Sejarah Anomali dan Catatan Merah di Lantai Bursa Era Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Winarto terdengar bahagia di ujung telepon. Ia mengatakan portofolio sahamnya tumbuh positif sejak awal tahun ini, atau artinya terdapat cuan yang bisa masuk kantong.

"Portofolio saya naik hampir 40 persen. Hehehe. Lumayan lah, padahal tahun ini saya banyak main aman. Tidak terlalu agresif," ujar pria berusia 60 tahun ini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).

Apa yang disampaikan Winarto bukan pepesan kosong belaka. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) baru saja mencatatkan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di angka 5.951 pada 4 Oktober lalu.

Lihat juga: Saham Kapuas Prima Melesat 70 Persen sampai Penutupan Siang

Tak hanya itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejarah lain, yang juga menjadi anomali baru di pasar modal pada tahun ini.

Sejak berdiri pada 2007, baru kali ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu tumbuh positif, kendati investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell). Artinya bursa saham Indonesia mampu menanjak, meski pemodal asing menarik dananya.

Hingga Rabu (18/10), IHSG mampu tumbuh hingga 11, 94 persen ke level 5.929, meski pemodal asing menarik dananya hingga Rp18,47 triliun. Padahal, terakhir kali investor asing mencatatkan net sell pada 2015, sebesar Rp22,58 triliun. Kala itu, IHSG melorot sampai 12,13 persen.

Transaksi pemodal asing sejak 2007. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

"Saya optimistis bakal naik sampai akhir tahun, level 6.000 pasti tembus lah. Portofolio saham saya naik, main aman saja. Sebagian banyak di saham bank, seperti BRI, Bank Mandiri dan BTN," ungkap Winarto.

Benar saja, beberapa saham yang disebut Winarto itu memang berkinerja moncer sejak awal tahun.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tercatat telah menanjak 31,9 persen sejak awal tahun. Yang menarik, saham tersebut adalah pendorong terbesar kedua bagi kenaikan IHSG, karena kapitalisasinya yang jumbo.

Sementara, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menduduki peringkat empat saham pendorong terbesar bagi indeks, dengan kenaikan hingga 22,2 persen sejak awal tahun.

Namun, anomali peningkatan IHSG yang terjadi, bukan semata karena kenaikan beberapa saham saja. Di bagian lain, porsi transaksi oleh investor lokal (domestik) yang meningkat, membuat kaburnya dana pemodal asing tak lantas membuat indeks loyo.

Lihat juga: OJK Dukung Industri Asuransi Bikin Daftar Hitam Kecurangan

"Sepanjang tahun ini, transaksi harian memang sangat didominasi oleh investor lokal. Mendekati sekitar 70 persen, dibanding asing yang hanya 30 persen. Maka benar pemodal asing melakukan net sell, namun indeks bertahan positif, bahkan lebih dari 10 persen. Tidak pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir," ungkap Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan.

Kenaikan porsi transaksi oleh investor lokal tersebut terjadi sejak 2016 yang saat itu menguasai 63 persen transaksi. Padahal, di tahun 2015, investor domestik masih menggenggam 57 persen nilai transaksi.

Rekor IHSG di Era Jokowi. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

Startup Ukir Nama 

Sejarah lain yang terjadi di tahun ketiga pemerintahan Jokowi adalah pertama kali tercatatnya saham perusahaan rintisan (startup) di lantai bursa. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk yang dicatatkan dengan kode KIOS, menjadi pelopornya pada 5 Oktober lalu.

Dalam aksi korporasi itu, perseroan melepas 150 juta lembar saham ke publik, atau sekitar 23,07 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga penawaran Rp300 per lembar, perseroan meraih dana sebesar Rp45 miliar.

Respons pelaku pasar pun terpantau baik. Pada perdagangan perdana di BEI, harga saham perusahaan bergerak menguat 50 persen menjadi Rp450 per saham.

Hingga Rabu (18/10), saham perusahaan perdagangan dan jasa daring (e-commerce) itu tercatat telah menjadi Rp2.650 per lembar, atau naik hingga 783,33 persen alias menjadi lebih dari 8 kali lipat sejak perdagangan perdana.

Lihat juga: Usai Raup Dana di Bursa, Kioson Tancap Gas Akuisisi Narindo

Kioson nantinya tak akan sendirian sebagai startup di lantai bursa. Perusahaan startup e-commerce lain, PT M Cash Integrasi Tbk (MCI), bakal ikut 'nyemplung' di bursa saham pada 31 Oktober mendatang.

Ekonom Samuel Asset Management, Lana Soelistianingsih mengatakan, pelaku pasar memang berharap banyak perusahaan baru lagi di lantai bursa, agar produk investasi tidak terbatas.

"IPO (penawaran saham perdana) startup bisa membuat variasi produk di bursa efek. Saya kira dari sisi stabilitas sistem keuangan baguslah. Yang penting, regulasi di startup harus mulai dibenahi," katanya.

Sementara itu, Analis Senior Mega Capital Indonesia Fikri Syaryadi mengatakan, IPO startup bisa terjadi karena mendapat pondasi dari pemerintah, yang melihat perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) sebagai potensi baru.

"Sebelumnya ada juga roadmap dari Bank Indonesia dan pemerintah untuk fintech. Industri startup memang jadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi," jelasnya.

Ilustrasi startup. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Catatan Merah

Kendati mengukir sejumlah sejarah, bursa saham di tahun ketiga pemerintahan Jokowi ini mendapat catatan merah. Salah satunya adalah rencana didepaknya salah satu emiten dari lantai bursa.

BEI bakal menghapus paksa (force delisting) PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada 23 Oktober 2017 mendatang. Hal itu kukuh dilakukan, meski perusahaan menyadari kesalahannya dan telah menyampaikan laporan keuangan semester I 2017 pada 13 Oktober 2017 lalu.

Sebelumnya, rencana mendepak Inovisi Infracom dilakukan setelah perusahaan tidak lagi melaporkan laporan keuangannya sejak tahun 2015. Bahkan, laporan keuangan tahun 2014 baru disampaikannya pada Juni 2017 ini.

Direktur Penilaian Perusahaan Samsul Hidayat mengatakan, keputusan untuk force delisting telah menghabiskan proses yang cukup panjang hingga lebih dari dua tahun. Maka itu, pihaknya tidak bisa mengubah keputusan secara mendadak hanya karena perusahaan telah menyerahkan laporan keuangan terbarunya.

"Kajian sudah dua tahun lebih, dua tahun lima bulan, per Mei 2015 mereka disuspensi," ucap Samsul.

Terlebih lagi, BEI masih menemukan beberapa kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh Inovisi Infracom dari laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut. Dalam hal ini, BEI tetap akan mengkaji lebih lanjut isi dari laporan keuangan perusahaan.

"Kami belum ada keputusan lain selain force delisting kecuali nanti ditemukan hal-hal baru yang bisa membuat kami mengubah keputusan," imbuh Samsul.

Lihat juga: Schroders Raup Dana Kelolaan Rp83,52 Triliun sampai September

Sebelumnya, Inovisi Infracom telah meminta kepada BEI untuk menunggu perusahaan menyelesaikan kewajibannya dengan mematangkan rencana aksi korporasi, seiring dengan rencana restrukturisasi perusahaan.

Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI) Sanusi menyatakan, saham yang delisting menjadi contoh kurang baiknya pengawasan di lantai bursa.

"Inovisi Infracom salah satunya. Ada investor yang masih pegang sahamnya. Duitnya hilang dong. Terus bagaimana itu OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan BEI?" katanya.

Lihat juga: Pasar Tunggu Rapat Bank Indonesia, IHSG Diramalkan Variatif

Sanusi meminta fungsi pengawasan untuk perusahaan dan transaksi saham lebih diperketat. Ia berharap Dewan Komisioner OJK yang baru dan BEI bisa memperbaiki hal tersebut, salah satunya dengan memperketat dan mempertegas aturan.

"Jangan sampai ada delisting saham lagi, yang membuat investor rugi," tukasnya.