Target Pajak Lebih Lunak, Sri Mulyani Tak Ingin Bebani Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Tahun depan, pemerintah memasang target pendapatan negara akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan dan cukai sebesar Rp1.609,38 triliun. Jumlah itu tumbuh 9,3 persen dari proyeksi 2017 sebesar Rp1.472 triliun.

Asumsi pertumbuhan 9,3 persen pada 2018 tersebut dinilai moderat dibandingkan dengan target pertumbuhan tahun ini yang mencapai lebih dari 14 persen.

Menurutnya penurunan target pertumbuhan tersebut telah mempertimbangkan usulan dari para pelaku ekonomi yang merasa terbebani atas target pungutan pajak yang tinggi.

Lihat juga: Rancangan Pendapatan dan Belanja Rezim Jokowi di 2018

"Kami sering mendengar orang mengatakan jangan terlalu kuat (targetnya) yang akan menimbulkan banyak pressure (tekanan) kelompok ekonomi. Oleh karena itu kami mencoba memberikan target yang lebih moderat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN, Rabu (16/8).

Kendati melunak, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan semangat reformasi di bidang perpajakan tidak akan mengendur. Penguatan pilar perpajakan menurutnya akan terus didorong agar bisa berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Penguatan pilar tersebut terdiri dari transformasi proses bisnis, sistem teknologi (IT), optimalisasi Automatic Exchange of Information (AEOI) serta Base erosion and profit shifting (BEPS).

"Kemudian nanti kami akan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat supaya kepatuhan pajak meningkat ," jelasnya.

Lihat juga: Jokowi Anggarkan Rp409 Triliun untuk Infrastruktur 2018

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun depan diminta untuk mengumpulkan pajak sebesar Rp1.415,28 triliun atau naik 10,3 persen dibandingkan outlook 2017 sebesar Rp1.283,57 triliun.

Sementara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diminta untuk mengumpulkan pajak perdagangan luar negeri (bea) dan cukai sebesar Rp194,1 triliun atau naik dari outlook 2017 sebesar Rp189,14 triliun.