Pemerintah Belum Berencana Manfaatkan Pulau Tak Berpenghuni
CNN Indonesia
Selasa, 22 Agu 2017 23:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah belum memiliki rencana untuk memanfaatkan keberadaan ribuan pulau kecil yang baru divalidasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tercatat, sebanyak 2.950 pulau baru saja mendapat validasi PBB.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, validasi pulau-pulau di Indonesia menguatkan kedaulatan negara. Namun, tidak ada rencana khusus untuk pemanfaatan ribuan pulau itu.
"Kalau mau dihuni pasti biasanya orang (menjadi) nelayan. Kan pulau tidak semuanya besar, mungkin bisa nelayan atau macam-macam. Tapi yang terpenting kalau terdaftar itu secara mutlak tidak akan terjadi lagi masalah-masalah kaya kemarin di Sipadan-Ligitan karena tidak terdaftar menjadi hilang," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/8).
Menurut JK, pulau yang berpenghuni di Indonesia 'hanya' sekitar tiga ribu. Padahal, ada 17 ribu lebih pulau yang diklaim berada di Sabang sampai Merauke.
Program pembangunan infrastuktur pulau-pulau berpenghuni akan digencarkan pemerintah untuk memperkuat daerah perbatasan. Untuk pulau tidak berpenghuni, rencana pembangunan belum dimiliki hingga saat ini.
"(Pulau) yang tidak berpenghuni tentu dipelihara sebagai suatu daerah Indonesia tapi harus memenuhi syarat-syarat internasional," tuturnya.
Pasca validasi diberikan PBB, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki rencana jangka panjang untuk mengelola pulau kecil dan terluar.
Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi mengatakan terdapat rencana membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di sekitar pulau.
Menurut Rifky, pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dibutuhkan perhatian khusus. Bukan sekadar rencana, pihaknya juga harus memastikan pulau tersebut berpenghuni atau tidak.
"Sia-sia kalau pulaunya tidak ada apa-apanya, makanya harus pastikan juga pulaunya ada penghuninya atau tidak," kata Rifky, Senin (21/8).
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, validasi pulau-pulau di Indonesia menguatkan kedaulatan negara. Namun, tidak ada rencana khusus untuk pemanfaatan ribuan pulau itu.
"Kalau mau dihuni pasti biasanya orang (menjadi) nelayan. Kan pulau tidak semuanya besar, mungkin bisa nelayan atau macam-macam. Tapi yang terpenting kalau terdaftar itu secara mutlak tidak akan terjadi lagi masalah-masalah kaya kemarin di Sipadan-Ligitan karena tidak terdaftar menjadi hilang," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program pembangunan infrastuktur pulau-pulau berpenghuni akan digencarkan pemerintah untuk memperkuat daerah perbatasan. Untuk pulau tidak berpenghuni, rencana pembangunan belum dimiliki hingga saat ini.
Pasca validasi diberikan PBB, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki rencana jangka panjang untuk mengelola pulau kecil dan terluar.
Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi mengatakan terdapat rencana membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di sekitar pulau.
Menurut Rifky, pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dibutuhkan perhatian khusus. Bukan sekadar rencana, pihaknya juga harus memastikan pulau tersebut berpenghuni atau tidak.
"Sia-sia kalau pulaunya tidak ada apa-apanya, makanya harus pastikan juga pulaunya ada penghuninya atau tidak," kata Rifky, Senin (21/8).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK