Jokowi Enggan Reaktif Namanya Dicatut Untuk Saham Freeport
Resty Armenia dan Diemas Kresna | CNN Indonesia
Kamis, 12 Nov 2015 19:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan bereaksi banyak menanggapi beredarnya informasi yang mengatakan namanya telah 'dijual' politisi yang menginginkan saham PT Freeport Indonesia.
Menurut Pramono, sikap sang kepala negara tidak bisa didikte oleh siapapun termasuk keputusan mengenai perpanjangan izin operasi pertambangan Freeport yang baru bisa diajukan oleh manajemen pada 2019.
Politisi yang akrab disapa Pram ini mengakui, pihak Istana sudah mendengar mengenai pencatutan nama ini kurang lebih tiga minggu yang lalu tepat sebelum Presiden bertolak ke Amerika Serikat.
"Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak mau berpolemik. Tetapi karena Pak Sudirman Said yang menyampaikan, mungkin beliau yang lebih tahu," ujar Pram di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Berangkat dari hal tersebut, Pram menekankan Presiden Jokowi sendiri sama sekali tidak memikirkan soal pencatutan namanya. Bahkan Presiden kembali menegaskan dirinya tak akan terpengaruh mengenai isu yang bergulirkan.
"Karena apapun yang dilakukan, sikap Presiden tak bisa didikte oleh siapapun dalam persoalan yang menyangkut Freeport ini. Walaupun ada beberapa orang yang mencoba melakukan itu tapi sekali lagi semua akan diputuskan oleh Presiden secara langsung dan Presiden tak terpengaruh," katanya.
Pram pun berpandangan bahwa masalah ini bukan termasuk pencemaran nama baik, karena menurutnya hal ini biasa dilakukan oleh 'middle man' atau orang yang mencari keuntungan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menuturkan perkara pencatutan nama Presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport ini menjadi kewenangan lembaga hukum.
Ia pun mengaku belum pernah mendiskusikan masalah ini dengan Presiden. "Tapi saya yakin Presiden mengikutilah. Tapi seperti selama ini terjadi, urusan-urusan yang seperti itu biarkan saja ditangani oleh penegak hukum. Jadi enggak usah bereaksi berlebihan," katanya.
JK Minta Pencatut Diusut
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan telah mendengar adanya politisi yang 'menjual' namanya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan saham kosong PT Freeport Indonesia.
Ketika dikonfirmasi mengenai isu yang beredar tersebut, pria yang sempat menjadi Wakil Presiden di era Soesilo Bambang Yudhoyono itu mengaku sempat meluapkan amarahnya.
"Kalau dikatakan Presiden dan saya minta jatah, memang benar saya marah. Dilaporkan saja yang ngomong itu (ke Polisi)," ujar JK di kantornya.
Terkait upaya perpanjangan izin operasi yang tengah dilakukan Freeport, beredar kabar ada beberapa pihak yang telah mengajukan diri untuk menjadi 'penghubung' manajemen Freeport dengan Jokowi dan JK demi mendapatkan restu perpanjangan izin operasi dan kontrak pertambangan.
Sebagai kompensasi, pihak tadi meminta sejumlah saham Freeport di mana perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Namun, meski telah mengetahui pihak yang 'menjual' namanya dan Presiden, JK enggan membeberkan siapa politisi yang dimaksud. "Ada, tanya sama Sudirman saja (Menteri ESDM Sudirman Said)," ujarnya.
Seperti diketahui, informasi mengenai adanya pihak yang melego nama Presiden dan Wapres untuk mendapat saham Freeport berangkat dari pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, Sudirman mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan pihak tersebut ke Jokowi dan JK. "Di luar Istana itu (orang) yang jual-jual. Responsnya Presiden-Wapres marah. Namanya dijual, ya marah sekali," kata Sudirman. (dim/dim)
Menurut Pramono, sikap sang kepala negara tidak bisa didikte oleh siapapun termasuk keputusan mengenai perpanjangan izin operasi pertambangan Freeport yang baru bisa diajukan oleh manajemen pada 2019.
Politisi yang akrab disapa Pram ini mengakui, pihak Istana sudah mendengar mengenai pencatutan nama ini kurang lebih tiga minggu yang lalu tepat sebelum Presiden bertolak ke Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berangkat dari hal tersebut, Pram menekankan Presiden Jokowi sendiri sama sekali tidak memikirkan soal pencatutan namanya. Bahkan Presiden kembali menegaskan dirinya tak akan terpengaruh mengenai isu yang bergulirkan.
Pram pun berpandangan bahwa masalah ini bukan termasuk pencemaran nama baik, karena menurutnya hal ini biasa dilakukan oleh 'middle man' atau orang yang mencari keuntungan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menuturkan perkara pencatutan nama Presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport ini menjadi kewenangan lembaga hukum.
Ia pun mengaku belum pernah mendiskusikan masalah ini dengan Presiden. "Tapi saya yakin Presiden mengikutilah. Tapi seperti selama ini terjadi, urusan-urusan yang seperti itu biarkan saja ditangani oleh penegak hukum. Jadi enggak usah bereaksi berlebihan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan telah mendengar adanya politisi yang 'menjual' namanya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan saham kosong PT Freeport Indonesia.
Ketika dikonfirmasi mengenai isu yang beredar tersebut, pria yang sempat menjadi Wakil Presiden di era Soesilo Bambang Yudhoyono itu mengaku sempat meluapkan amarahnya.
"Kalau dikatakan Presiden dan saya minta jatah, memang benar saya marah. Dilaporkan saja yang ngomong itu (ke Polisi)," ujar JK di kantornya.
Terkait upaya perpanjangan izin operasi yang tengah dilakukan Freeport, beredar kabar ada beberapa pihak yang telah mengajukan diri untuk menjadi 'penghubung' manajemen Freeport dengan Jokowi dan JK demi mendapatkan restu perpanjangan izin operasi dan kontrak pertambangan.
Sebagai kompensasi, pihak tadi meminta sejumlah saham Freeport di mana perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Namun, meski telah mengetahui pihak yang 'menjual' namanya dan Presiden, JK enggan membeberkan siapa politisi yang dimaksud. "Ada, tanya sama Sudirman saja (Menteri ESDM Sudirman Said)," ujarnya.
Seperti diketahui, informasi mengenai adanya pihak yang melego nama Presiden dan Wapres untuk mendapat saham Freeport berangkat dari pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, Sudirman mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan pihak tersebut ke Jokowi dan JK. "Di luar Istana itu (orang) yang jual-jual. Responsnya Presiden-Wapres marah. Namanya dijual, ya marah sekali," kata Sudirman. (dim/dim)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK