Tiga Tahun Jokowi, 300 Kilometer Jalan Tol Baru Terbentang

Jakarta, CNN Indonesia -- Niat Presiden Joko Widodo untuk menggeber pembangunan infrastruktur di era pemerintahannya agaknya bukan cuma isapan jempol belaka. Lihat saja, ruas jalan tol baru yang terbentang mencapai 300 kilo meter (KM) sejak tahun 2015 silam hingga 13 Oktober 2017.

“Pada 2015, total jalan ruas tol baru 132 KM. Lalu, bertambah 44 KM atau menjadi 176 KM pada 2016, dan menjadi sepanjang 300 KM pada tahun ini,” ujar Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, pada pekan ini.

Beberapa ruas tol yang baru beroperasi tahun ini, seperti Semarang-Solo seksi 3, Palembang-Indralaya seksi 1, Medan Binjai, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi 1-6.


Tahun ini, tepat di 3 tahun era Jokowi, pemerintah menargetkan total ruas tol baru yang beroperasi mencapai 568 KM. Itu berarti, ada 'pekerjaan rumah' pemerintah sekitar 268 KM lagi yang perlu dikebut untuk merealisasikan target tersebut.

BPJT melansir, sepanjang 132 KM jalan tol baru dibangun pada 2015. Lalu, bertambah 44 KM pada 2016 dan 300 KM pada tahun ini. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani).

"Jadi, pada 2019 nanti, jalan tol yang beroperasi berpeluang mencapai 1.851 km dari target awal yang hanya 1.000 km," terang Herry.

Selain jalan tol, berdasarkan data Balitbang Kementerian PUPR, jalan baru yang dibangun dalam tiga tahun terakhir mencapai 2.632 KM. Dengan rincian, 1.286 KM jalan baru dibangun pada 2015, 559 KM di 2016, dan 778 KM pada tahun ini.

Sekitar 2.000 KM jalan baru di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar dan pelosok negeri. “Ini kebanyakan jalan perbatasan Kalimantan, Papua hingga perbatasan Nusa Tenggara Timur di Pulau Timor,” kata Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga.

Lihat juga: 3 Tahun Jokowi: Pemerintah Bangun 2.623 KM Jalan Baru

Ke depan, sambung Danis, pemerintah akan terus menambah jalan-jalan baru di kawasan terluar. Targetnya, terbangun 1.071 KM jalan baru pada 2018 dan sekitar 1.120 KM pada 2019 mendatang.

Dengan begitu, total pembangunan jalan baru di era Jokowi-JK tembus 4.814 KM. “Tujuannya, agar rasio konektivitas terus bertambah. Kami berusaha supaya bisa selesaikan jalan-jalan perbatasan itu,” terang dia.

Kantong Kempes Demi Jalan Tol

Merujuk data BPJT, rata-rata pemegang saham dari ruas tol yang telah beroperasi saat ini, yakni BUMN, seperti PT Jasa Marga (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero).

Lihat juga: Menakar Sektor Konstruksi Jadi Saham Pilihan Minggu Ini

Saat ini, Herry bilang, skema pembiayaan jalan tol masih menggunakan utang sebesar 70 persen. Sedangkan sisanya 30 persen berasal dari ekuitas masing-masing perusahaan.

Khusus pembangunan tol Trans Sumatra, pemerintah menunjuk Hutama Karya untuk menyelesaikannya hingga tuntas. Dalam penugasan yang diberikan, terdapat delapan ruas yang dijadikan prioritas dari total 24 ruas.

Lihat juga: Perbankan Klaim Aliran Utang Infrastruktur Minim Macet

Delapan ruas tol tersebut, yakni Medan-Binjai, Palembang Indralaya, Pekanbaru-Kandis-Dumai, Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayuagung, Palembang-Tanjung Api-Api, dan Kisaran-Tebing Tinggi.

Seluruh ruas tol tersebut membutuhkan dana investasi mencapai Rp73,9 triliun. Untuk sumber pendanaannya, Hutama Karya membutuhkan ekuitas hingga Rp44,2 triliun dan pinjaman Rp29,7 triliun.

Bila dirinci, porsi ekuitas berasal dari penyertaan modal negara (PMN) pada 2015-2016 sebesar Rp5,6 triliun, contractor turn key Rp7 triliun, dan raihan obligasi sebesar Rp6,5 triliun. Dengan demikian, masih ada kekurangan dana Rp25,1 triliun.

Pembebasan Lahan

Namun, Presiden juga mengungkapkan soal kendala lainnya: pembebasan lahan.

Dia menuturkan pembebasan lahan itu selalu dihadapi saat ingin membangun infrastruktur apa pun, macam pelabuhan, jalan hingga airport.

“Padahal sekarang ini kita bersaing dengan negara lain. Negara lain sudah membuat tol puluhan ribu kilometer, kita baru membikin tol Trans Jawa saja tidak selesai, tidak sambung-sambung,” kata dia pertengahan tahun lalu.

Presiden berpesan kepada BUMN yang mengurusi pembebasan lahan agar mengajak masyarakat berdiskusi bahwa jalan yang akan dibangun untuk kepentingan jutaan orang.

“Bukan untuk kepentingan Menteri, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Bupati,” tegasnya.