Freeport Ancam Tunda Investasi US$5 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia, melalui induk usahanya Freeport-McMoran inc mengumumkan akan menggelontorkan investasi rata-rata sebesar US$1 miliar per tahun selama lima tahun ke depan untuk mengembangkan proyek pertambangan bawah tanah. Namun, investasi baru akan digelontorkan, jika negosiasi ihwal kepastian investasi Freeport telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah.

Dikutip dari laporan resmi perusahaan, Freeport kini sedang mempersiapkan pertambangan bawah tanah yang bisa memproduksi ore tembaga dan emas dalam skala besar sebagai transisi dari pertambangan terbuka Grasberg. Namun, jika belum mencapai kata sepakat, maka belanja modal ini terpaksa ditunda dulu.

"Jika kondisi pasar dan kebijakan pemerintah masih tidak jelas, periode implementasi kebijakan ini akan dikaji kembali. Jika Freeport dan pemerintah tak bisa mencapai kesepakatan ihwal hak-hak pertambangan dalam jangka panjang, Freeport McMoran akan mengurangi investasi secara drastis di pengembangan proyek dan mengejar arbitrase sesuai ketentuan Kontrak Karya," ujar keterangan resmi perusahaan dikutip Rabu (26/7).

Rencananya, perusahaan akan mempersiapkan pertambangan bawah tanah (Deep Mill Level Zone/DMLZ) sebanyak 80 ribu metrik ton ore per hari di tahun 2021 mendatang. Namun, selain masalah kelangsungan operasional, produksi bawah tanah DMLZ terkena dampak aktivitas seismik pertambangan pada bulan Juni lalu. Untuk memitigasi dampak itu, perusahaan akan mengevaluasi jadwalnya.

Lihat juga: Tagih Smelter, Pemerintah Bisa Cabut Izin Ekspor Freeport

Selain tengah mempertimbangkan pertambangan bawah tanah, perusahaan juga tengah mengevaluasi kesempatan untuk menambang ore dari tambang terbuka Grasberg di tahun 2018 dan 2019. "Rencananya, ini semua akan dipertimbangkan di sisa tahun 2017 ini," ujar laporan itu.

Meski demikian, perusahaan mengaku bahwa diskusi yang dijalankan dengan Indonesia sudah menuju titik temu. Adapun, perundingan yang dilakukan mencakup kesepakatan kestabilan investasi dengan tujuan menyediakan kerangka investasi jangka panjang. Tak hanya itu, kedua pihak juag berunding mengenai persyaratan pembangunan smelter dan permintaan divestasi pemerintah sebesar 51 persen.

"Freeport dan pemerintah Indonesia bekerja bersama dengan tujuan mencapai kesepahaman jangka panjang bersama," tambahnya.

Hingga semester I tahun ini, Freeport Indonesia tercatat telah memproduksi tembaga sebanyak 160,57 ribu metrik ton atau menurun 5,48 persen dibandingkan tahun lalu 169,89 ribu metrik ton. Sementara itu, produksi emas Freeport Indonesia malah meningkat 72,61 persen dari 336 ribu ounce ke angka 580 ribu ounce.

Lihat juga: Pemerintah Minta Freeport Lepas 51 Persen Saham Sekaligus

Sekadar informasi, Aktivitas ekspor Freeport terhenti setelah terhalang Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari PP 1 2017. Di dalam peraturan tersebut, izin ekspor bagi Freeport bisa diberikan asal status KK Freeport berubah menjadi IUPK.

Namun, Freeport bersikukuh pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

Oleh karenanya, pemerintah dan Freeport kini tengah melakukan perundingan ihwal posisi Freeport pasca menjadi IUPK. Rencananya, perundingan itu bisa selesai pada Oktober mendatang. Sembari menunggu perundingan selesai, pemerintah tetap menghormati ketentuan kontrak Freeport dengan memberikan IUPK sementara hingga 10 Oktober 2017.