Menko Luhut Pastikan Proyek Setrum 35 Ribu MW Molor

Bandung, CNN Indonesia -- Pemerintah mengubah strategi penyelesaian pembangkit listrik dengan target mencapai 35 ribu megawatt (MW) yang semula ditargetkan rampung sampai akhir periode Presiden Joko Widodo, menjadi berlanjut pada pemerintahan selanjutnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, target pembangkit listrik yang bisa beroperasi (Commercial Operating Date/COD) hanya mencapai 20 ribu MW sampai 22 ribu MW pada 2019 mendatang.

Sementara sisanya, sekitar 13 ribu MW hanya akan diselesaikan sampai proses penandatanganan jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) saja.

Lihat juga: PLN Lirik Pengembangan Listrik dari Arus Air Laut

Artinya, aliran setrum ke masyarakat dari total target kelistrikan itu baru terasa sekitar satu sampai dua tahun setelah berakhirnya pemerintahan Kabinet Kerja. Itu pun, dengan syarat bahwa pertumbuhan ekonomi bergerak baik.

"Saya pikir sudah selesai dengan rencana (perubahan target pembangunan itu). Hanya kami perlu adakan penyesuaian. Jadi, agak streching penyelesaiannya tapi masalah lain tidak ada isu," ujar Luhut usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Bank Indonesia (Rakorpusda BI) di Hotel Intercontinental Dago Pakar, Rabu (27/9).

Menurut Luhut, perubahan tersebut dilakukan lantaran pertumbuhan ekonomi Tanah Air yang terbatas dalam beberapa tahun ini. Padahal, pemerintah memetakan target kelistrikan sampai 35 ribu MW dengan asumsi perekonomian bisa tumbuh di kisaran 6,0 persen sampai 7,0 persen.

Sedangkan, dengan pertumbuhan ekonomi yang sampai akhir tahun lalu hanya sebesar 5,02 persen, pemerintah khawatir, pemenuhan target kelistrikan 35 ribu MW justru membutuhkan anggaran yang berlebih.

"Nanti kalau kami jadikan 35 ribu MW, akan jadi costly. Jadi, kami perlambat beberapa proyek," terang Luhut.

Di sisi lain, Luhut menilai pemerintah tak hanya fokus pada pemenuhan target 35 ribu MW, namun juga menjamin aliran setrum masuk ke pulau-pulau pelosok Indonesia.

Lihat juga: Maret 2018, Tenggat Waktu Pertamina 'Tunaikan' PLTGU Jawa 1

"Yang menjadi isu sebenarnya adalah daerah kecil (dengan kebutuhan listrik berkapasitas) 5 MW dan 1 MW itu masih banyak daerah yang tidak bisa, harus disubsidi juga," kata Luhut.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari solusi agar aliran listrik bisa segera menjangkau pulau-pulau pelosok tersebut. Caranya, dengan mengembangkan teknologi untuk menghasilkan energi yang lebih efisien dan murah agar bisa mengalirkan listrik tersebut.

"Kami kan tidak ingin tarif listrik itu mahal. Presiden selalu ingatkan pada kepentingan rakyat kecil dan juga kepada industri," pungkas Luhut.