Arcandra Sebut Skema Baru Gross Split Untungkan Pengusaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menegaskan kembali jika skema bagi hasil dari produksi kotor (gross split) yang tertuang dalam aturan baru sudah lebih menguntungkan bagi pengusaha.

"Katanya gross split belum memberikan insentif untuk eksplorasi, ini di perubahan kedua yang kami revisi sebenarnya sudah mempermudah tentang eksplorasi," kata Arcandra, Jumat (29/9).

Kendati sudah diubah, Arcvandra mengaku,masih banyak pengusaha yang mengeluhkan skema bagi hasil tersebut. Adapun pembaruan aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017 atas Perubahan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Padahal, pihaknya dalam aturan terbaru telah mengatur insentif yang diberikan saat mencari cadangan minyak dan gas (migas). Archandra pun mengaku pihaknya tidak akan lagi merevisi aturan tersebut atau menambah insentif.

Lihat juga: Ada Insentif untuk Kontrak Migas 'Gross Split'

Ia pun nantinya akan kembali menggelar pertemuan dengan pengusaha untuk melihat perkembangan Wilayah Kerja (WK).

"Dalam beberapa catatan saya ada yang taat sesuai apa yang dijanjikan hingga melakukan eksplorasi," sambung Arcandra.

Kendati demikian, ada beberapa kegiatan eksplorasi WK yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Seperti diketahui, aturan skema gross split ini dibuat untuk mendorong investasi hulu migas yang sepi saat ini.

Lihat juga: Kemenkeu Kesulitan Susun Pajak Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Berdasarkan catatan ESDM, cadangan terbukti migas berada dalam tren pelemahan hingga akhir tahun 2016 sejak 2013 lalu. Pada 2013, cadangan terbukti tercatat 3,69 miliar barel dan 2016 turun menjadi 3,3 miliar barel. Sedangkan, gas pada 2013, tercatat 102 triliun kaki kubik (TCF) dan menjadi 101 TCF pada 2016.

Nilai investasi juga anjlok dengan skema cost recovery. Realisasi investasi masa eksplorasi pada 2013 hanya US$20,4 miliar dan 2016 turun hanya US$11,6 miliar. (agi)