Jokowi: Kepala Daerah Harus jadi Pengendali APBD
CNN Indonesia
Rabu, 25 Okt 2017 04:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kepala daerah harus menjadi pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerahnya masing-masing. Pengendali yang dimaksud, yakni pemimpin yang mengarahkan rencana penggunaan anggaran untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan langsung kepada seluruh kepala daerah Indonesia dalam Rapat Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah di Istana Negara siang ini.
"Kalau tidak bisa mengendalikan artinya bapak dan ibu tidak kuat. Tidak strong (kuat),” tutur Jokowi yang disambut tepuk tangan kepala daerah, Selasa (24/10).
Jokowi menyatakan, untuk mempercepat perkembangan daerah, APBD tidak bisa dikelola dengan pola lama. Sayangnya, pengelolaan APBD di kebanyakan daerah tak berubah sejak ia menjabat wali kota, gubernur, hingga presiden.
APBD biasanya langsung dibagikan ke sejumlah dinas. Jika naik, maka pembagian ke dinas juga bertambah. Padahal, APBD itu seharusnya dikelola kepala daerah.
"Yang nge-drive kebanyakan Kadis Keuangan, sekarang namanya Badan Keuangan Daerah. Bukan. Barang akan kelihatan kalau bapak, ibu berani menentukan. Itu tugas pemimpin daerah," jelas mantan Wali Kota Solo ini.
Tugas lain pemimpin, sambung Jokowi, adalah melobi DPRD agar setuju terhadap pembangunan atau rencana penggunaan APBD sesuai kepala daerah.
"Seringnya DPRD komisi diberikan sekian miliar. Jadi, rebutan. Benar enggak? Itu tugas saudara mengendalikan," tutur dia.
Ambil contoh, pembangunan pasar, sama seperti yang sudah dilakukan dengan APBN tiga tahun terakhir. Kepala daerah tinggal mengatakan ingin membangun 10 pasar dan selesai dua tahun mendatang.
Pasar itu akan terbangun apabila anggaran difokuskan ke sana dan terus diawasi. "Jangan diecer, tidak ada barangnya. Percaya saya. Saya yakin bisa asal niat kita baik," pungkasnya.
Hal itu disampaikan langsung kepada seluruh kepala daerah Indonesia dalam Rapat Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah di Istana Negara siang ini.
"Kalau tidak bisa mengendalikan artinya bapak dan ibu tidak kuat. Tidak strong (kuat),” tutur Jokowi yang disambut tepuk tangan kepala daerah, Selasa (24/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
APBD biasanya langsung dibagikan ke sejumlah dinas. Jika naik, maka pembagian ke dinas juga bertambah. Padahal, APBD itu seharusnya dikelola kepala daerah.
Tugas lain pemimpin, sambung Jokowi, adalah melobi DPRD agar setuju terhadap pembangunan atau rencana penggunaan APBD sesuai kepala daerah.
Ambil contoh, pembangunan pasar, sama seperti yang sudah dilakukan dengan APBN tiga tahun terakhir. Kepala daerah tinggal mengatakan ingin membangun 10 pasar dan selesai dua tahun mendatang.
Pasar itu akan terbangun apabila anggaran difokuskan ke sana dan terus diawasi. "Jangan diecer, tidak ada barangnya. Percaya saya. Saya yakin bisa asal niat kita baik," pungkasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK