Di Bawah Bendera Investasi ala 3 Tahun Jokowi

Lavinda , CNN Indonesia | Jumat, 20/10/2017 18:20 WIB
Di Bawah Bendera Investasi ala 3 Tahun Jokowi Jokowi memang berhasil meningkatkan nilai investasi sejak dia memimpin. Namun hambatan lainnya adalah soal mental korup hingga tingginya biaya logistik. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Muhammad Hafiz (32), mantan pekerja media, mulai membulatkan tekad untuk merintis usaha rintisan atau startup pada tahun ini. Salah satu proses yang harus dilewatinya adalah mengajukan izin.

Hafiz bercerita, proses pengajuan izin usaha sebenarnya cukup mudah, apalagi setelah hadirnya inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Hanya saja, kendala justru datang dari aparat kelurahan yang terkesan menyulitkan prosesnya, dengan hanya memberi izin sementara selama tiga bulan.

"Prosedur (izin usaha) sebenarnya cukup mudah, tapi di kelurahan agak ribet. Dapat izinnya cuma dikasih tiga bulan, padahal idealnya enggak segitu. Kelihatannya sih karena saya ‘lurus-lurus’ aja," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Cerita Hafiz mungkin sudah jadi rahasia umum. Perubahan mental birokrasi yang diidam-idamkan tak seluruhnya sesuai harapan.

Di sisi lain, sistem PTSP memang digadang-gadang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Jokowi, karena dianggap mampu menggerakkan investasi langsung.

Pemerintah mengklaim sistem penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi itu terbukti berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi memang melonjak dari tahun ke tahun pada masa pemerintahan Jokowi. Pada 2016, tercatat Rp612,8 triliun, atau naik dari tahun sebelumnya Rp545,4 triliun (2015), dan Rp463,1 triliun (2014).

Investasi dalam negeri mencatatkan pertumbuhan signifikan menjadi Rp216,2 triliun, dari semula Rp179,5 triliun pada 2015 dan Rp156,1 triliun pada 2014. Investasi langsung asing mencapai Rp386,4 triliun, dari semula Rp365,9 triliun dan Rp307 triliun.

Tak hanya itu, tiga lembaga pemeringkat internasional menyematkan status layak investasi kepada Indonesia, Fitch Ratings, Moodys, bahkan Standard and Poors yang dikenal 'pelit' membagi rating.


Meski di atas kertas grafik nilai investasi meroket, tetapi jika diperhatikan lebih jeli, aliran investasi yang masuk ke Indonesia jauh lebih rendah dari komitmen awal para investor.

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian mencatat, ada sebanyak 190 daftar investasi 'mangkrak' dengan nilai total mencapai Rp351 triliun dan US$50 miliar yang diduga karena proses perizinan yang masih rumit.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penanaman modal asing (PMA) setiap tahun tercatat rata-rata hanya 27 persen dari komitmen awal. Artinya, 73 persen komitmen lain menguap.


Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady menilai, Indonesia tak hanya memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi juga tenaga kerja yang mumpuni.

Bahkan, populasi Indonesia bisa menjadi kunci emas bagi investor untuk memperoleh pasar dengan tingkat konsumsi jumbo.

Dia mengakui, meski sudah ada kebijakan PTSP, persoalan utama yang masih sering dikeluhkan investor ialah masalah birokrasi dalam proses perizinan investasi, terutama di pemerintah daerah. Sisanya, masalah kepastian hukum dan pergesekan aturan terkait tata ruang.

“Selain kebijakan, tapi perubahan mental birokrasi juga terus dijalankan,” tegasnya.

Populasi Indonesia bisa menjadi kunci emas bagi investor untuk memperoleh pasar dengan tingkat konsumsi jumbo. (CNNIndonesia/Safir Makki)


Biaya Logistik Tinggi

Tak hanya soal iklim berusaha, pemilik modal asing juga kerap ragu berinvestasi karena biaya logistik yang masih membumbung dan membebani budget produksi.

Porsi biaya logistik di Indonesia saat ini masih tercatat 14,8 persen terhadap beban manufaktur, padahal di Jepang tak lebih dari 5 persen. Pemerintah terus berupaya merespons dinamika ekonomi itu dengan menyediakan fasilitas infrastruktur dasar yang mumpuni.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah berupaya membangun jalan trans-pulau, jalan tol, jalur kereta api, hingga mengeksekusi tol laut sesuai nawacita.

Peningkatan rasio elektrifikasi pun terus digenjot melalui proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Tak ketinggalan, pemugaran waduk dan bendungan juga turut melengkapi euforia pembangunan berskala kakap demi pemerataan ekonomi.


Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga merinci, sebanyak 2.623 km jalan baru yang dibangun pada tiga tahun pemerintahan Jokowi. 2.000 km di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik terluar.

Jika ditelisik, angka itu baru separuh dari target akhir sampai masa pemerintahan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) disebutkan, pemerintah menargetkan pembangunan jalan baru hingga 4.814 km.

Belum lagi proyek pembangkit listrik 35 ribu MW yang belakangan menimbulkan persoalan antar-kementerian.


Sejumlah menteri ekonomi pesimis proyek dapat selesai sesuai target karena beban keuangan raksasa. Pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai harapan juga menyebabkan koreksi permintaan listrik oleh masyarakat.

Chieft Economist PT Bahana Tcw Investment Management Budi Hikmat menilai, infrastruktur memang sangat diperlukan untuk melancarkan proses produksi, menekan biaya logistik yang akhirnya menurunkan inflasi. Namun butuh waktu lama untuk mendukung gerak ekonomi ke depan.

Menurut dia, Pemerintah Jokowi sedang menjalankan transformasi ekonomi melalui reorientasi anggaran dari semula subsidi konsumsi menjadi penghematan konsumsi sekaligus belanja produktif.

Negara Ekonomi Jasa

Di atas kertas, pemerintah mengklaim jumlah pengangguran menurun menjadi 5,33 persen pada Februari 2017 karena adanya penciptaan lapangan kerja baru di sektor potensial.

Persentase itu lebih rendah dari periode yang sama tahun 2016 dan 2015 yang masing-masing 5,5 persen dan 5,81 persen.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik, jumlah lapangan kerja memang naik signifikan, tetapi itu diciptakan oleh masyarakat sendiri di sektor informal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi buruh informal pada 2015 tercatat 57,9 persen, sedangkan buruh formal 42,06 persen. Namun, angka itu berubah pada 2017. Porsi buruh informal melonjak jadi 58,35 persen, sedangkan buruh formal justru menyusut menjadi 41,65 persen.

Di Bawah Bendera Investasi ala Jokowi Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi


“Buruh informal artinya tak memperoleh dampak kenaikan upah karena tak punya gaji, tunjangan kesehatan atau asuransi yang ditanggung. Mereka bisa survive karena bekerja lebih keras,” ungkapnya.

Menurut dia, ekonomi Indonesia bukan lagi ekonomi pertanian, tetapi juga tak pernah menjadi negara industri, “Sekarang Indonesia melompat menjadi negara ekonomi jasa.”

Indonesia dinilai melompat dari negara ekonomi pertanian menjadi ekonomi jasa.(ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Sebanyak 58 persen gerak ekonomi bersumber dari sektor jasa, sedangkan pertanian, pertambangan, dan manufaktur loyo tanpa pernah berada di puncak klasemen kinerja industri.

Tenaga kerja di sektor jasa mendominasi hingga 53,7 persen, dibandingkan sektor barang yang hanya 46,3 persen. “Masyarakat memilih bekerja di kota besar sebagai pemulung dibandingkan tinggal di desa menjadi petani,” katanya.

Kontraksi pada sektor pertambangan, listrik, dan gas menyebabkan komponen daya beli masyarakat menyusut.


“Ada persoalan struktural yang belum terselesaikan. Akibatnya Indonesia makin tertinggal, PDB per kapita sudah tiga tahun berturut-turut menurun dalam US$,” sebutnya.

Ke depan, dia menyarankan pemerintah untuk memperbaiki kapasitas institusi dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan negara.

Intinya, pemerintah perlu kembali ke jati diri sebagai negara maritim dan mengutamakan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah nusantara.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual daya beli tercermin dari upah riil yang mengalami tekanan sejak tahun lalu. Kecenderungan itu tak menguntungkan buruh kelas bawah. Apalagi, tarif listrik naik dan penyaluran subsidi terlambat pada awal 2017.

“Daya beli mungkin tidak turun signifikan, tapi beralih ke investasi, tabungan, atau belanja e-commerce yang belum terdata,”katanya.

Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nilai simpanan yang kurang dari Rp5 miliar tercatat tumbuh di kisaran 4-9 persen. Sedangkan simpanan di atas Rp5 miliar melonjak hingga 14 persen pada tahun ini.
LPS menyatakan nilai simpanan yang kurang dari Rp5 miliar tercatat tumbuh di kisaran 4-9 persen. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kendati demikian, dia menganggap eksekusi pembangunan infrastruktur dan kemudahan berinvestasi menjadi prestasi pemerintahan Jokowi dalam tiga tahun terakhir.

“Sarannya, pemerintah harus menyeimbangkan antara tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Jaga daya beli melalui menjaga harga dan pendapatan,” tutur David.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Pasang Surut ‘Jokowinomics’