Realisasi Belanja Modal Negara Naik 11 Persen per Agustus

Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi belanja modal negara per akhir Agustus 2017 tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 36 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang senilai Rp206,2 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, secara nominal, realisasi tersebut naik sekitar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp67,8 triliun. Berdasarkan persentase, penyerapan belanja modal juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 32,8 persen.

"Belanja modal (per 31 Agustus 2017) lebih tinggi secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara persentase, realisasi belanja modal juga dari pagunya lebih tinggi," tutur Direktur Jenderal Anggaran Askolani kepada CNNIndonesia.com pekan lalu, Jumat (15/9).

Lihat juga: Sri Mulyani Sebut 'Kongkalikong' Kultur Racun Berbahaya

Askolani mengungkapkan, kontributor terbesar pendongkrak belanja modal adalah proyek infrastruktur pemerintah, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Peningkatan belanja modal konsisten dengan realisasi belanja kedua kementerian itu (Kementerian PUPR dan Kemenhub)," ujarnya.

Ke depan, pemerintah bakal terus mendorong percepatan belanja modal. Apalagi, belanja modal turut menyokong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Namun, percepatan tersebut harus berbasis kinerja keluaran (output).

"Kalau belanja cepat-cepat tetapi tidak ada output-nya kan kami tidak mau sembarangan," jelasnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengungkapkan, percepatan realisasi belanja modal memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Padahal, sebagian belanja modal dibiayai dari utang yang akan mubazir jika tidak terserap. Di sisi lain, beban bunga utang pemerintah terus meningkat.

Menurut Bhima, salah satu cara untuk mendongkrak belanja modal adalah mempercepat pembangunan infrastruktur.

Lihat juga: Menko Darmin Akui Belanja Negara Belum Optimal Dorong Ekonomi

"Dari 245 proyek strategis nasional, yang sudah selesai dibangun masih dibawah 10 persen. Sisa 41 persen di antaranya dalam tahap perencanaan dan lelang. Jadi realisasinya memang masih rendah," ujar Bhima.

Guna mempercepat belanja infrastruktur, pemerintah harus menyelesaikan masalah penyebab lambatnya realisasi proyek. Misalnya, mempercepat proses pembebasan lahan mengingat sekitar 40 persen penyebab lamanya pengerjaan proyek disebabkan oleh pembebasan lahan.

Lihat juga: Ditjen Pajak Ingin Smartphone Juga Dilaporkan di SPT Tahunan

"Sudah ada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), tinggal eksekusi pengadaan lahan infrastruktur yang lambat.

Selain itu, lambatnya eksekusi proyek infrastruktur juga bisa berasal dari faktor prosedural seperti persyaratan dokumen proyek yang berbelit-belit.

"Masalah (faktor prosedural) itu harus diselesaikan. Jangan sampai belanja modal seperti tahun 2015 dan 2016 yang realisasinya hanya 78-80 persen dari target," ujarnya. (lav/lav)