Ibu Ani di Antara Jurang dan Perang Kemiskinan Era Jokowi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 20/10/2017 13:40 WIB
Ibu Ani di Antara Jurang dan Perang Kemiskinan Era Jokowi Presiden menggenjot sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya Program Keluarga Harapan. Persoalan data yang minim jadi masalah tersendiri. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ani mungkin tak dapat melupakan suatu siang saat bertemu Presiden Joko Widodo pada September lalu. Perempuan berusia sekitar 60 tahun itu memegang mikrofon ketika ditanya Presiden tentang kartu Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp1,89 juta. Dialog itu terjadi ketika Jokowi mengunjungi Sukabumi, Jawa Barat.

“Dipakai buat apa?” kata Presiden.

“Dipakai bayar utang,” katanya.


“Berapa utangnya?”

“Satu juta tiga ratus.”

“Ya sudah, buat Bu Ani tidak apa-apa.”

Jokowi memang melakukan sejumlah kunjungan ke pelbagai tempat untuk mengkampanyekan PKH, sebagai salah satu program untuk mengurangi kemiskinan di tiga tahun pemerintahannya. Presiden berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan di Tanah Air.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin per Maret 2017 tercatat di angka 27,77 juta, atau naik tipis dibanding angka September 2016 sebesar 27,76 juta.


Meski jumlahnya naik secara nominal, persentasenya ternyata terbilang menurun. Adapun, angka kemiskinan pada bulan Maret tercatat 10,64 persen dari total populasi, atau melorot dari angka enam bulan sebelumnya yakni 10,7 persen.

Jokowi menuturkan pihaknya akan menambah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta kepala keluarga ke angka 10 juta pada tahun depan.

Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa menilai, PKH ampuh menekan angka kemiskinan setelah melihat data dari Kementerian Keuangan. Mengutip rilis tersebut, ia menyebut bahwa PKH berkontribusi 0,015 persen dari total penurunan kemiskinan sebesar 0,6 persen antara September 2016 hingga Maret 2017.

“Dari seluruh bantuan sosial dan subsidi, yang paling efektif menurunkan kemiskinan adalah PKH lalu KIP,” terang Khofifah.


Kondisi ini juga diamini oleh Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal menuturkan, beberapa hasil riset menunjukkan memang menunjukkan bahwa PKH berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan.

Hanya saja, PKH hanya bisa menuntaskan golongan masyarakat di sekitar garis kemiskinan dan kurang menyentuh desil populasi yang berpendapatan sangat rendah.

Pada 2015, pemerintah menganggarkan PKH sebesar Rp5,56 triliun dan naik 108,63 persen ke angka Rp11,3 triliun di tahun ini. Sayang, angka kemiskinan tak turun drastis. Menurut data BPS, persentase penduduk miskin Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen ternyata hanya terpaut tipis dibanding angka Maret 2015 sebesar 11,2 persen.

[Gambas:Youtube]

Menurut Faisal, tidak seimbangnya dampak ini disebabkan oleh minimnya integrasi antar 10 kementerian dan lembaga yang ikut serta di dalam bantuan sosial tersebut.

Di samping itu, Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan pun tidak mengalami pembaruan, sehingga potensi salah sasaran terbilang tinggi.

“Selama ini permasalahan data yang simpang siur membuat target dari PKH yang salah, tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, permsalahan teknis seperti prosedur untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan PKH ini masih tantangan besar, utamanya di daerah yang remote,” jelas Faisal.

Penyebab Miskin

Masalah lainnya, kontribusi kemiskinan ternyata tak hanya soal bahan pangan pokok, namun juga rokok.

Berdasarkan data BPS, ternyata rokok kretek filter juga dianggap sebagai salah satu komoditas utama penyumbang kemiskinan. Masing-masing mencapai 11,79 persen di perkotaan dan 11,53 persen di pedesaan terhadap kemiskinan.

Sehingga, meski PKH dianggap berhasil, tentu saja itu bukanlah instrumen satu-satunya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Demi mengantisipasi ancaman kemiskinan dari rokok, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara beralasan, pemerintah bisa saja menahan kenaikan cukai rokok agar masyarakat miskin tak terpapar inflasi.


Menurut perhitungannya, jika Jokowi jadi meningkatkan cukai rokok sebesar 8,9 persen tahun depan, maka itu akan berdampak terhadap inflasi sebesar 0,15 persen. Terlebih, di tahun depan, Indonesia juga diprediksi terpapar inflasi dari golongan tanaman pangan akibat cuaca yang tak menentu.

Ini sangat membahayakan bagi tingkat kemiskinan, mengingat 40 persen golongan masyarakat rentan miskin sangat rapuh terhadap serangan inflasi. Terlebih, menurut kalkulasinya, setiap 1 persen kenaikan inflasi, maka indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap ratio) juga akan meningkat 3,99 persen.

Ibu Ani di Antara Kemiskinan dan PKH ala Jokowi (EMBARGO)Program Keluarga Harapan bukan satu-satunya instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)


Untuk meredam dampak kemiskinan dari harga rokok, pemerintah disarankan hanya bisa mengatur tarif cukainya.

“Yang bisa dikontrol pemerintah ya tarif cukainya,” jelas Bhima.

Upaya lainnya, kata Bhima, adalah penciptaan lapangan pekerjaan menggunakan dana desa.


Apalagi, pemerintah menganggarkan peningkatan dana desa setiap tahunnya. Pada 2015 silam, dana desa yang digelontorkan mencapai Rp20 triliun. Jumlahnya naik tiga kali lipat menjadi Rp60 triliun pada 2018, sehingga harus dimanfaatkan secara produktif.

“Tidak cukup mengandalkan bansos untuk kurangi angka kemiskinan. Harus ada bauran kebijakan program PKH dengan rastra, penciptaan lapangan kerja melalui dana desa, subsidi pertanian secara efektif dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok wajib dijaga,” tambahnya.

Upaya itu penting dilakukan agar Ani, perempuan 60 tahun asal Sukabumi, atau warga miskin lainnya tak melulu terjebak utang dan jurang ketimpangan.