Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim, kemerdekaan Indonesia yang ke-72 tahun telah diisi dengan pembangunan yang lebih tersebar dan berkeadilan, salah satunya dari sisi penyediaan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.
Sebab, sebelumnya, Jokowi mencatat masih banyak daerah yanng mendapat energi dengan harga tinggi, bahkan masih ada pula yang tidak mendapat kesempatan menghidupkan lampu dari tenaga listrik.
Ia mencontohkan, salah satu daerah yang berhasil 'terang' saat pemerintahannya, yaitu sebuah desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa desa lain yang tersebar di titik-titik terdepan dan terluar Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan listrik," ujar Jokowi di Ruang Sidang Paripurna DPR/MPR, Rabu (16/8).
Selain listrik, Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan pembentukan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua, yang selama ini masih merasakan BBM dengan harga selangit.
"Bertahun-tahun saudara-saudara kita di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluh-puluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh saudara kita di pulau Jawa atau Sumatera. Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila," papar Jokowi.
Adapun, untuk memastikan harga energi berkeadilan dan aksesnya dapat dirasakan seluruh penjuru masyarakat, pemerintah mencapainya dengan pemberian suntikan dana desa sebesar Rp60 triliun yang digunakan dengan tepat sasaran, yaitu mengalokasinya secara khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dengan memberi DAK, Jokowi berharap pemerintah bisa meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga. Selain itu, alokasi DAK diklaim mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan mendukung irigasi pertanian.
"Dengan dana desa ini, pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa, dengan mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret 2017," kata Jokowi.
Adapun penjaminan kebutuhan energi ini, sambung Jokowi, tak hanya penting bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan menciptakan keadilan, namun lebih dari itu mampu memberikan efek domino pada pertumbuhan ekonomi karena terciptanya titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Bahkan, Jokowi ingin agar sumber pertumbuhan baru tersebut bisa berasal dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin yang ada di NTT, Skouw di Papua, Entikong di Kalimantan Barat, Aruk di Kalimantan Barat, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat.
"PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri," pungkasnya.