Pola Belanja Berubah Seiring Maraknya Gerakan Nontunai

Antara, CNN Indonesia | Rabu, 27/09/2017 07:49 WIB
Pola Belanja Berubah Seiring Maraknya Gerakan Nontunai Studi Masterdard Mobile Shopping 2017 menunjukkan sebanyak 58,5 persen responden di Indonesia melakukan pembelian via daring selama tiga bulan terakhir. (Plixs/publicdomainpictures).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pola belanja masyarakat mengalami perubahan dari konvensional menjadi transaksi virtual, seiring maraknya gerakan nasional nontunai.

Direktur Mastercard Indonesia Tommy Singgih menyampaikan, tingginya penggunaan ponsel pintar di Indonesia membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk terus terhubung dan bertransaksi.

"Kami memahami layanan pesan antar, termasuk untuk belanja grosir dan bahan makanan, telah menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat, terutama di tengah padatnya jadwal serta kemacetan lalu lintas," katanya seperti dikutip Antara, Selasa (26/7).



Hal tersebut, lanjutnya, khususnya seperti di sejumlah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Rontoknya pusat perbelanjaan nasional ditengarai terjadi karena perubahan pola belanja masyarakat. Hal itu dilegitimasi oleh studi Mastercard Mobile Shopping 2017.

Berdasarkan studi yang dirilis Mastercard pada Selasa (26/9), terdapat sebanyak 58,5 persen responden di Indonesia yang telah melakukan pembelian secara daring selama tiga bulan terakhir.

Sebanyak 49,9 persen responden mengaku berbelanja daring karena alasan fleksibilitas dan kenyamanan. Sedangkan, sisanya 43,5 persen mengaku memilih kemudahan belanja daring karena adanya kehadiran beragam aplikasi.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Abadi Tulus menyatakan, gerakan nontunai yang diawali dengan penggunaan uang elektronik di jalan tol, harus lebih mengutamakan kepentingan publik.


"Perhatian YLKI jelas berfokus pada pemberian pilihan kepada konsumen. Konsumen tidak boleh dipaksa menggunakan uang elektronik. Harus tetap ada pilihan untuk membayar secara tunai," kata Tulus.

Tulus mengatakan, konsumen tidak boleh dirugikan dengan penggunaan uang elektronik di jalan tol, atau secara lebih luas dalam kebijakan nontunai.