Sektor Riil Diharapkan Dorong Keuangan Syariah

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mendorong sektor riil untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Saat ini, Indonesia dinilai belum secara optimal dalam memanfaatkan besarnya potensi industri syariah.

"Seperti infrastruktur, menerbitkan sukuk untuk membiayai infrastruktur tidak terlalu sulit. Banyak negara yang sudah menggunakan (sukuk) tetapi yang kita cari proyek infrastruktur yang siap seperti apa" tutur Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Hotel Fairmont Jakarta, Jumat (28/7).

Perry menjelaskan, meskipun punya potensi besar, Indonesia belum optimal dalam menggarap industri halal. Dia menyebut, pada tahun 2015, total nilai bisnis halal di tingkat global mencapai US$3,84 triliun. Bisnis halal itu mulai dari makanan, pakaian, obat dan kosmetik, serta pariwisata. Pada tahun 2021, nilai bisnis halal di tingkat global akan melonjak menjadi US$6,38 triliun.

Lihat juga: MUI: Kekayaan Konglomerat Tidak 'Menetes' ke Bawah

Sayangnya, lanjut Perry, Indonesia lebih banyak menjadi pasar dibandingkan menjadi pemain bisnis halal. Misalnya, di sektor makanan halal, nilai konsumsi Indonesia mencapai US$1,17 triliun namun tak banyak pemain dari Indonesiai yang terjun menggarap bisnis ini.

"Kemudian, halal travel and halal fashion, kita nomor lima di dunia tapi belum jadi player," ujarnya.

Menurut Perry, pengembangan sektor riil syariah harus menjadi gerakan masal. Hal itu bisa dimulai dengan melibatkan peran pondok pesantren dan saudagar muslim.

Setelah sektor riil digarap, permintaan terhadap instrumen keuangan syariah juga akan meningkat. Oleh karena itu, BI saat ini tengah mempersiapkan berbagai aturan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan syariah. Beberapa instrumen yang tengah dikaji adalah instrumen sertifikat deposito atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD) syariah dan instrumen lindung nilai (hedging) syariah.

Lihat juga: Komisi XI Restui Aset Negara Rp43,69 T Jadi Jaminan Sukuk

Di tempat yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Edy Setiadi mengatakan, saat ini adalah era memperbesar 'kue' ekonomi syariah dengan mendorong sisi permintaan.

Jika itu terwujud, bukan tidak mungkin porsi keuangan syariah yang masih ada di kisaran 5 persen dari total seluruh aset industri jasa keuangan bisa melonjak menyamai Malaysia yang sudah lebih dari 20 persen.

"Saya kira ini perjalanan yang besar. Kalau dalam 10 tahun kita bisa mencapai 20 persen ini merupakan suatu lompatan," ujar Edy.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menambahkan salah satu cara untuk mendorong sektor riil adalah dengan menyalurkan pembiayaan. Karenanya, salah satu prioritas KNKS yang dibentuk pemerintah adalah mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (islamic micro finance).

"Kami ingin mengembangkan islamic micro finance di tataran pasar ekonomi syariah global. Kami ingin mencetak wirausaha sebanyak-banyaknya, khususnya wirausaha muslim," terang Bambang.