Kemenkeu Siapkan Penerbitan Surat Utang Jangka Waktu Unik

CNN Indonesia
Sabtu, 30 Sep 2017 15:35 WIB
Surat utang berbentuk Surat Perbendaharaan Negara ini akan diterbitkan guna mengantisipasi ketidakcocokan pengeluaran pemerintah dengan dana yang dimiliki.
Surat utang berbentuk Surat Perbendaharaan Negara dengan jangka waktu unik akan diterbitkan guna mengantisipasi ketidakcocokan pengeluaran pemerintah dengan dana yang dimiliki.(CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mengaku tengah menyiapkan ops guna menerbitkan Surat Perbendahaan Negara (SPN) bertenor unik pada tahun depan. Adapun, penerbitan ini dilakukan untuk mengantisipasi diskrepansi antara kebutuhan pengeluaran pemerintah dengan dana yang dimiliki (cash mismatch).

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Loto Srinata Ginting menyebut, SPN ini bisa digunakan di periode kapan pun selama terjadi cash mismatch. Namun, penerbitan ini mungkin tidak akan dilakukan pada tanggal-tanggal penerimaan, seperti pasca pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

“SPN tapi dalam rangka untuk cash mismatch yang tidak dibatasi tenornya. Dimungkinkan tenor-tenor yang unik,” papar Loto ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jumat (29/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia melanjutkan, SPN ini rencananya digunakan untuk instrumen pendanaan di bawah tiga bulan. Dengan demikian, tenor yang ditawarkan pun bisa di kisaran satu bulan, atau bahkan dua minggu saja. Padahal biasanya, SPN ini memiliki tenor tiga hingga 12 bulan.

“Dengan penerbitan ini bukan berarti pemerintah tidak ada uang. Itu hanya cash mismatch saja, artinya kan uang pemerintah datang belakangan padahal kebutuhan sudah ada. Jadi, kalau misal cash flow short-nya dua minggu, kami terbitkan yang dua minggu,” terangnya.


Menurut Loto, penerbitan SPN ini pun bisa menjadi solusi lain dalam mengatasi mismatch selain kegiatan penarikan pembiayaan untuk anggaran tahun depan (pre-funding) jika saldo pemerintah lebih besar dibanding kesiapan dana pemerintah. Namun menurutnya, di tahun depan, pemerintah belum melihat adanya peluang pre-funding di tahun depan karena defisit hingga akhir tahun ini diproyeksikan 2,67 persen, atau lebih kecil dari APBNP 2017 yakni 2,92 persen.

So far sih belum ada arah ke prefunding, karena defisit tahun ini arahnya on schedule,” jelas Loto.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2018, pemerintah merencanakan penerbitan instrumen SPN dengan tenor satu bulan dalam rangka mendukung pengelolaan kas (cash management) tahun depan.

Selama ini, penerbitan SBN Rupiah dilakukan di pasar domestik berupa Obligasi Negara dan Sukuk Negara dengan tenor 2-30 tahun serta SPN maupun SPN Syariah dengan tenor sampai 12 bulan.

Rencananya di tahun depan, pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan angka Rp414,7 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui SBN hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp433 triliun, atau lebih rendah dari target APBNP 2017 yakni Rp467,3 triliun.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER