Tak Cuma Jago Komentari Politik, Menkeu Minta Kritisi APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk membuka mata dan peduli pada sektor ekonomi negara, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai instrumen fiskal untuk mengatur negara.

Dengan demikian, masyarakat tak cuma pandai mengomentari isu-isu politik, khususnya setiap jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang notabene lebih mudah untuk dipahami.

"Banyak yang katakan ekonomi itu susah. Ekonomi tidak susah dipahami, kecuali bagi yang tidak mau memahami. Kalau politik kan gampang. Pengamat politik kan gampang, jelang Pilpres 2019 begini, begitu. Partainya ini dan itu. Sepertinya gampang dan asyik," ujarnya dalam pertemuan Simposium Nasional di Balai Kartini, Senin (14/8).

Lihat juga: Sri Mulyani: Uang Pajak untuk Bantu Usaha Rakyat Kecil

Tetapi, sambung dia, ketika bicara APBN, belanja negara hingga Rp2.100 triliun-an dan dihabiskan kemana saja, maka masyarakat mulai tak tertarik.

Padahal, pemahaman masyarakat sangat penting agar bisa turut mengawal perencanaan dan penggunaan APBN yang dibuat pemerintah dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sibukkan pikiran Anda, tapi di sisi yang sama, awasi. Supaya Anda peduli dengan negeri ini. Kalau Anda tidak peduli dengan negeri ini, tidak akan ada yang peduli terhadap Indonesia," katanya.

Lihat juga: Permintaan Domestik Lesu, Ekspor Industri Meningkat

Di sisi lain, Sri Mulyani ingin masyarakat mampu mengkritisi kembali setiap kebijakan, program, anggaran, dan realisasi lainnya di lapangan. Pasalnya, pemerintah sesungguhnya bekerja sebagai pelayan masyarakat.

"APBN ini instrumen kalian (masyarakat). Pahami, peduli, kritisi, miliki, dan awasi," tegas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Adapun, dalam APBN Perubahan 2017, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp1.736,06 triliun, belanja negara Rp2.133,29 triliun, defisit anggaran Rp397,23 triliun atau sekitar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan pembiayaan utang sekitar Rp461,34 triliun.