Garap LRT, Pemerintah Suntik Modal KAI Rp3,6 T Tahun Depan
CNN Indonesia
Kamis, 13 Jul 2017 19:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,6 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, suntikan modal tersebut merupakan tahap kedua dari total rencana PMN yang akan diberikan kepada KAI sebesar Rp5,6 triliun. Sedangkan PMN tahap pertama sebesar Rp2 triliun masuk dalam R-APBN Perubahan 2017 yang saat ini sedang dibahas dengan Komisi VI guna memperoleh persetujuan.
PMN tersebut menurut Gatot dibutuhkan KAI guna membangun proyek kereta cepat berjenis ringan (Light Rapid Transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek).
"Mereka dapat Rp5,6 triliun. Tahun ini kami mengajukan Rp2 triliun (tahap pertama). Nah, tahun depan sisanya Rp3,6 triliun," ucap Gatot kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/7).
Gatot pun berharap PMN tahap kedua sebesar Rp3,6 triliun bisa dialokasikan seluruhnya dalam R-APBN 2018. Dengan demikian, suntikan modal kepada KAI tidak perlu dilakukan hingga tiga tahap atau dialokasika lagi pada APBNP 2018.
Selain KAI, Kementerian BUMN juga tengah mempertimbangkan pemberian PMN non tunai kepada PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia (BPUI).
Sebagai informasi, saat ini Komisi VI DPR masih menunda persetujuan pemberian PMN kepada dua BUMN yakni PT KAI sebesar Rp2 triliun dan PT Djakarta Lloyd sebesar Rp379,3 miliar. Hal ini lantaran belum adanya surat pendahuluan dan pembahasan awal mengenai tambahan PMN di R-APBNP 2017.
Untuk itu, Komisi VI meminta adanya pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian BUMN atas usulan PMN tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. "Disepakati untuk melakukan pendalaman mengenai usulan PMN pada BUMN dalam RDP untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Kerja berikut di Masa Sidang V Tahun 2016-2017," terang Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, suntikan modal tersebut merupakan tahap kedua dari total rencana PMN yang akan diberikan kepada KAI sebesar Rp5,6 triliun. Sedangkan PMN tahap pertama sebesar Rp2 triliun masuk dalam R-APBN Perubahan 2017 yang saat ini sedang dibahas dengan Komisi VI guna memperoleh persetujuan.
PMN tersebut menurut Gatot dibutuhkan KAI guna membangun proyek kereta cepat berjenis ringan (Light Rapid Transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gatot pun berharap PMN tahap kedua sebesar Rp3,6 triliun bisa dialokasikan seluruhnya dalam R-APBN 2018. Dengan demikian, suntikan modal kepada KAI tidak perlu dilakukan hingga tiga tahap atau dialokasika lagi pada APBNP 2018.
Sebagai informasi, saat ini Komisi VI DPR masih menunda persetujuan pemberian PMN kepada dua BUMN yakni PT KAI sebesar Rp2 triliun dan PT Djakarta Lloyd sebesar Rp379,3 miliar. Hal ini lantaran belum adanya surat pendahuluan dan pembahasan awal mengenai tambahan PMN di R-APBNP 2017.
Untuk itu, Komisi VI meminta adanya pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian BUMN atas usulan PMN tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. "Disepakati untuk melakukan pendalaman mengenai usulan PMN pada BUMN dalam RDP untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Kerja berikut di Masa Sidang V Tahun 2016-2017," terang Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK