KPPU Dorong Pangkas Rantai Distribusi Beras
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Sabtu, 29 Jul 2017 14:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemangkasan rantai distribusi beras. Hal ini dilakukan untuk menciptakan struktur harga yang lebih efisien.
"Kami akan mendorong supaya rantai distribusi lebih sederhana misalnya dengan membangkitkan pasar lelang komoditas," tutur Ketua KPPU Syarkawi Raf dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (29/7).
Rauf merinci, saat ini, rantai distribusi beras berawal dari petani yang memproduksi gabah kemudian dijual ke pengepul. Setelah itu, pengepul akan membawa gabah masuk ke peggilingan. Setelah digiling, beras dibawa ke pedagang besar yang meneruskan ke agen, sub-agen, retailer baru ke konsumen atau 'end user'.
Panjangnya rantai distribusi, lanjut Syarkawi, juga diperparah oleh pelaku usaha yang dominan di tengah rantai distribusi beras, terutama di tingkat penggilingan dan pedagang besar.
"Hasil riset yang kami lakukan sejak tahun 2007 hingga sekarang menyatakan, ada penggilingan dan pedagang besar yang menguasai pembelian gabah dari petani dan juga penjualan beras ke end user," ujarnya.
Tak ayal, jarak (gap) harga yang diterima petani dengan konsumen menjadi lebar. Sebagai ilustrasi, berdasarkan kajian KPPU di Sragen, Jawa Tengah, harga gabah yang dijual petani ke tengkulak ada di kisaran Rp3.100 per kilogram (kg). Tengkulak kemudian menjual gabah petani ke penggilingan di kisaran Rp3.700 per kg. Setelah itu, biaya produksi beras terus naik hingga akhirnya beras sampai ke tangan konsumen dengan harga rata-rata Rp10.500 per kg.
Sebagai pembanding, ungkap Syarkawi, rantai distribusi beras di Korea Selatan lebih pendek yaitu mulai dari petani kemudian di salurkan ke koperasi. Koperasi akan membawa beras ke pasar lelang untuk dibeli ritel modern, hingga akhirnya dijual ke konsumen.
"Di Korea, rantai distribusinya sangat pendek sehingga harga di tingkat petani dan harga di tingkat end user tidak terlalu timpang," ujarnya.
Karenanya, KPPU mendorong penguatan fungsi koperasi atau kelembagaan di tingkat hulu rantai distribusi beras. Dengan adanya koperasi, daya tawar petani bisa meningkat.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus menambahkan, saat ini adalah momentum tepat untuk memperbaiki tata niaga beras. Apalagi, baru-baru ini terjadi polemik beras premium produksi PT Indo Beras Unggul (IBU).
Menurut Ichsan, dari sisi regulasi, masih ada aturan yang abu-abu. Misalnya, dalam hal definisi beras medium dan premium serta aturan harga acuan.
"Poin saya, jika ada aturan pemerintah yang abu-abu putihkan, atau hitamkam. Sekarang momen pemerintah memperbaiki aturan terkait perberasan dari hulu sampai hilir," tutur Ichsan di tempat yang sama. (stu)
"Kami akan mendorong supaya rantai distribusi lebih sederhana misalnya dengan membangkitkan pasar lelang komoditas," tutur Ketua KPPU Syarkawi Raf dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (29/7).
Rauf merinci, saat ini, rantai distribusi beras berawal dari petani yang memproduksi gabah kemudian dijual ke pengepul. Setelah itu, pengepul akan membawa gabah masuk ke peggilingan. Setelah digiling, beras dibawa ke pedagang besar yang meneruskan ke agen, sub-agen, retailer baru ke konsumen atau 'end user'.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak ayal, jarak (gap) harga yang diterima petani dengan konsumen menjadi lebar. Sebagai ilustrasi, berdasarkan kajian KPPU di Sragen, Jawa Tengah, harga gabah yang dijual petani ke tengkulak ada di kisaran Rp3.100 per kilogram (kg). Tengkulak kemudian menjual gabah petani ke penggilingan di kisaran Rp3.700 per kg. Setelah itu, biaya produksi beras terus naik hingga akhirnya beras sampai ke tangan konsumen dengan harga rata-rata Rp10.500 per kg.
Karenanya, KPPU mendorong penguatan fungsi koperasi atau kelembagaan di tingkat hulu rantai distribusi beras. Dengan adanya koperasi, daya tawar petani bisa meningkat.
Menurut Ichsan, dari sisi regulasi, masih ada aturan yang abu-abu. Misalnya, dalam hal definisi beras medium dan premium serta aturan harga acuan.
"Poin saya, jika ada aturan pemerintah yang abu-abu putihkan, atau hitamkam. Sekarang momen pemerintah memperbaiki aturan terkait perberasan dari hulu sampai hilir," tutur Ichsan di tempat yang sama. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK