Menko Darmin Akui Belanja Negara Belum Optimal Dorong Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui konsumsi pemerintah belum optimal mendorong perekonomian. Padahal, tiga motor penggerak ekonomi lain yakni, konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor sudah menunjukkan sinyal positif.

"Dari empat motor penggerak perekonomian, sebetulnya tinggal pengeluaran pemerintah yang belum mencapai posisi yang optimum," tutur Darmin saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu (13/9).

Pada kuartal II lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat belanja pemerintah turun 1,93 persen secara tahunan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tertahan di level 5,01 persen.

Sebagai catatan, realisasi belanja negara selama paruh pertama tahun ini mencapai 42,9 persen atau Rp 893,3 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 2.080,5 triliun. Angka itu lebih tinggi dari realisasi belanja periode yang sama tahun lalu yakni Rp865,35 miliar atau 41,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2016.

Lihat juga: Sri Mulyani Sebut 'Kongkalikong' Kultur Racun Berbahaya

Jika dirinci, belanja tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp498,6 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp394 triliun.

Menurun Darmin, belum optimalnya peran belanja pemerintah merupakan imbas dari penerimaan negara yang belum optimal.

Hingga akhir Juni 2017, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp718,3 triliun atau sekitar 41,03 persen dari target, Rp1.750,5 triliun. Penerimaan itu terutama berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp571,9 triliun atau baru 38,15 persen dari target Rp1.498,9 triliun.

Lihat juga: Perusahaan BUMN Disinyalir Monopoli Proyek Infrastruktur

Maka itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mencari cara untuk mempercepat realisasi penerimaan, terutama dari sektor pajak. Salah satu caranya, lanjut Darmin, adalah perbaikan sistem teknologi informasi (IT) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pasca amnesti pajak.

"IT pajak sedang dipersiapkan untuk perbaikan walaupun itu bukan untuk jangka pendek banget," jelasnya.

Darmin optimistis belanja pemerintah bakal berkontribusi lebih baik pada pertumbuhan ekonomi paruh kedua tahun ini. Pasalnya, selain penerimaan negara melonjak, pola pencairan belanja negara biasanya memang lebih kencang pada akhir tahun.

Tak ayal, Darmin masih melihat peluang tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 5,2 persen.

"Irama pemerintahan itu, [pencairan belanja pemerintah] normal-normalnya itu selalu kuartal III dan IV. Mau diapain, didorong juga seperti itu," ujarnya.