Pemerintah Urung Subsidi Elpiji Tertutup Tahun Ini
CNN Indonesia
Selasa, 04 Apr 2017 18:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan menunda pelaksanaan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) tertutup tahun ini. Kebijakan itu baru akan dilakukan pada 2018 mendatang.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengungkapkan, keputusan diambil sesuai diskresi Menteri ESDM Ignasius Jonan yang ingin pelaksanaan subsidi tertutup elpiji melon dilakukan secara serentak.
Sejatinya, pemerintah berencana menerapkan subsidi tertutup dilakukan di empat pulau pada tahap awal ini, yakni Pulau Batam, Bali, Lombok, dan Bangka.
"Kebijakan ini kan bergantung dengan keputusan pak Menteri ESDM. Karena lebih baik, pelaksanaan subsidi diselenggarakan secara berbarengan dibandingkan harus bertahap-tahap terlebih dulu. Awalnya kan kami ingin empat pulau menjadi proyek percontohan," ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (4/4).
Ia menampik disebut mendapatkan penolakan dari beberapa provinsi terkait pembatasan elpiji bersubsidi. Malah, menurutnya, seluruh pemerintah daerah setuju bahwa elpiji 3 kg hanya boleh digunakan masyarakat tidak mampu.
"Semua gubernur juga sudah kami panggil, dan tidak ada penolakan. Memang, keputusan ini merupakan wisdom (kebijaksanaan) dari pak Menteri ESDM menimbang beberapa kondisi yang terjadi saat ini," jelasnya.
Selain masalah tersebut, pelaksanaan subsidi tertutup ini juga dikarenakan minimnya infrastruktur pembayaran elpiji. Selama setahun ke depan, pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan, seperti mesin Electronic Data Capture (EDC). Ini sejalan dengan rencana pembelian elpiji yang nantinya akan terintegrasi dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Kementerian Sosial.
Wiratmaja juga menampik jika minimnya persebaran KKS dianggap menjadi penghalang implementasi subsidi elpiji tertutup. Hingga saat ini, persebaran KKS baru mencapai 800 ribu kartu dengan wilayah distribusi yang tidak merata.
"Kami rasa, masalah integrasi ini bukan menjadi persoalan. Karena mulai tahun ini, kami akan menyebarkan kartu sendiri. Pendataan untuk penerima kartu tersebut telah dimulai April ini," imbuh dia.
Dengan mundurnya pelaksanaan tersebut, artinya pemerintah urung membatasi penerima subsidi elpiji 3 kilogram (kg) di tahun ini. Sehingga, subsidi tetap disalurkan bagi 57 juta Kepala Keluarga (KK) yang memiliki tabung elpiji melon.
Padahal, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah membidik 25,7 juta Kepala Keluarga (KK) yang dianggap berhak menjadi sasaran elpiji bersubsidi. Karenanya, Kementerian ESDM kemungkinan akan merevisi anggaran subsidi elpiji di Rencana APBN Perubahan (RAPBNP) mendatang.
Ia memastikan, jumlah penerima elpiji bersubsidi tahun depan tetap sejumlah 25,7 juta KK sesuai data rujukan Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Perubahan anggaran nanti kami lihat dulu. Intinya, tahun ini subsidi masih tetap sama seperti tahun lalu. Distribusi elpiji secara total baru akan dilakukan di tahun depan," pungkas Wiratmaja.
Sebagai informasi, volume elpiji bersubsidi di dalam APBN 2017 dipatok sebesar 7,09 juta ton. Angka itu lebih besar dibandingkan APBNP tahun 2016 sebesar 6,25 juta ton.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengungkapkan, keputusan diambil sesuai diskresi Menteri ESDM Ignasius Jonan yang ingin pelaksanaan subsidi tertutup elpiji melon dilakukan secara serentak.
Sejatinya, pemerintah berencana menerapkan subsidi tertutup dilakukan di empat pulau pada tahap awal ini, yakni Pulau Batam, Bali, Lombok, dan Bangka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menampik disebut mendapatkan penolakan dari beberapa provinsi terkait pembatasan elpiji bersubsidi. Malah, menurutnya, seluruh pemerintah daerah setuju bahwa elpiji 3 kg hanya boleh digunakan masyarakat tidak mampu.
Selain masalah tersebut, pelaksanaan subsidi tertutup ini juga dikarenakan minimnya infrastruktur pembayaran elpiji. Selama setahun ke depan, pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan, seperti mesin Electronic Data Capture (EDC). Ini sejalan dengan rencana pembelian elpiji yang nantinya akan terintegrasi dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Kementerian Sosial.
Wiratmaja juga menampik jika minimnya persebaran KKS dianggap menjadi penghalang implementasi subsidi elpiji tertutup. Hingga saat ini, persebaran KKS baru mencapai 800 ribu kartu dengan wilayah distribusi yang tidak merata.
"Kami rasa, masalah integrasi ini bukan menjadi persoalan. Karena mulai tahun ini, kami akan menyebarkan kartu sendiri. Pendataan untuk penerima kartu tersebut telah dimulai April ini," imbuh dia.
Dengan mundurnya pelaksanaan tersebut, artinya pemerintah urung membatasi penerima subsidi elpiji 3 kilogram (kg) di tahun ini. Sehingga, subsidi tetap disalurkan bagi 57 juta Kepala Keluarga (KK) yang memiliki tabung elpiji melon.
Padahal, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah membidik 25,7 juta Kepala Keluarga (KK) yang dianggap berhak menjadi sasaran elpiji bersubsidi. Karenanya, Kementerian ESDM kemungkinan akan merevisi anggaran subsidi elpiji di Rencana APBN Perubahan (RAPBNP) mendatang.
Ia memastikan, jumlah penerima elpiji bersubsidi tahun depan tetap sejumlah 25,7 juta KK sesuai data rujukan Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Perubahan anggaran nanti kami lihat dulu. Intinya, tahun ini subsidi masih tetap sama seperti tahun lalu. Distribusi elpiji secara total baru akan dilakukan di tahun depan," pungkas Wiratmaja.
Sebagai informasi, volume elpiji bersubsidi di dalam APBN 2017 dipatok sebesar 7,09 juta ton. Angka itu lebih besar dibandingkan APBNP tahun 2016 sebesar 6,25 juta ton.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK