Sri Mulyani menjelaskan, pembentukan postur anggaran dari sisi penerimaan, belanja, hingga defisit tak bisa diatur hanya dengan melihat arus kas (cash flow) saja. Namun, lebih dari itu, pemerintah perlu mengikuti rambu-rambu Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.
"Tugas kami sebagai bendahara negara adalah melakukan manajemen cash flow, penerimaan, pembiayaan, pengeluaran. Kami harus lihat semua itu," ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (27/7).
Hal ini membuat pemerintah perlu mempersiapkan postur anggaran hingga skenario terburuk bila penerimaan benar-benar turun sedangkan belanja justru membengkak. Sehingga, defisit anggaran hingga potensi terbesarnya mencapai 2,92 persen dari PDB perlu dituangkan dalam APBNP 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam APBNP 2017, defisit anggaran 2,92 persen dari PDB berasal dari target penerimaan negara yang turun dari Rp1.750,2 triliun menjadi Rp1.736,06 triliun. Sementara, belanja negara justru meningkat dari Rp2.080,45 triliun menjadi Rp2.133,29 triliun.
Adapun keyakinan tersebut berasal dari kecenderungan realisasi belanja negara yang tak mencapai 100 persen dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya, hanya sekitar 90 persen dari alokasi anggaran yang dirumuskan dalam APBN.
"Kalau dilihat pengalaman belanja sampai 2017 sekitar 97 persen, rata-rata 95 persen. Maka defisit itu semoga bisa ditekan di level 2,67 persen. Maka kami akan bukukan defisit yang lebih kecil," pungkas mantan direktur pelaksana Bank Dunia.