Kerek Daya Beli, Sri Mulyani Percepat Aliran Dana Bansos

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia | Rabu, 09/08/2017 10:13 WIB
Kerek Daya Beli, Sri Mulyani Percepat Aliran Dana Bansos Pemerintah berharap pemberian dana bansos tersebut mampu memberikan efek domino dengan turut mengerek pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mempercepat aliran dana bantuan sosial (bansos) di paruh kedua tahun ini guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.

Ia berharap pemberian dana bansos tersebut mampu memberikan efek domino dengan turut mengerek pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh tipis dari 4,94 persen ke 4,95 persen pada kuartal II lalu, sedikit banyak terpengaruh oleh terlambatnya pemberian bansos dari pemerintah.

Adapun bansos yang dimaksudnya yaitu yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan program pemberian beras sejahtera (Rastra) kepada masyarakat kalangan bawah.


Aliran bansos yang terlambat itu, sambung Sri Mulyani, membuat stimulus ke penghasilan masyarakat menjadi berkurang, sehingga kemampuan konsumsi masyarakat kalangan bawah sedikit tertekan. Padahal, tujuan pemberian bansos dimaksudkan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat guna mengurangi beban konsumsi.

"Eksekusi PKH dan Rastra yang kemarin memang agak terlambat sebulan dan (terdampak dari) berbagai program bantuan sosial yang lain," ujar Sri Mulyani usai menghadiri acara di Grand Hyatt, Selasa (8/8).

Dari situ, Sri Mulyani menganalisa bahwa pemerintah perlu mempercepat pemberian bansos kepada masyarakat kalangan bawah agar konsumsi rumah tangga kembali bertumbuh.

Kerek Daya Beli, Sri Mulyani Percepat Aliran Dana Bansos(CNN Indonesia/Safir Makki)
Di sisi lain, pencairan bansos membuat realisasi belanja pemerintah meningkat, sehingga indikator konsumsi pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan sekaligus kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi paruh kedua tahun ini.

Pasalnya, pada kuartal II 2017 tercatat bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah justru terkontraksi minus 1,93 persen. Padahal pada kuartal I 2017 masih 2,68 persen dan kuartal II 2016 sebesar 6,23 persen.

Namun, ia memastikan, sampai akhir tahun rasanya tak ada penambahan anggaran untuk dana bansos. Pasalnya, yang lebih dikedepankan ialah percepatan pemberian bansos daripada penambahan anggaran.

Adapun untuk tahun ini, penerima PKH sebanyak enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp11,34 triliun. Sementara, besaran dana yang diterima dari PKH sebesar Rp1,89 juta per KK yang dibagikan atas empat tahap dalam setahun.

Tahap pertama sebesar Rp500 ribu per KPM, tahap kedua Rp500 per KPM, tahap ketiga Rp450 ribu per KPM, dan tahap keempat Rp450 ribu per KPM. Pemberian dana PKH tahap dua sebelumnya dijadwalkan pada Juni, namun baru diberikan pada Juli. Sedangkan, pemberian tahap ketiga, dijadwalkan pada Agustus ini.

Sementara untuk tahun depan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018, pemerintah akan menambah jumlah penerima PKH menjadi 10 juta KPM. Kendati meningkat, target tersebut masih di bawah harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya ingin penerima PKH mencapai 15 juta KPM.

"Tahun depan, karena PKH naik jadi 10 juta KPM, maka persiapan harus mulai dilakukan sekarang. Ini diharapkan bisa meningkatkan momentum ekonomi di semester II 2017," pungkas Sri Mulyani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan pada kuartal II 2017 sebesar 5,01 persen. Alhasil, pertumbuhan ekonomi paruh pertama tahun ini hanya 5,01 persen atau lebih rendah dibandingkan paruh pertama 2016 sebesar 5,04 persen.