Sri Mulyani Tepis Infrastruktur Jadi Kebijakan Populis Jokowi
CNN Indonesia
Kamis, 26 Okt 2017 14:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menggelontorkan ribuan triliun untuk masyarakat melalui pembangunan infrastruktur demi meningkatkan konektivitas di Tanah Air.
Dia menegaskan, pilihan itu bukan semata-semata sebagai kebijakan yang cenderung populis untuk mengamankan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden pada 2019 mendatang.
"Bukan karena ini akan Pemilu maka orang jadi populis, tapi ini semua karena ada kebutuhan. Maka kami bangun infrastruktur dan membangun infrastruktur bukan sebuah kemewahan atau hobi," ujar Sri Mulyani, Kamis (26/10).
Menurut dia, infrastruktur memang telah menjadi komitmen Presiden Jokowi sejak ia menduduki kursi Republik Indonesia (RI) 1. Tujuannya jelas untuk memberikan konektivitas kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah tak ingin ada lagi istilah terpencil yang membedakan tiap-tiap masyarakat Indonesia. "Seharusnya, istilah terpencil itu sudah hilang karena adanya teknologi dan konektivitas," imbuhnya.
Maka itu, pemerintah berkomitmen menganggarkan ribuan triliun untuk berbagai proyek-proyek infrastruktur agar konektivitas terbangun. Mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, tol laut, hingga menjamin sinyal-sinyal di pelosok melalui pembangunan menara komunikasi dan jangkauan sinyal yang lebih kuat.
Tak hanya dari sisi infrastruktur, kebijakan pemerintahan Jokowi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dianggap lebih populis lantaran banyak program-program sosial yang dijalankan untuk rakyat.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, akses air bersih, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, beasiswa, dan lainnya.
Namun, Sri Mulyani bilang, kebijakan sosial pun tak bisa dianggap hanya sebagai kebijakan populis jelang tahun politik. Sebab, memang itu tugas pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat.
"Jadi semua belanja kalau tidak di tahun politik, tidak dianggap? Padahal PKH sebelum tahun politik juga sudah ada, tapi tidak dianggap populis. Itu memang kewajiban Presiden yang dipilih oleh rakyatnya," tegasnya.
Dia menegaskan, pilihan itu bukan semata-semata sebagai kebijakan yang cenderung populis untuk mengamankan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden pada 2019 mendatang.
"Bukan karena ini akan Pemilu maka orang jadi populis, tapi ini semua karena ada kebutuhan. Maka kami bangun infrastruktur dan membangun infrastruktur bukan sebuah kemewahan atau hobi," ujar Sri Mulyani, Kamis (26/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, infrastruktur memang telah menjadi komitmen Presiden Jokowi sejak ia menduduki kursi Republik Indonesia (RI) 1. Tujuannya jelas untuk memberikan konektivitas kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah tak ingin ada lagi istilah terpencil yang membedakan tiap-tiap masyarakat Indonesia. "Seharusnya, istilah terpencil itu sudah hilang karena adanya teknologi dan konektivitas," imbuhnya.
Tak hanya dari sisi infrastruktur, kebijakan pemerintahan Jokowi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dianggap lebih populis lantaran banyak program-program sosial yang dijalankan untuk rakyat.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, akses air bersih, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, beasiswa, dan lainnya.
Namun, Sri Mulyani bilang, kebijakan sosial pun tak bisa dianggap hanya sebagai kebijakan populis jelang tahun politik. Sebab, memang itu tugas pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat.
"Jadi semua belanja kalau tidak di tahun politik, tidak dianggap? Padahal PKH sebelum tahun politik juga sudah ada, tapi tidak dianggap populis. Itu memang kewajiban Presiden yang dipilih oleh rakyatnya," tegasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK