Proyeksi Defisit Naik, Sri Mulyani Klaim Lebih Kredibel
CNN Indonesia
Jumat, 28 Jul 2017 09:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, target defisit anggaran sebesar Rp362,9 triliun atau sekitar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan cerminan bahwa pemerintah telah berupaya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 secara kredibel, meski lebih tinggi dari proyeksi defisit pada APBN 2017 sebesar 2,41 persen dari PDB.
Sri Mulyani menjelaskan, pembentukan postur anggaran dari sisi penerimaan, belanja, hingga defisit tak bisa diatur hanya dengan melihat arus kas (cash flow) saja. Namun, lebih dari itu, pemerintah perlu mengikuti rambu-rambu Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.
"Tugas kami sebagai bendahara negara adalah melakukan manajemen cash flow, penerimaan, pembiayaan, pengeluaran. Kami harus lihat semua itu," ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (27/7).
Hal ini membuat pemerintah perlu mempersiapkan postur anggaran hingga skenario terburuk bila penerimaan benar-benar turun sedangkan belanja justru membengkak. Sehingga, defisit anggaran hingga potensi terbesarnya mencapai 2,92 persen dari PDB perlu dituangkan dalam APBNP 2017.
"Penetapan besaran asumsi ini agar membuat estimasi penerapan APBN akurat dan kredibel," kata Sri Mulyani.
Dalam APBNP 2017, defisit anggaran 2,92 persen dari PDB berasal dari target penerimaan negara yang turun dari Rp1.750,2 triliun menjadi Rp1.736,06 triliun. Sementara, belanja negara justru meningkat dari Rp2.080,45 triliun menjadi Rp2.133,29 triliun.
Kendati begitu, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berupaya agar efiensi belanja dan pengelolaan defisit secara hati-hati agar tak sampai ambang batas 3,0 persen dari PDB dapat dijaga oleh pemerintah.
Adapun keyakinan tersebut berasal dari kecenderungan realisasi belanja negara yang tak mencapai 100 persen dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya, hanya sekitar 90 persen dari alokasi anggaran yang dirumuskan dalam APBN.
"Kalau dilihat pengalaman belanja sampai 2017 sekitar 97 persen, rata-rata 95 persen. Maka defisit itu semoga bisa ditekan di level 2,67 persen. Maka kami akan bukukan defisit yang lebih kecil," pungkas mantan direktur pelaksana Bank Dunia.
Sri Mulyani menjelaskan, pembentukan postur anggaran dari sisi penerimaan, belanja, hingga defisit tak bisa diatur hanya dengan melihat arus kas (cash flow) saja. Namun, lebih dari itu, pemerintah perlu mengikuti rambu-rambu Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.
"Tugas kami sebagai bendahara negara adalah melakukan manajemen cash flow, penerimaan, pembiayaan, pengeluaran. Kami harus lihat semua itu," ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (27/7).
Hal ini membuat pemerintah perlu mempersiapkan postur anggaran hingga skenario terburuk bila penerimaan benar-benar turun sedangkan belanja justru membengkak. Sehingga, defisit anggaran hingga potensi terbesarnya mencapai 2,92 persen dari PDB perlu dituangkan dalam APBNP 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam APBNP 2017, defisit anggaran 2,92 persen dari PDB berasal dari target penerimaan negara yang turun dari Rp1.750,2 triliun menjadi Rp1.736,06 triliun. Sementara, belanja negara justru meningkat dari Rp2.080,45 triliun menjadi Rp2.133,29 triliun.
Adapun keyakinan tersebut berasal dari kecenderungan realisasi belanja negara yang tak mencapai 100 persen dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya, hanya sekitar 90 persen dari alokasi anggaran yang dirumuskan dalam APBN.
"Kalau dilihat pengalaman belanja sampai 2017 sekitar 97 persen, rata-rata 95 persen. Maka defisit itu semoga bisa ditekan di level 2,67 persen. Maka kami akan bukukan defisit yang lebih kecil," pungkas mantan direktur pelaksana Bank Dunia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK