesar Rp2,38 triliun.

"Untuk PMN di APBNP 2017, kami mohon disetujui untuk PMN KAI sebesar Rp2 triliun dan PMN non tunai untuk Djakarta Loyd sebesar Rp379,3 miliar," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (13/7).

Menurutnya, PMN kepada KAI akan digunakan untuk menunjang kebutuhan dana guna menjalankan pembangunan sarana dan prasarana proyek kereta cepat berjenis ringan (Light Rapid Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Proyek tersebut diharapkan dapat selesai sesuai target di tahun depan.

"Tapi karena keterbatasan belanja negara maka ada konversi PMN KAI dan belanja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," terangnya.

Lihat juga: Perbankan Keroyokan Biayai LRT Jabodebek Rp15 Triliun

Sementara itu, tambahan PMN untuk Djakarta Loyd akan berasal dari konversi utang subsidiari loan agreement (SLA) yang dikonversikan sebagai ekuitas. Adapun kemarin, pengajuan tambahan PMN ini telah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dengan tambahan PMN kedua BUMN tersebut, maka total PMN yang dianggarkan untuk BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) tahun ini naik dari Rp4 triliun pada APBN 2017 menjadi Rp6,38 triliun. Alokasi PMN juga akan diberikan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1 triliun, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1 triliun. 

Lihat juga: Utang Pemerintah di Pertamina Rp20 T Dibayar Tahun Depan