Bappebti: Wawasan minim Jadi Penghambat Bursa Berjangka Maju
CNN Indonesia
Sabtu, 07 Okt 2017 02:27 WIB
Malang, CNN Indonesia -- Pengetahuan masyarakat dan pemerintah yang minim dan citra buruk dari maraknya investasi bodong dinilai menjadi penghambat kemajuan industri perdagangan berjangka komoditi.
Dua faktor tersebut mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus melakukan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat dan pemerintah lainnya, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perdagangan bursa berjangka.
"Edukasi kami lakukan bersama asosiasi. Mereka harus banyak bergerak untuk lakukan pendekatan ke masyarakat terutama yang berpendidikan," papar Kepala Bappebti Bachrul Chairi di Malang, Jumat (6/10).
Selain itu, Bappebti juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan pendidikan terkait bursa berjangka kepada mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia.
"Jadi bagaimana perguruan tinggi bisa masukan subjek ini (bursa berjangka) ke dalam kurikulum," terang Bachrul.
Bappebti juga tak berhenti untuk memberikan penjelasan mengenai industri bursa berjangka kepada Kementerian Keuangan. Menurut Bachrul, bahkan pihak Kemenkeu akan mengikuti permintaan dari Bappebti terkait Pajak Penghasilan (Pph) final.
"Pajak final kami yang tentukan, nanti Kemenkeu ikut. Kami lakukan pendekatan, mereka lebih membuka," tutur Bachrul.
Untuk saat ini, penentuan pajak final masih berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2009 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dengan besaran 2,5 persen.
Sementara itu, penghambat lainnya dalam memajukan industri bursa berjangka yakni citra buruk terhadap industri tersebut. Tak jarang, beberapa pialang memanfaatkan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menawarkan investasi bursa berjangka.
"Kami berikan efek jera terhadap rekan pialang yang tidak ikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Ini yang perlu diperbaiki," tegas Bachrul.
Ia menambahkan, kasus penipuan yang terjadi seringkali berakhir di ranah hukum. Iming-iming keuntungan yang tinggi diakui Bachrul masih menjadi jebakan bagi masyarakat yang awam dengan bursa berjangka.
Dua faktor tersebut mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus melakukan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat dan pemerintah lainnya, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perdagangan bursa berjangka.
"Edukasi kami lakukan bersama asosiasi. Mereka harus banyak bergerak untuk lakukan pendekatan ke masyarakat terutama yang berpendidikan," papar Kepala Bappebti Bachrul Chairi di Malang, Jumat (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Bappebti juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan pendidikan terkait bursa berjangka kepada mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia.
"Jadi bagaimana perguruan tinggi bisa masukan subjek ini (bursa berjangka) ke dalam kurikulum," terang Bachrul.
"Pajak final kami yang tentukan, nanti Kemenkeu ikut. Kami lakukan pendekatan, mereka lebih membuka," tutur Bachrul.
Untuk saat ini, penentuan pajak final masih berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2009 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dengan besaran 2,5 persen.
Sementara itu, penghambat lainnya dalam memajukan industri bursa berjangka yakni citra buruk terhadap industri tersebut. Tak jarang, beberapa pialang memanfaatkan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menawarkan investasi bursa berjangka.
"Kami berikan efek jera terhadap rekan pialang yang tidak ikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Ini yang perlu diperbaiki," tegas Bachrul.
Ia menambahkan, kasus penipuan yang terjadi seringkali berakhir di ranah hukum. Iming-iming keuntungan yang tinggi diakui Bachrul masih menjadi jebakan bagi masyarakat yang awam dengan bursa berjangka.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK