Bertemu S&P, Sri Mulyani Klaim Dapat Tanggapan Positif

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklaim, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menanggapi positif pemaparan yang disampaikan pemerintah terkait perekonomian dan kebijakan pemerintahan dalam negeri.

"Dalam pertemuan dengan rating agency kami meng-update apa-apa saja yang menjadi perkembangan dari masalah yang selama ini menjadi subjek dari peringkat mereka," ungkap Sri Mulyani, Jumat (20/10).

Ia memaparkan, indikator yang menjadi pertimbangan lembaga pemeringkat dalam menilai suatu negara, misalnya saja kondisi fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan rencana tahun 2018.

Lihat juga: Thomas Lembong Sebut Rating S&P Jadi Kesuksesan Era Jokowi

"2018 itu kondisi ekonomi moneternya, nilai tukar, neraca pembayaran, dan masalah institusi. Dalam hal ini menanyakan berbagai kebijakan," terang Sri Mulyani.

Namun begitu, Sri Mulyani tak berani berspekulasi lebih mengenai kepastian apakah peringkat utang luar negeri atau investasi Indonesia kembali dikerek dalam waktu dekat. Yang pasti, mereka cukup percaya dengan kondisi di Indonesia.

"Masalah upgrade terserah nanti mereka sampaikan, tapi mereka cukup percaya terhadap apa-apa yang kami sampaikan," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, beberapa hal mengenai data terbaru yang menyangkut subjek atau indikator penilaian lembaga pemeringkat internasional memang selalu disampaikan oleh pemerintah kepada lembaga pemeringkat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dirinya begitu optimistis S&P bakal menaikan peringkat layak investasi Indonesia pada tahun depan.

s&

Lihat juga: Sejarah Anomali dan Catatan Merah di Lantai Bursa Era Jokowi

Luhut mengakui ikut dalam pertemuan bersama S&P di Amerika Serikat (AS) atas permintaan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio.

Ia memaparkan peningkatan peringkat dari S&P akan mendorong jumlah investor asing lebih banyak lagi dan berkontribusi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Ada 20 persen rakyat miskin, kalau ini tidak ditangani bisa jadi radikal," pungkas Luhut.