Pemerintah Kelimpungan Susun Data Penerima Subsidi Elpiji

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 25/07/2017 15:10 WIB
Pemerintah Kelimpungan Susun Data Penerima Subsidi Elpiji Rencananya, pembelian elpiji melon tahun depan rencananya hanya bisa menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku terkendala dalam menyusun data penerima subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg), atau disebut elpiji melon, yang sedianya hanya ditujukan bagi masyarakat tidak mampu di tahun depan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, pembelian elpiji melon tahun depan rencananya hanya bisa menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain pembelian elpiji, KKS ini juga berisikan manfaat bantuan sosial lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan beras untuk keluarga sejahtera (Rastra).

Namun, angka usulan penerima subsidi elpiji, PKH, dan Rastra terbilang berbeda. Untuk tahun depan, penerima subsidi elpiji melon terbilang 25,7 Kepala Kelurga. Namun, terdapat pula 15,5 juta KK penerima Rastra dan 10 juta penerima PKH di tahun yang sama.
Untuk itu, saat ini pemerintah tengah mengintegrasikan data agar pemberian subsidi ini bisa lewat satu pintu saja.


"Dari hitungan kami, ada 10,2 juta KK penerima elpiji yang tidak butuh Rastra dan PKH. Berarti butuh matching data, 10,2 juta KK ini mau bagaimana?," kata Khofifah ditemui di Kementerian Koordinator bidang bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (25/7).

Dengan belum ditentukannya jumlah penerima subsidi elpiji, Khofifah bilang saat ini angka subsidinya pun belum bisa dipastikan. Menurutnya, hal itu merupakan ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, menurut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Kementerian ESDM telah menganggarkan subsidi elpiji sebesar Rp20 triliun di tahun depan, atau menurun tipis 9,09 persen dibanding APBN 2017 sebesar Rp22 triliun.

"Kalau di sini, saya hanya memastikan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera sudah siap," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, seharusnya tidak ada masalah dalam hal data. Pasalnya, usulan penerima subsidi elpiji masih tercatat 25,7 juta KK atau sejumlah masyarakat rentan miskin yang tercatat 40 persen dari populasi.
Namun demikian, yang paling sulit adalah mengintegrasikan mekanisme seluruh penyaluran bantuan ke dalam KKS. Pasalnya, dengan jenis bantuan yang bermacam-macam, maka KKS menjadi tanggungjawab lintas lembaga. Sehingga, tentu saja masing-masing lembaga punya anggaran tersendiri untuk dimasukkan ke KKS.

"Ini bukan masalah data, ini masalah mekanismenya. Masing-masing institusi punya anggaran masing-masing, sedangkan semua bantuan ini rencananya mau dimasukkan ke satu kartu saja. Ini bagaimana mengaturnya," katanya.

Sekadar informasi, volume elpiji bersubsidi tahun depan rencananya berkisar di angka 6,95 juta ton hingga 7 juta ton sesuai RAPBN 2018. Adapun hingga bulan Juni 2017, realisasi penyaluran elpiji 3 kg mencapai 3,09 juta ton atau 51,5 persen dari target APBN tahun ini sebanyak 6 juta ton.