PLN 'Pikir-pikir' untuk Evaluasi Megaproyek 35.000 MW
CNN Indonesia
Rabu, 18 Okt 2017 02:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) masih menimbang permintaan pemerintah untuk mengevaluasi ulang megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW).
Rencananya, hal itu akan disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan penjualan listrik yang akan ditentukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, perusahaan tetap berkomitmen melakukan penugasan 35 ribu MW. Hanya saja, periodisasi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan permintaan ketenagalistrikan. Terlebih, saat ini pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan rencananya.
Berdasarkan RUPTL, penjualan listrik PLN rata-rata ditarget tumbuh 8,3 persen per tahun. Namun, sepanjang Januari hingga Agustus kemarin, penjualan listrik malah tercatat 2,8 persen.
“Kami, PLN, tetap komitmen laksanakan 35 ribu MW. Tapi melihat perkembangan pertumbuhan energi yang tidak seperti ekspektasi di awal membutuhkan beberapa penyesuaian,” ujar Syofvi, Selasa (17/10).
PLN mengaku tak berencana untuk membatalkan lelang-lelang proyek ketenagalistrikan dengan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Hanya saja, targetnya mungkin akan dimundurkan dari jadwal semula.
Berdasarkan data PLN, masih terdapat 2.880 Megawatt (MW) program ketenagalistrikan yang belum dilelang. “Lelang tetap dijalankan, tapi targetnya disesuaikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, pemerintah harus mengevaluasi percepatan megaproyek 35 ribu MW karena kebutuhan listrik masyarakat ditakutkan tak sebanding dengan jumlah pembangkit lantaran gairah ekonomi tak setajam perkiraan awal.
"Kami melihat sebetulnya permintaan listrik tidak setinggi yang diperkirakan, termasuk karena pertumbuhan ekonomi yang tidak setinggi asumsi yang dipakai saat merancang dulu," ucap Darmin di kantornya, Senin kemarin.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi pembangkit yang sudah beroperasi dari proyek 35 ribu MW baru 773 MW.
Sebagian besar proyek, tepatnya berkapasitas 15.256 MW tercatat masih dalam masa konstruksi. Di sisi lain, masih ada 10.255 pembangkit yang sudah masuk masa kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) namun belum memasuki masa konstruksi.
Rencananya, hal itu akan disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan penjualan listrik yang akan ditentukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, perusahaan tetap berkomitmen melakukan penugasan 35 ribu MW. Hanya saja, periodisasi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan permintaan ketenagalistrikan. Terlebih, saat ini pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan rencananya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PLN mengaku tak berencana untuk membatalkan lelang-lelang proyek ketenagalistrikan dengan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Hanya saja, targetnya mungkin akan dimundurkan dari jadwal semula.
Berdasarkan data PLN, masih terdapat 2.880 Megawatt (MW) program ketenagalistrikan yang belum dilelang. “Lelang tetap dijalankan, tapi targetnya disesuaikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, pemerintah harus mengevaluasi percepatan megaproyek 35 ribu MW karena kebutuhan listrik masyarakat ditakutkan tak sebanding dengan jumlah pembangkit lantaran gairah ekonomi tak setajam perkiraan awal.
"Kami melihat sebetulnya permintaan listrik tidak setinggi yang diperkirakan, termasuk karena pertumbuhan ekonomi yang tidak setinggi asumsi yang dipakai saat merancang dulu," ucap Darmin di kantornya, Senin kemarin.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi pembangkit yang sudah beroperasi dari proyek 35 ribu MW baru 773 MW.
Sebagian besar proyek, tepatnya berkapasitas 15.256 MW tercatat masih dalam masa konstruksi. Di sisi lain, masih ada 10.255 pembangkit yang sudah masuk masa kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) namun belum memasuki masa konstruksi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK