Jakarta, CNN Indonesia -- Permintaan pengusaha agar BUMN menjual aset-aset strategisnya kepada pihak swasta dinilai sebagai upaya untuk mengerdilkan perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN Said Didu mengatakan, permintaan itu dianggap tidak rasional. Bahkan, jika dibiarkan berlarut-larut, maka bisa terjadi penganiayaan terhadap posisi BUMN di perekonomian nasional.
“Ada langkah sistemik yang bila dibiarkan, ada persekusi ke BUMN. Lalu apa maksudnya bahwa BUMN perlu menjual aset yang menguntungkan, ini apa? Ibaratnya, BUMN disuruh makan tulang, swasta makan dagingnya,” jelas Said di dalam sebuah diskusi, Sabtu (7/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menuturkan hal itu merupakan respons pelaku usaha bahwa peran BUMN diklaim sudah mendominasi di dalam persaingan usaha. Namun, kalau porsi BUMN dikurangi, maka dia sangsi proyek-proyek pemerintah bisa digarap oleh perusahaan lokal.
Apalagi, di beberapa sektor, kemampuan permodalan dan teknologi swasta tidak sebanding dengan BUMN.
Selain itu, meningkatnya peran BUMN di berbagai sektor juga disebabkan oleh reputasinya. Menurut Said, BUMN kerap mendapat proyek dari Pemerintah Daerah karena memberikan nilai proyek yang lebih efisien, tidak wanprestasi, dan tidak akan membuat proyek mangkrak.
“Sementara pihak swasta ini kan tidak sedikit yang di-
blacklist karena wanprestasi. Kalau begitu, kan pembangunan Indonesia makin mundur,” tambah mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Heran Banyak ProtesLebih lanjut, ia juga heran dengan banyaknya protes terhadap dominasi BUMN. Sebab, melihat data yang dimilikinya, porsi BUMN secara sektoral masih kalah dibanding pihak swasta.
Produksi minyak kelapa sawit, contohnya, hanya menyumbang 5,8 persen dari produksi nasional. Sementara itu, produksi batu bara BUMN juga hanya tercatat 5,95 persen dari total produksi nasional.
"Selama ini BUMN dikira mendominasi, padahal usaha real estate di Jakarta saja dikuasai tiga konglomerat," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menginginkan agar BUMN bisa menjual aset-asetnya yang sudah matang untuk dikelola pengusaha lokal.
Dalam hal ini, ia mencontohkan aset jalan tol milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang seharusnya bisa dikelola oleh pengusaha lokal.
"Buat apa BUMN pegang aset? Jual untung saja ke swasta. Aset sudah jadi, yang beli ya pengusaha nasional.
Cash flow jelas, sudah keukur. Pengusaha nasional ini bisa, tidak perlu pengusaha asing," ujarnya di hadapan Presiden Joko Widodo, pekan ini.
(asa)