Sandi Pimpin Jakarta, BEI Minta BUMD Gelar IPO

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Rabu, 18/10/2017 19:52 WIB
Bursa Efek Indonesia menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai salah satu pelaku pasar modal sudah memahami proses IPO. Bursa Efek Indonesia menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai salah satu pelaku pasar modal sudah memahami proses IPO. (CNN Indonesia/M Andika Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta sudah layak untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) saat ini.

Direktur Penilaian Perusahaan Samsul Hidayat menyatakan, potensi yang dimiliki oleh BUMD DKI Jakarta sudah cukup besar dan kuat untuk perusahaan publik. Sehingga, pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta tentu akan serius mengkaji serius hal tersebut.

"Pak Sandiaga Uno (Wakil Gubernur DKI Jakarta) sebagai salah satu pelaku pasar modal kami kira sudah memahami hal tersebut. Kami mendukung sepenuhnya," kata Samsul, Rabu (18/10).



Beberapa BUMD DKI Jakarta yang dinilai Samsul pantas untuk IPO dalam waktu dekat, di antaranya infrastruktur dan pengadaan makanan.

Sementara, contoh BUMD DKI Jakarta yang belum IPO tapi telah mengenal pasar modal karena telah menggalang dana di BEI, yakni PT Bank DKI.

Kendati demikian, Samsul mengklaim, belum ada pembicaraan dari masing-masing BUMD untuk melakukan IPO hingga saat ini. Padahal, BUMD memiliki kesempatan untuk memperbesar nilai dari perusahaan melalui IPO

"Ini juga searah dengan konsep Pak Sandiaga untuk mencetak pengusaha-pengusaha salah satunya dengan belajar dari memiliki saham. Pemda DKI, dalam hal ini menjadikan BUMD sebagai perusahaan publik," papar dia.

Di samping itu, IPO juga menjadi salah satu wadah bagi BUMD untuk bisa diawasi oleh masyarakat secara umum. Pasalnya, BUMD akan lebih terbuka dari segala sisi setelah menjadi perusahaan publik.

"Jadi tidak hanya untuk pendanaan, tapi juga mendapatkan manfaat pengawasan karena akan banyak pihak yang mengawasi BUMD," imbuhnya.

Tak Semudah Swasta

Hanya saja, proses BUMD untuk IPO tentu tidak semudah perusahaan swasta biasa. Pasalnya, BUMD juga membutuhkan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum mengajukannya kepada regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"BUMD kalau di Bursa dan OJK standar prosesnya sekitar dua hingga tiga bulan. Kalau internal tergantung Pemda sendiri dalam menyiapkan IPO," ungkap Samsul.


Sebelumnya, Sandiaga mengaku akan mendorong BUMD untuk IPO agar tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah. Selain itu, IPO juga akan menciptakan BUMD lebih mandiri dan tangguh.

Ia menjabarkan, beberapa sektor yang berpotensi untuk melantai di bursa saham, seperti digital, transportasi, infrastruktur, dan energi. Sandiaga juga akan intens untuk berbicara dengan masing-masing BUMD terkait jumlah modal yang dibutuhkan.