PLN Dapat Jatah Garap Tiga Wilayah Panas Bumi
CNN Indonesia
Rabu, 02 Agu 2017 13:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk mengelola tiga Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Rencananya, perusahaan setrum pelat merah itu akan mengguyur tiga WKP tersebut dengan investasi senilai US$400 juta.
Secara lebih rinci, tiga WKP tersebut terdiri dari WKP Atadei di Nusa Tenggara Timur dengan potensi 10 megawatt (MW), WKP Songa Wayaua di Maluku Utara dengan kapasitas 10 MW, dan WKP Tangkuban Perahu dengan kapasitas 60 MW.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menuturkan, tiga WKP penugasan ini merupakan bagian dari 14 WKP yang sebelumnya diminta PLN untuk dikelola langsung.
Adapun, penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri esdm bagi PLN telah diserahkan di dalam helatan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2017.
“Sementara bagi PLN diberikan tiga WKP dulu,” kata Yunus ditemui CNNIndonesia.com di Jakarta Convention Center, Rabu (2/8).
Meski meminta 14 WKP, PLN baru diberikan tiga WKP dulu karena pemerintah masih pikir-pikir untuk menyerahkan 11 sisanya. Sebab, Yunus bilang, beberapa WKP yang diminta PLN masih belum dilepas oleh pengelola sebelumnya.
Dalam hal ini ia mencontohkan WKP Muara Laboh dan Rantau Dedap yang diincar PLN meski WKP itu masih dikelola oleh Supreme Energy.
“Jadi kalau sudah izin, dan memulai aktivitas on going secara effort, masa tiba-tiba begitu (diberikan ke PLN)? Bagaimana iklim investasinya,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ternyata WKP yang diminta PLN juga merupakan wilayah yang sudah digarap oleh badan usaha lain melalui sistem Penugasan Survei Pendahuluan (PSP).
Pasalnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017, badan usaha yang melakukan PSP diberikan hak penawaran terbaik (right-to-match) ketika pemerintah melelang badan usaha itu.
“Contohnya seperti WKP Simbolon-Samosir, itu tidak bisa langsung karena ada right-to-match,” katanya.
Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Nicke Widyawati mengatakan menerima penugasan pemerintah. “Kami sudah meminta, bagaimana Kementerian ESDM saja,” paparnya.
Sebagai informasi, PLN sebelumnya meminta pemerintah untuk mengelola 14 WKP dengan total kapasitas 1.100 MW. Melalui cara ini, perusahaan yakin bisa mengefisienkan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) listrik, sehingga tarif setrum yang diterima masyarakat menjadi lebih murah.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025, proporsi penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebesar 40,82 persen dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 7.422 MW di tahun 2025.
Sementara menurut data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTP hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1.908,5 MW. Angka ini meningkat 26,09 persen dari posisi tahun lalu sebesar 1.513,5 MW.
Dengan melihat potensi panas bumi sebesar 29.544 MW, maka pemanfaatan panas bumi hingga akhir tahun 2016 baru mencapai 5,61 persen.
Secara lebih rinci, tiga WKP tersebut terdiri dari WKP Atadei di Nusa Tenggara Timur dengan potensi 10 megawatt (MW), WKP Songa Wayaua di Maluku Utara dengan kapasitas 10 MW, dan WKP Tangkuban Perahu dengan kapasitas 60 MW.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menuturkan, tiga WKP penugasan ini merupakan bagian dari 14 WKP yang sebelumnya diminta PLN untuk dikelola langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sementara bagi PLN diberikan tiga WKP dulu,” kata Yunus ditemui CNNIndonesia.com di Jakarta Convention Center, Rabu (2/8).
Meski meminta 14 WKP, PLN baru diberikan tiga WKP dulu karena pemerintah masih pikir-pikir untuk menyerahkan 11 sisanya. Sebab, Yunus bilang, beberapa WKP yang diminta PLN masih belum dilepas oleh pengelola sebelumnya.
“Jadi kalau sudah izin, dan memulai aktivitas on going secara effort, masa tiba-tiba begitu (diberikan ke PLN)? Bagaimana iklim investasinya,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ternyata WKP yang diminta PLN juga merupakan wilayah yang sudah digarap oleh badan usaha lain melalui sistem Penugasan Survei Pendahuluan (PSP).
Pasalnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017, badan usaha yang melakukan PSP diberikan hak penawaran terbaik (right-to-match) ketika pemerintah melelang badan usaha itu.
“Contohnya seperti WKP Simbolon-Samosir, itu tidak bisa langsung karena ada right-to-match,” katanya.
Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Nicke Widyawati mengatakan menerima penugasan pemerintah. “Kami sudah meminta, bagaimana Kementerian ESDM saja,” paparnya.
Sebagai informasi, PLN sebelumnya meminta pemerintah untuk mengelola 14 WKP dengan total kapasitas 1.100 MW. Melalui cara ini, perusahaan yakin bisa mengefisienkan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) listrik, sehingga tarif setrum yang diterima masyarakat menjadi lebih murah.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025, proporsi penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebesar 40,82 persen dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 7.422 MW di tahun 2025.
Sementara menurut data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTP hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1.908,5 MW. Angka ini meningkat 26,09 persen dari posisi tahun lalu sebesar 1.513,5 MW.
Dengan melihat potensi panas bumi sebesar 29.544 MW, maka pemanfaatan panas bumi hingga akhir tahun 2016 baru mencapai 5,61 persen.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK