Pemerintah Incar Potensi Dana Donasi US$12 Triliun
CNN Indonesia
Rabu, 18 Okt 2017 16:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menawarkan sejumlah proyek berbasis pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development Goals/SDG) untuk mendapat pembiayaan dana donasi internasional yang memiliki potensi sebesar US$12 triliun dari berbagai belahan dunia.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, skema pendanaan ini disebut sebagai blended financing. Blended financing ini merupakan skema pembiayaan inovatif sehingga nanti pembiayaan proyek tidak lagi bergantung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Luhut, skema ini masih dibicarakan dalam tahap awal. Sehingga, ia pun belum menentukan besaran dana filantropi internasional yang ingin digaet Indonesia.
“Ini bagus sekali namanya blended financing, tinggal bagaimana menggiring uang masuk ke Indonesia. Tentu dana-dana itu kan perlu return yang bagus, maka dari itu, sebagai inovasi, pembiayaan proyek bisa menggunakan dana tersebut,” jelas Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/10).
Meski demikian, memang tak semua proyek bisa dibiayai menggunakan dana tersebut. Ia mencatat, setidaknya ada enam proyek potensial yang bisa dibiayai menggunakan uang tersebut.
Proyek-proyek tersebut antara lain penanggulangan sampah plastik di laut, perlindungan konservasi laut, penangkapan ikan berkelanjutan, akuakultur, penyediaan rumah bagi nelayan, proyek infrastruktur pesisir.
“Tinggal nanti mencari skema bagaimana menarik dana ini,” lanjutnya.
Pada tahap awal, rencananya pemerintah akan menawarkan proyek Light Rail Transit (LRT) yang sedianya dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebab, proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Apalagi, proyek tersebut pun dijamin oleh pemerintah.
LRT Jabodetabek rencananya membutuhkan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp27 triliun. Adhi Karya dan operator PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) menanggung kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun.
Untuk itu, kedua perusahaan mendapatkan suntikan triliunan uang negara melalui Penyertaan Modal Negara. Sementara, Rp19 triliun sisanya bakal dibiayai oleh sindikasi perbankan.
Selain LRT, pemerintah rencananya juga akan menerapkan skema pembiayaan ini untuk pembangunan bandara Kertajati.
“Apakah ini berhasil? Kami akan lihat nanti. Tinggal nanti kami mencari caranya bagaimana,” jelasnya.
Porsi APBN di dalam infrastruktur hanya sebesar Rp1.951,3 triliun selama lima tahun pemerintahan Jokowi, atau menopang 41,3 persen dari total kebutuhan infrastruktur sebesar Rp4.769 triliun. Kemudian sebanyak 22,2 persen akan dipenuhi dari BUMN dan sisanya akan dipenuhi oleh sektor swasta.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, skema pendanaan ini disebut sebagai blended financing. Blended financing ini merupakan skema pembiayaan inovatif sehingga nanti pembiayaan proyek tidak lagi bergantung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Luhut, skema ini masih dibicarakan dalam tahap awal. Sehingga, ia pun belum menentukan besaran dana filantropi internasional yang ingin digaet Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini bagus sekali namanya blended financing, tinggal bagaimana menggiring uang masuk ke Indonesia. Tentu dana-dana itu kan perlu return yang bagus, maka dari itu, sebagai inovasi, pembiayaan proyek bisa menggunakan dana tersebut,” jelas Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/10).
Meski demikian, memang tak semua proyek bisa dibiayai menggunakan dana tersebut. Ia mencatat, setidaknya ada enam proyek potensial yang bisa dibiayai menggunakan uang tersebut.
Lihat juga:VIDEO: Suntikan Dana Pembangunan LRT |
“Tinggal nanti mencari skema bagaimana menarik dana ini,” lanjutnya.
Pada tahap awal, rencananya pemerintah akan menawarkan proyek Light Rail Transit (LRT) yang sedianya dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebab, proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Apalagi, proyek tersebut pun dijamin oleh pemerintah.
LRT Jabodetabek rencananya membutuhkan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp27 triliun. Adhi Karya dan operator PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) menanggung kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun.
Untuk itu, kedua perusahaan mendapatkan suntikan triliunan uang negara melalui Penyertaan Modal Negara. Sementara, Rp19 triliun sisanya bakal dibiayai oleh sindikasi perbankan.
Selain LRT, pemerintah rencananya juga akan menerapkan skema pembiayaan ini untuk pembangunan bandara Kertajati.
“Apakah ini berhasil? Kami akan lihat nanti. Tinggal nanti kami mencari caranya bagaimana,” jelasnya.
Porsi APBN di dalam infrastruktur hanya sebesar Rp1.951,3 triliun selama lima tahun pemerintahan Jokowi, atau menopang 41,3 persen dari total kebutuhan infrastruktur sebesar Rp4.769 triliun. Kemudian sebanyak 22,2 persen akan dipenuhi dari BUMN dan sisanya akan dipenuhi oleh sektor swasta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK