3 Tahun Jokowi: Tol Laut Diklaim Tekan Disparitas Harga

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 18/10/2017 13:35 WIB
3 Tahun Jokowi: Tol Laut Diklaim Tekan Disparitas Harga Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim pembangunan tol laut selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim berhasil menekan perbedaan harga antar wilayah di Indonesia sebesar 20 hingga 40 persen.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan selama tiga tahun terdapat 13 lintasan di jalur tol laut yang dilaksanakan oleh perusahaan pelat merah PT Pelni (Persero) maupun swasta.

"Ini (tol laut) berhasil mengurangi disparitas harga 20 hingga 40 persen," ujar Budi saat memaparkan pencapaian tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Selasa (17/10).



Guna mendukung tol laut, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur penunjang konektivitas yang menjangkau daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T). Misalnya, dermaga di timur Sumatera dan di barat Kalimantan dan pelabuhan di utara Sulawesi dan Kalimantan.

Selain tol laut, Kemenhub juga menjalankan program sentra logistik Rumah Kita untuk menempatkan barang-barang yang dibawa melalui tol laut. Di sentra logistik, harga semen di Wamena turun dari Rp500.000 menjadi Rp300.000 Puncak Jaya Rp2,5 juta menjadi Rp1,8 juta, Jaya Pura Rp95.000 menjadi Rp85.000 dan Nabire Rp85.000 menjadi Rp75.000.

Selain jalur laut, upaya perbaikan konektivitas untuk menekan disparitas harga juga dilakukan melalui jalur udara melalui tol udara, misalnya di Papua. Bandara utama yang menjadi bagian dari program yang akan segera diluncurkan ini berada di Timika, Wamena, dan Dekai. Untuk tahap awal, rute dari tol udara ini ada 12 rute.

Selain di Papua, Kemenhub juga telah membangun empat bandara yang melayani penerbangan pesawat kecil di Nusa Tenggara Timur.


"Di wilayah NTT, misalnya, yang memang merupakan pulau-pulau secara intensif Kemenhub membangun banyak bandara, di mana hampir di setiap pulau ada bandara," ujarnya.

Budi mengingatkan, fokus pemerintah adalah menciptakan pemerataan pembangunan. Artinya, pembangunan tidak hanya terpusat di pulau Jawa, tetapi seluruh Indonesia.