Walhi: Pembangunan ala Jokowi Berisiko bagi Lingkungan Hidup
CNN Indonesia
Jumat, 20 Okt 2017 17:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi, Khalisah Khalid usai merilis evaluasi kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi dalam aspek hak asasi manusia di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Kamis (19/10).
"Berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat," kata Khalisah.
Khalisah memberi contoh mengenai pembangunan jalan tol dan bandara. Menurutnya, beberapa pembangunan jalan dan bandara kerap mengorbankan lahan pertanian yang juga berarti mengancam hajat hidup masyarakat setempat.
Belum lagi masih ada pelanggaran berwujud kriminalisasi terhadap masyarakat setempat dalam alur mendapatkan perizinan.
"Itu penggusuran yang terjadi, Majalengka satu kasus, kemudian juga masyarakat Seko," ujar Khalisah.
Dia juga mengkritisi pembangunan di sektor energi. Walhi, ujar Khalisah, tak setuju dengan langkah pemerintah yang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi.
Khalisah menilai, alangkah lebih baik jika pemerintah mulai menggunakan energi terbarukan. Pengadaan dan penggunaan energi tersebut juga tidak perlu dilakukan dalam jumlah yang besar sekaligus.
"Selama ini kan kenapa pakai skala besar karena untuk kepentingan industri juga," lanjutnya.
Dampak Buruk Batu Bara
Akhirnya, kata Khalisah, pencemaran lingkungan kembali terjadi mengingat batu bara selalu mengeluarkan limbah. Masyarakat lalu terkena dampak buruknya.
Khalisah lalu menilai pemerintahan Jokowi masih mengadopsi pola pikir rezim-rezim sebelumnya dalam pembangunan. Di antaranya adalah eksploitatif dan masih menempatkan sumber daya alam fosil sebagai tulang punggung perekonomian.
Khalisah juga menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi yang seolah berlindung dibalik misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menjalankan pembangunan.
"Dalam penilaian kami sejak Orde Baru, pertumbuhan ekonomi selalu menjadi jargon. Tapi faktanya justru konflik, ketimpangan, dan kemiskinan," ujar Khalisah.
Terpisah, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan janji reforma agraria bisa dikatakan janji terbesar Jokowi setelah menjadikan maritim Indonesia kembali jaya.
Namun masalah ketidaktegasan hingga kekeliruan memilih pembantu jadi masalah.
“Intinya Jokowi salah pilih pembantu, meskipun dia baik dan benar, kalau pembantunya tidak becus ya tidak jalan,” kata Iwan ketika dihubungi, Kamis.
Dia menilai Jokowi seharusnya bisa memenuhi janji terkait Reforma Agraria pada tahun kedua dia memerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi, Khalisah Khalid usai merilis evaluasi kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi dalam aspek hak asasi manusia di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Kamis (19/10).
"Berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat," kata Khalisah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khalisah memberi contoh mengenai pembangunan jalan tol dan bandara. Menurutnya, beberapa pembangunan jalan dan bandara kerap mengorbankan lahan pertanian yang juga berarti mengancam hajat hidup masyarakat setempat.
Belum lagi masih ada pelanggaran berwujud kriminalisasi terhadap masyarakat setempat dalam alur mendapatkan perizinan.
Dia juga mengkritisi pembangunan di sektor energi. Walhi, ujar Khalisah, tak setuju dengan langkah pemerintah yang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi.
Khalisah menilai, alangkah lebih baik jika pemerintah mulai menggunakan energi terbarukan. Pengadaan dan penggunaan energi tersebut juga tidak perlu dilakukan dalam jumlah yang besar sekaligus.
"Selama ini kan kenapa pakai skala besar karena untuk kepentingan industri juga," lanjutnya.
Dampak Buruk Batu Bara
Akhirnya, kata Khalisah, pencemaran lingkungan kembali terjadi mengingat batu bara selalu mengeluarkan limbah. Masyarakat lalu terkena dampak buruknya.
Khalisah lalu menilai pemerintahan Jokowi masih mengadopsi pola pikir rezim-rezim sebelumnya dalam pembangunan. Di antaranya adalah eksploitatif dan masih menempatkan sumber daya alam fosil sebagai tulang punggung perekonomian.
Khalisah juga menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi yang seolah berlindung dibalik misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menjalankan pembangunan.
"Dalam penilaian kami sejak Orde Baru, pertumbuhan ekonomi selalu menjadi jargon. Tapi faktanya justru konflik, ketimpangan, dan kemiskinan," ujar Khalisah.
Terpisah, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan janji reforma agraria bisa dikatakan janji terbesar Jokowi setelah menjadikan maritim Indonesia kembali jaya.
Namun masalah ketidaktegasan hingga kekeliruan memilih pembantu jadi masalah.
“Intinya Jokowi salah pilih pembantu, meskipun dia baik dan benar, kalau pembantunya tidak becus ya tidak jalan,” kata Iwan ketika dihubungi, Kamis.
Dia menilai Jokowi seharusnya bisa memenuhi janji terkait Reforma Agraria pada tahun kedua dia memerintah.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK