Proyek LRT Dinilai Tak Cocok Dibiayai Dermawan

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Jumat, 20/10/2017 00:04 WIB
Proyek LRT Dinilai Tak Cocok Dibiayai Dermawan Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Skema pembiayaan campuran atau blended finance dari filantropi dinilai tak cocok untuk membiayai pembangunan proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT). Pasalnya, proyek tersebut masih layak secara komersial.

Hal itu disampaikan Bernardus Djonoputro, Country Head Infrastructure and Capital Projects PT Deloitte Konsultan Indonesia, sebuah perusahaan konsultan infrastruktur, menanggapi niatan pemerintah untuk menawarkan proyek LRT kepada filantropi. Pasalnya, adanya potensi pembiayaan dari para dermawan di dunia mencapai US$12 triliun.

"Pembiayaan campuran bisa masuk ke LRT tapi porsinya kecil karena LRT itu layak secara komersial meskipun porsi pemerintah agak besar," ujar Bernardus di sela Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (19/10).



Bernardus mengungkapkan skema blended finance sebenarnya bukan barang baru. Di dunia, skema pembiayaan campuran dari filantropi biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Indonesia sendiri telah meratifikasi upaya untuk mencapai tujuan SDG.

"Setiap filantropi itu memiliki misi yang spesifik seperti program-program kesehatan dan sebagainya," ujarnya.

Saat ini, lanjut Bernardus, masih banyak proyek yang secara komersial tidak memberikan keuntungan besar namun berdampak positif bagi lingkungan dan sosial. Sayangnya, proyek-proyek tersebut sulit mendapatkan pendanaan. Misalnya, proyek pembersihan sampah di laut dan pengolahan sampah menjadi energi.

"Saya kira pembiayaan campuran akan lebih berarti bagi proyek-proyek yang sifatnya memiliki dampak sosial bagi komunitas," ujarnya.

Meskipun dana berasal dari filantropi, proyek yang dibiayai sebaiknya masih memberikan keuntungan atau imbal hasil. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan.


Karena itu, Country Leader Deloitte Indonesia Claudia Lauw mengingatkan, jika pemerintah ingin menangkap potensi dari skema pembiayaan campuran, persiapan proyek infrastruktur yang ditawarkan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

"Jadi tugasnya adalah bagaimana mempersiapkan proyek agar proyek itu menjadi layak dan bisa dibiayai oleh salah satunya pembiayaan campuran," ujar Claudia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan terdapat potensi pembiayaan dari para dermawan di dunia yang jumlahnya ditaksir mencapai US$12 triliun.

Salah satu proyek infrastruktur yang menurut Luhut berpotensi untuk ditawarkan kepada filantropi adalah LRT yang membutuhkan investasi triliunan. Pasalnya, LRT diyakini bakal mengurangi kemacetan dan emisi gas buang dari kendaraan bermotor.