Infrastruktur, Benteng Tangguh Jokowi dari Serangan Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan penting selama tiga tahun memimpin Indonesia. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi menjadi fokus Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara .

Ribuan kilometer jalan telah dibangun Jokowi. Jalan itu menembus isolasi perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Timur, dan Utara, Nusa Tenggara Tmur, dan Papua melalui Trans Papua.

Jokowi juga menerbitkan Perpres Nomor 58/2017 tentang Proyek Strategis Nasional di luar Jawa salah satunya adalah penganggaran Rp444 triliun untuk pembangunan di Maluku dan Papua.


Dalam memeratakan ekonomi, ia menerbitkan kebijakan harga BBM satu harga dari ujung Sumatera hingga Papua. Ia juga berupaya menekan harga bahan bangunan seperti semen di Indonesia timur. Sertifikat tanah juga diberikan kepada masyarakat.

Sejumlah kerja pemerintah Jokowi berbuah manis. Indonesia dinyatakan layak investasi oleh lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s (S&P) dan berada di posisi keempat tujuan investasi menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD).

Indonesia juga berada di urutan pertama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Lihat juga: Jokowi-JK Diminta Tak Abaikan Ketimpangan Ekonomi Sosial

Ahli Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, infrastruktur dan pemerataan ekonomi merupakan kekuatan pemerintahan Jokowi hingga kini sebab langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.

"Jokowi yakin tidak mungkin ekonomi melompat, apalagi bisa merata tanpa membuka infrastruktur. Itu kuncinya," ujar Hamdi saat berbincang dengan CNN Indonesia.com.

Menurutnya, manfaat pembangunan itu biasanya baru bisa dirasakan masyarakat lima tahun. Tetapi, masyarakat Indonesia sudah merasakannya dalam tiga tahun.

Hal itu terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi.

"Jadi lawan politik agak sulit menjatuhkan Jokowi kalau mencari celah kegagalan di prestasi," tuturnya.

Langkah Cantik Politik Jokowi

Kemampuan Jokowi berpolitik turut dinilai membaik setiap tahunnya. Hal itu terbukti dari dukungan sejumlah partai politik.

Padahal, awalnya Jokowi hanya mengantongi dukungan PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Dulu banyak orang meragukan pemerintahan yang teralienasi tapi sekarang berbalik. Itu menunjukkan kecanggihan Jokowi," tutur Hamdi.

Beberapa diplomasi politik Jokowi jelas terlihat setidaknya setahun terakhir.

Hal itu bermula ketika ia menemui langsung peserta Aksi 411 di halaman Monas. Ia bahkan berterima kasih kepada peserta aksi.

Diplomasi lainnya mengikuti setelah itu. Ia mengunjungi langsung kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mengundang hampir seluruh ketum parpol lainnya termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat) di Istana Merdeka.

Jokowi saat meninjau pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia)

Diplomasi konsolidasi agama turut dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia mengundang tokoh enam agama untuk berdialog ke Istana Merdeka hampir setiap hari.

Ulama di daerah tak luput dari pandangannya. Ia bisa empat kali sehari mengunjungi ulama saat berkunjung ke daerah.

"Kemampuan Jokowi menjinakkan "lawan" makin bagus dan canggih. Kalau catur, main kudanya lebih cantik Jokowi (dibanding yang bermanuver)," ucap Hamdi.

PR Jelang 2019

Jokowi diharapkan tidak boleh berpuas diri atas capaian dan kepercayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi harus optimal.

Salah satunya adalah para pembantunya di Kabinet Kerja harus memiliki fokus yang sama dengannya hingga akhir masa jabatan.

"Ingatkan menterinya sampai 2019 masih pembantu presiden. Kalau mau nyawapres atau nyapres mundur saja. Publik lebih penting. Jaga akselerasi pembangunan," kata Hamdi.

Jelang tahun politik, Jokowi juga diimbau terus mengingatkan dan mengawasi TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara tentang keamanan nasional. Tensi politik dipastikan menghangat mulai tahun depan hingga pemilihan presiden 2019.

"Jangan sampai terjadi kegaduhan dan gesekannya keras. SARA menjadi pematik. Aparat harus kerja lebih keras di 2018-2019 supaya tetap stabil," ucapnya.

Hamdi berpendapat, langkah Jokowi ke 2024 akan lebih mudah jika seluruh hal itu dilakukan. Ia bersama masyarakat bisa melihat dan merasakan hasil pembangunan jangka panjang bila dua periode.

Lihat juga: Buya Syafii Sebut Pancasila Belum Membumi di 3 Tahun Jokowi