Pengamat: Keluhan Kadin Jadi Negosiasi Politik dengan Jokowi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Sabtu, 07/10/2017 14:45 WIB

Rosan P Roeslani menyinggung dominasi BUMN di dalam negeri. Pernyataan itu dinilai bernuansa politik. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Keluhan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam persaingan usaha dengan swasta dianggap sebagai negosiasi politik jelang berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo.

Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali menilai, bahwa waktu ucapan Kadin bertepatan menjelang tahun politik. Apalagi, di saat bersamaan, Kadin juga meminta Jokowi untuk menjual aset-aset BUMN yang menarik kepada pengusaha swasta.

Fachry mengatakan, Jokowi bisa mendapat sokongan pengusaha untuk 2019 mendatang jika mengabulkan teriakan Kadin tersebut.

“Pernyataan kadin ini bisa dibilang negosiasi politik. Kadin tiba-tiba bersuara, dan menariknya BUMN suruh bikin jalan tol kalau menguntungkan jual ke swasta,” papar Fachry, Sabtu (7/10).

Lihat juga:

Kadin Sebut BUMN 'Bunuh' UMKM, Menteri Rini Tersinggung

Fahry melanjutkan, kehadiran BUMN sejak dulu selalu dikaitkan dengan pergolakan politik di Indonesia.

Bahkan, lahirnya BUMN pun dipicu oleh keinginan pemerintah menasionalisasi perusahaan Belanda pasca kedaulatan Indonesia diakui dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1948 silam.

Tetapi Fahry mengingatkan para pengusaha swasta bahwa pengurangan peran serta BUMN tidak bisa dilakukan semudah itu. Sebab, BUMN bisa menjadi bantalan pemerintah jika sekiranya ada kondisi eksternal yang mengganggu perekonomian domestik.

Ia mencontohkan krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998. Saat itu sektor swasta tidak mau membelanjakan modalnya, sehingga BUMN harus berjibaku demi bisa menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jadi BUMN, suka atau tidak suka ya tetap akan dibutuhkan di setiap rezim,” lanjutnya.

Lihat juga:

Jokowi Gerah dengan Gurita Bisnis Perusahaan BUMN

Pengamat BUMN Said Didu juga menduga bahwa isu dominasi BUMN ini dilatari motif politik. Apalagi menurutnya, sebagian besar anggota Kadin berafiliasi dengan partai politik.

“Di Kadin tidak sedikit kok yang melakukan politisasi. Saya sih melihat ada apa-apa di balik isu ini,” paparnya.

Isu dominasi BUMN diungkapkan oleh Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani beberapa waktu lalu.

Menurut Rosan, BUMN berekspansi terlampau jauh dengan memiliki anak, cucu, hingga cicit usaha yang tidak sesuai bisnisnya sehingga menyulitkan usaha kecil berkembang.

"Anak cicit BUMN ini mengambil banyak porsi swasta dan UMKM. Contohnya, ada kegiatan catering untuk internal BUMN yang dibikin oleh cicit mereka. Kami ingin BUMN kembali ke core bisnisnya,” ujar Rosan.

Lihat juga:

Kadin Dukung Jokowi Dua Periode

Rosan juga menginginkan agar BUMN bisa menjual aset-asetnya yang sudah matang untuk dikelola pengusaha lokal. Dalam hal ini, ia mencontohkan aset jalan tol milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang seharusnya bisa dikelola oleh pengusaha lokal.

Setelah menyampaikan usulan itu, Rosan langsung menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi selama dua periode. “Kami dari Kadin berharap agar Pak Jokowi tetap sehat agar bisa memimpin sampai tujuh tahun ke depan,” kata dia.

kadin indonesia bumn jokowi pilpres 2019