Luhut Tegaskan Tak Perlu Revisi Proyek Setrum 35 Ribu MW
CNN Indonesia
Kamis, 19 Okt 2017 10:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) tidak perlu direvisi, meski realisasi hingga 2019 diperkirakan hanya tercapai 23 ribu MW.
Luhut mengatakan, konstruksi proyek 35 ribu MW memang wajar tak dirampungkan seluruhnya tahun 2019. Sebab, jika proyek itu dipaksakan rampung 2019, ia khawatir akan terjadi kelebihan suplai listrik dengan berkaca pada pertumbuhan ekonomi beberapa waktu terakhir.
Menurut dia, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan terbebani jika terjadi kelebihan pasokan listrik, karena harus membayar denda kepada pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) atas penyerapan listrik yang tidak maksimal, atau biasa disebut take or pay.
"Dulu kan (proyek 35 ribu MW) disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen. Jadi kalau nanti semua pembangkit sudah masuk tahap Commercial Operating Date (COD) 2019 sebanyak 22 ribu hingga 23 ribu MW, maka ini sudah perfect," kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/10).
Meski demikian, penambahan pembangkit listrik tetap diperlukan pasca 2019 karena kondisi ekonomi Indonesia ke depan tetap akan jauh dari resesi. Berdasarkan hasil kajian instansinya, Indonesia memiliki siklus ekonomi setiap sembilan tahun sekali, di mana pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi hingga 2023 mendatang.
Maka dari itu, tentu sisa proyek 35 ribu MW yang belum COD sebesar 12 ribu MW hingga 13 ribu MW tetap diperlukan. Hanya saja, ia perlu memastikan bahwa seluruh kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) sisa proyek tersebut harus rampung di tahun 2019.
"Nanti setelah itu, COD sisa proyek ini bisa masuk dua hingga tiga tahun setelahnya. Itu bisa berubah kecuali ada perubahan yang sangat fundamental sehingga pemerintah salah. Tapi, kami melihat tidak ada resiko itu," paparnya.
Di samping itu, ia juga bilang sebaiknya swasta sebaiknya mengambil peranan lebih banyak di dalam proyek 35 ribu MW agar keuangan PLN bisa lebih efisien. Ia pun sempat mengkritik PLN karena porsi IPP di dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia baru 24 persen dari total kapasitas pembangkit, di mana angka ini lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, dan Filipina yang punya angka 50 persen dari jumlah pembangkit terpasangnya.
"Pembangkit itu jangan terlalu banyak pemerintah yang punya, IPP perlu juga dapat," paparnya.
Sebelumnya, isu peninjauan ulang proyek 35 ribu MW ini muncul setelah pertumbuhan penjualan listrik PLN lebih rendah dibanding asumsi yang disusun.
Berdasarkan Rencana Usaha Penydeiaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017 hingga 2026, penjualan listrik PLN rata-rata ditarget tumbuh 8,3 persen per tahun. Namun, sepanjang Januari hingga Agustus kemarin, penjualan listrik PLN malah tercatat 2,8 persen.
Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat meminta proyek ini dikaji ulang setelah melihat kemampuan finansial PLN yang dianggapnya bisa mempengaruhi stabilitas fiskal.
Dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 yang diterbitkan 19 September 2017 silam, Sri Mulyani menyoroti potensi gagal bayar PLN akibat proyeksi utang jatuh tempo yang semakin meningkat dan diiringi dengan performa keuangan yang melemah.
Sekadar informasi, program 35 ribu MW sebenarnya memiliki kapasitas 37.826 MW, di mana 11.256 MW dikerjakan oleh PLN dan 26.570 MW dikerjakan oleh pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Hingga Agustus 2017, jumlah pembangkit yang terealisasisudah mencapai 167,8 MW, di mana pembangkit yang sudah masuk masa konstruksi dan pengadaan masing-masing tercatat 5.205 MW dan 1.794 MW.
Luhut mengatakan, konstruksi proyek 35 ribu MW memang wajar tak dirampungkan seluruhnya tahun 2019. Sebab, jika proyek itu dipaksakan rampung 2019, ia khawatir akan terjadi kelebihan suplai listrik dengan berkaca pada pertumbuhan ekonomi beberapa waktu terakhir.
Menurut dia, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan terbebani jika terjadi kelebihan pasokan listrik, karena harus membayar denda kepada pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) atas penyerapan listrik yang tidak maksimal, atau biasa disebut take or pay.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu kan (proyek 35 ribu MW) disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen. Jadi kalau nanti semua pembangkit sudah masuk tahap Commercial Operating Date (COD) 2019 sebanyak 22 ribu hingga 23 ribu MW, maka ini sudah perfect," kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/10).
Meski demikian, penambahan pembangkit listrik tetap diperlukan pasca 2019 karena kondisi ekonomi Indonesia ke depan tetap akan jauh dari resesi. Berdasarkan hasil kajian instansinya, Indonesia memiliki siklus ekonomi setiap sembilan tahun sekali, di mana pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi hingga 2023 mendatang.
"Nanti setelah itu, COD sisa proyek ini bisa masuk dua hingga tiga tahun setelahnya. Itu bisa berubah kecuali ada perubahan yang sangat fundamental sehingga pemerintah salah. Tapi, kami melihat tidak ada resiko itu," paparnya.
Di samping itu, ia juga bilang sebaiknya swasta sebaiknya mengambil peranan lebih banyak di dalam proyek 35 ribu MW agar keuangan PLN bisa lebih efisien. Ia pun sempat mengkritik PLN karena porsi IPP di dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia baru 24 persen dari total kapasitas pembangkit, di mana angka ini lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, dan Filipina yang punya angka 50 persen dari jumlah pembangkit terpasangnya.
"Pembangkit itu jangan terlalu banyak pemerintah yang punya, IPP perlu juga dapat," paparnya.
Sebelumnya, isu peninjauan ulang proyek 35 ribu MW ini muncul setelah pertumbuhan penjualan listrik PLN lebih rendah dibanding asumsi yang disusun.
Berdasarkan Rencana Usaha Penydeiaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017 hingga 2026, penjualan listrik PLN rata-rata ditarget tumbuh 8,3 persen per tahun. Namun, sepanjang Januari hingga Agustus kemarin, penjualan listrik PLN malah tercatat 2,8 persen.
Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat meminta proyek ini dikaji ulang setelah melihat kemampuan finansial PLN yang dianggapnya bisa mempengaruhi stabilitas fiskal.
Dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 yang diterbitkan 19 September 2017 silam, Sri Mulyani menyoroti potensi gagal bayar PLN akibat proyeksi utang jatuh tempo yang semakin meningkat dan diiringi dengan performa keuangan yang melemah.
Sekadar informasi, program 35 ribu MW sebenarnya memiliki kapasitas 37.826 MW, di mana 11.256 MW dikerjakan oleh PLN dan 26.570 MW dikerjakan oleh pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Hingga Agustus 2017, jumlah pembangkit yang terealisasisudah mencapai 167,8 MW, di mana pembangkit yang sudah masuk masa konstruksi dan pengadaan masing-masing tercatat 5.205 MW dan 1.794 MW.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK