Cerita Matahari hingga Ramayana dan Klaim Politik Jokowi

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Jumat, 20/10/2017 11:58 WIB
Cerita Matahari hingga Ramayana dan Klaim Politik Jokowi Bila ditengok dari statistiknya, memang ada gejala perlambatan, termasuk di bisnis jasa angkut dan sewa gudang yang diklaim Jokowi meroket. (ANTARA FOTO/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Masih segar di ingatan ketika Ramayana dan Matahari Department Store menutup sejumlah gerainya beberapa bulan belakang. Gerai modern 7-Eleven bahkan menyetop seluruh gerai operasionalnya dan menyisakan utang kepada pihak berelasi dan lebih dari 1.000 karyawannya.

Ekonom, masyarakat, praktisi, dan berbagai kalangan masyarakat lantas menuding daya beli turun dan menunjuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai dalangnya. 

Presiden Jokowi tidak diam saja. Ia menyebut bahwa indikator ekonomi yang merosot tajam sengaja dialamatkan untuk pemerintahannya, demi alasan politik.


Berdasarkan data yang dikantonginya, sektor jasa angkut meroket 130 persen hingga akhir September 2017, diikuti sewa gudang yang tumbuh 14,7 persen. 

Tak cuma itu, Jokowi bilang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terkerek 12,14 persen. Artinya, ada indikasi konsumsi masyarakat yang dituding suam-suam kuku tak sepenuhnya benar.


Benarkah? Sebetulnya, perdebatan alot daya beli di masyarakat tidak terlepas dari faktor statistik dan fakta yang terjadi di lapangan. Bila ditengok dari statistiknya, memang, ada gejala perlambatan, termasuk di bisnis logistik yang diklaim Jokowi meroket.



Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan, pertumbuhan bisnis logistik sampai kuartal III belum terlalu menggembirakan. "Dibandingkan kuartal III tahun lalu memang tumbuh, tapi masih minim, yaitu sekitar 8 persen-10 persen. Target kami sepanjang tahun 12 persen - 15 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/10).

Ia melanjutkan, dari total bisnis logistik, pertumbuhan tinggi diraup oleh lini bisnis kurir sebagai dampak dari meningkatkan bisnis e-commerce. Namun, ia bilang, kontribusi kurir terhadap total bisnis logistik masih berkisar 8 persen-10 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan konsumsi rumah tangga pada kuartal II tumbuh cuma 4,95 persen atau lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,02 persen.


Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan komponen paling dominan dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni 55 persen. Jangan heran, dorongannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tak sekencang tahun-tahun sebelumnya.

Pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,01 persen atau sama persis dengan pencapaian kuartal I 2017. Namun, lebih rendah ketimbang kuartal II tahun sebelumnya, yakni 5,06 persen.

Peritel Gulung Tikar

Tidak cuma faktor statistik, penurunan daya beli juga secara kasat mata tampak di lapangan. Sebelum perayaan lebaran tahun ini, gerai modern 7-Eleven gulung tikar. 


Lalu, usai lebaran, pedagang Pasar Tanah Abang mengeluh omzetnya rontok. “Kami bingung, penjualan turun 70 persen hingga 80 persen,” ujar Devi, penjual pakaian muslim, sarung dan mukena di Blok A Tanah Abang, beberapa waktu lalu.

Kemudian, pada September 2017, Ramayana mengumumkan menutup 8 gerainya karena alasan merugi. Diikuti oleh Matahari Department Store yang menutup gerai di Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai.

Namun, pusat-pusat perbelanjaan kelas menengah atas, seperti Plaza Indonesia dan Grand Indonesia di bilangan Jakarta Pusat tetap ramai dikunjungi masyarakat.


Bahkan, pesta diskon pakaian dan sepatu berlabel Nike yang sempat digelar di Grand Indonesia beberapa waktu lalu dibanjiri pengunjung. Saking sesaknya pengunjung saat itu, penyelenggara pun menyetop sementara kegiatan.

Masyarakat Menengah Terjepit Situasi

Direktur Penelitian Center of Reform Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, sebetulnya ada tiga kelompok masyarakat yang terdampak iklim ekonomi. Pertama, masyarakat kelas bawah. Kedua, masyarakat menengah, dan ketiga, masyarakat kelas menengah atas.

“Di masyarakat kelas bawah, kita tahu, dari awal pemerintahannya, pak Jokowi sempat mengalihkan subsidi energi ke infrastruktur. Which is good (bagus), tapi dampaknya vital karena tidak menunjang belanja,” ujarnya.


Disebut tak menunjang belanja masyarakat kelas bawah karena bantuan sosial yang diberikan sebagai kompensasi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra), datangnya terlambat. Belum lagi, persoalan distribusinya yang tak tepat sasaran.

Sementara, di kalangan masyarakat kelas menengah, sambung Faisal, terjadi perubahan perilaku belanja masyarakat dari offline ke online. Memang, belanja online ini tak signifikan, namun perilaku masyarakat lainnya turut berubah, yakni dari belanja barang dan jasa ke wisata.

“Makanya, kalau lihat pertumbuhan yang berkontribusi positif dan cukup tinggi itu segmen telekomunikasi dan transportasi. Jadi, bukan lagi untuk barang dan jasa,” imbuh dia.


Di sisi lain, saat kebijakan pemerintah mencabut subsidi energi memukul semua kelas masyarakat, kompensasi diberikan hanya untuk kelompok masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas menengah yang menyumbang konsumsi terbesar pun gigit jari terjepit situasi.

Sehingga, Faisal menilai, masyarakat kelas menengah yang mempunyai daya beli lebih kuat cenderung menahan belanjanya. Tak terkecuali di kalangan masyarakat kelas atas yang khawatir dengan situasi saat ini, memilih untuk memarkir dana mereka.

Minim Multiplier Effect

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menuturkan, kendati data-data menunjukkan daya beli melorot, pembangunan infrastruktur yang dicetuskan pemerintahan Jokowi patut diapresiasi.


Sayangnya, ia memberikan catatan, pembangunan infrastruktur ini belum memberikan multiplier effect (efek berganda). Bahkan, dampak langsung pun belum terasa signifikan, seperti penjualan semen, besi, dan alat-alat konstruksi lainnya.

“Kalau mau bicara daya beli, kenaikan upah tenaga kerja konstruksi data-datanya tidak berbicara seperti itu. Itu artinya, yang menikmati hanya segelintir pelaku, dampak pembangunan infrastruktur tak menetes ke bawah," tegas Eko.