Perhelatan AFIS Dorong Pasar Sekunder Pembiayaan Perumahaan

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 07/09/2017 11:51 WIB
Perhelatan AFIS Dorong Pasar Sekunder Pembiayaan Perumahaan Pertemuan AFIS ke-4 bertujuan untuk mempersiapkan negara-negara di kawasan Asia untuk menjadi target investasi bagi investor fixed income. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta).
Nusa Dua, CNN Indonesia -- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjadi tuan rumah dalam gelaran Asian Fixed Income Summit (AFIS) ke-4. Bertemakan Investment Destination, kegiatan ini mempertegas posisi pasar modal Asia yang telah berkembang dengan pesat lewat banyak produk investasi yang dapat dimanfaatkan investor, termasuk produk berpenghasilan tetap (fixed income).

Pertemuan AFIS ke-4 bertujuan untuk mempersiapkan negara-negara di kawasan Asia untuk menjadi target investasi bagi investor fixed income. Acara ini juga dapat menjadi sarana bertukar info dan pikiran terkait isu-isu terkini dalam perekonomian global, Asia, dan di pasar fixed income di Asia.

"Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, kondisi politik yang relatif stabil, iklim investasi yang baik, kekayaan sumber daya alam, kondisi demografi yang menguntungkan, serta pertumbuhan pasar domestik yang berkelanjutan, Asia memiliki potensi besar untuk investasi," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo di Bali, Kamis (7/9).


Di tengah besarnya potensi investasi, ia melanjutkan, kebutuhan pembiayaan, khususnya pembiayaan perumahan juga terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, terutama di Indonesia.

Karenanya, perlu strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan yang bersifat jangka menengah dan panjang. Misalnya, melalui penguatan jenis produk investasi yang sesuai dengan keinginan pasar.

Salah satu jenis investasi yang dikembangkan, yakni investasi sekunder kredit perumahan (secondary mortage market), seperti produk sekuritisasi Efek Beragun Aset Kredit Pemilikan Rumah (EBA KPR) maupun Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP).

Sebagai BUMN yang didirikan pada 2005 silam di bawah Kementerian Keuangan, perseroan mengemban tugas membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan penyaluran KPR dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejak awal berdirinya hingga 30 Juni 2017, secara kumulatif, perseroan telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR mencapai Rp32,64 triliun, terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,155 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,488 triliun, dimana dana yang telah dialirkan tersebut telah membiayai 672.109 debitur dari Aceh sampai Papua.

Dalam periode yang sama, perseroan juga telah melakukan 11 kali menerbitkan sekuritisasi dengan nilai Rp8.1 triliun, dan penerbitan surat utang sebanyak 28 kali dengan total Rp18.2 triliun.

Dalam lima tahun terakhir, tutur Ananta, pasar fixed income di negara-negara Asia rata-rata tumbuh dan berkembang dengan yield yang tipis. Sementara, pasar fixed income Indonesia masih tumbuh dengan yield yang lebih tinggi sehingga tentunya lebih menarik bagi investor.

"Disamping itu, potensi pembiayaan perumahan di Indonesia juga masih sangat besar untuk diterbitkannya EBA KPR, sehingga diharapkan investor tertarik berinvestasi pada efek yang diterbitkan oleh SMF baik berupa Surat Utang Korporasi maupun EBA-SP," imbuh dia.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan perumahan dibutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Sebagai gambaran, berdasarkan data 2015 lalu, total kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (backlog) mencapai 11, 4 juta unit.

Dengan asumsi harga rumah per unit Rp120 juta per unit, maka kebutuhan pembiayaan perumahan di Indonesia mencapai lebih dari Rp600 triliun. Sementara, di pasar primer, sumber dana perbankan mayoritas merupakan dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek.

Produk sekuritisasi, sambung Nurhaida, dapat mengatasi masalah ketidakcocokan (mixmatch) sumber dana perbankan yang mayoritas bersifat jangka pendek dengan kebutuhan pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang.

Menyadari hal itu, OJK telah merilis Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah oleh POJK Nomor 20/POJK.04/2017 soal Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder.

"Kami berharap, pasar sekunder bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketidakcocokan maturitas," terang dia.

Selain itu, sekuritisasi juga bisa mempercepat penyaluran KPR oleh perbankan karena bank memperoleh dana lebih cepat dari hasil penjualan aset kredit KPR ke investor.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, seiring dengan berkembangnya pasar perumahan, kemampuan dari pelaku pasar untuk mendukung pembiayaan perumahan di Indonesia menjadi penting. 

Karenanya, perbankan diminta untuk dapat membantu proses sekuritisasi KPR secara berkesinambungan baik melalui penyaluran KPR dengan suku bunga yang lebih stabil, peningkatan kemampuan dalam menyalurkan KPR baru, termasukmembuka akses yang lebih luas kepada pembiayaan perumahan untuk seluruh keluarga Indonesia. 

Sebagai informasi, pertemuan AFIS ke-4 dihadiri oleh sekitar 200 orang dari dalam dan luar negeri. Hadir dalam pertemuan ini delegasi dari anggota Asian Secondary Mortgage Market Association (ASMMA) yaitu Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Mongolia, dan Indonesia. 

Peserta yang hadir terdiri dari stakeholders dan regulator di pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; serta investor seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan asset management.