ANALISIS
Mengukur Keampuhan Nontunai 'Sunat' Kepadatan Jalan Tol
CNN Indonesia
Rabu, 01 Nov 2017 12:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada pembayaran tunai di jalan tol. Sebab, seluruh transaksi di jalan bebas hambatan kini wajib secara nontunai mulai tanggal 31 Oktober 2017.
Efisiensi waktu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan mengimplementasikan kebijakan ini. Tak heran, mengingat pengguna jalan tol semakin membludak.
Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) Tbk, volume transaksi di jalan tol tercatat 671,72 juta kali sepanjang semester I 2017. Angka ini hanya naik 0,9 persen dibandingkan dengan periode sama dua tahun sebelumnya sebanyak 665,45 juta transaksi. Namun secara nominal, pertumbuhan transaksi sebanyak 6 juta merupakan angka yang besar.
Maka dari itu, elektronifikasi jalan tol dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengurai biaya waktu jalan tol. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, sistem elektronifikasi ini mampu menekan waktu transaksi hingga empat detik.
Ia menjelaskan, pembayaran tunai di jalan tol rata-rata memakan waktu tujuh detik di gerbang tol. Sementara itu, transaksi dengan uang elektronik hanya memakan durasi tiga detik. Jika dikalikan dengan volume kendaraan yang melintas, ia mengklaim bahwa ini sangat efektif mengurangi kepadatan jalan tol.
Apalagi, tujuan akhir dari penerapan elektronifikasi jalan tol adalah transaksi tol nirhenti dengan beberapa lajur, atau disebut Multi Lane Free Flow (MLFF). Dengan sistem yang tanpa henti, maka pengguna jalan tol tidak usah ‘membuang waktu’ dalam membayar tol. Adapun, implementasi ini diharapkan bisa dimulai Desember 2018.
“Tentu saja (elektronifikasi jalan tol) manfaatnya banyak. Dari sisi badan usaha, ada efisiensi, bisa mengurangi antrean gerbang tol,” jelas Herry.
Tak hanya efisiensi di gerbang tol, badan usaha pun bisa mengurangi waktu untuk mempersiapkan uang kembalian yang kadang bisa memakan waktu sangat lama. Sebab, jika uang kembalian diberikan secara sembrono, bisa berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.
Vice President Divisi Management Operasi Jasa Marga Raddy Lukman mengatakan, setiap hari perusahaannya harus mempersiapkan uang kas sebanyak Rp8 miliar hanya untuk kembalian, di mana durasi untuk memberikan uang kembalian untuk satu kendaraan tidak bisa diprediksi. Dengan elektronifikasi, tentu saja waktu bayar setiap kendaraan sudah bisa diukur.
“Pendapatan kami jadi lebih aman, masalah potensi uang palsu jadi hilang. Apalagi, pengguna jalan tol juga merasa lebih praktis,” jelas Raddy.
Memang, elektronifikasi bisa membuat transaksi lebih efisien. Namun, ada kalanya elektronifikasi malah membuat masalah baru, yang ujung-ujungnya bikin waktu tempuh tak lebih efisien.
Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, efisiensi waktu tempuh bisa saja dicapai menggunakan elektronifikasi. Asal, sarana pendukungnya memang sudah siap mengakomodasi seluruh masalah pembayaran nontunai.
Ia mencontohkan, ada kalanya masyarakat baru sadar untuk isi ulang uang elektronik ketika masuk jalan tol. Hanya saja, saat ini sebagian besar top up uang elektronik melalui merchant, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), hingga ponsel pintar dengan teknologi Near-Field Communication (NFC).
Memang, saat ini sudah ada beberapa gardu tol yang menerima top up uang elektronik. Hanya saja, jumlahnya masih sedikit. “Yang menjadi pekerjaan rumah tentu adanya penambahan gate transaksi di pintu yang masih sangat kurang, khususnya di Jabodetabek,” papar Yayat.
Tak hanya itu, permasalahan juga tentu akan terjadi di ruas-ruas jalan tol daerah, di mana jumlah pengguna yang belum paham sistem elektronifikasi masih banyak. Jika banyak masyarakat yang masih gelagapan transaksi elektronik, tentu itu sama sekali tak membantu efisiensi waktu tempuh.
Sehingga menurutnya, elektronifikasi jalan tol bukan sekadar mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi kepingan kartu semata. “Saat ini, yang menjadi motivasi transaksi bagi masyarakat adalah kecepatan waktu dan tarif yang tidak mahal,” imbuh Yayat.
Kendati masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, ia yakin bahwa elektronifikasi merupakan cara jitu demi menghemat waktu perjalanan.
Ia berkaca dari data BPJT, di mana pembayaran menggunakan uang elektronik di ruas tol Jabodetabek mengambil porsi 95 persen dari seluruh transaksi per 27 Oktober silam. Angka ini terbilang lebih tinggi dibandingkan penetrasi elektronifikasi di luar Jawa yang masih 77 persen.
Yayat berujar, ini merupakan bukti bahwa masyarakat ibukota dan sekitarnya mulai menyadari dampak positif penerapan uang elektronik di jalan tol. Ini mengingat frekuensi kendaraan di Jabodetabek memang lebih padat dibanding ruas tol luar Jawa.
“Ada tekanan dari masyarakat pengguna ruas tol yang lebih padat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Uniknya, pemerintah memberikan hal tersebut dengan regulasi yang bersifat mandatory,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung menyebut, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga harus sigap ketika ada permasalahan di mesin pembayaran tol elektronik. Jika mesin lumpuh, transaksi bisa amburadul, dan ujungnya waktu tempuh justru menjadi lebih lama.
”Bahkan sebelum dibuat kewajiban, pintu tapping di gate elektronik ini kadang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Ujung-ujungnya malah membuat kemacetan. Tentu harus ada petugas yang membantu di pintu tol,” ungkapnya.
Meski begitu, ia tetap menilai bahwa elektronifikasi tol ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk sampai ke tahap multi lane free flow yang dianggap jauh lebih banyak memberikan manfaat. Sehingga, meski masih banyak kealpaan, elektronifikasi jalan tol memang harus diberlakukan segera.
“Menurut saya, ada tiga hal yang perlu dipenuhi dari transaksi uang elektronik, yakni mengurangi kemacetan di tempat pembayaran, kondisi lalu lintas yang lebih baik, dan kultur masyarakat yang seharusnya makin terbiasa menggunakan uang elektronik,” pungkas Ellen.
Di tengah gempuran pertanyaan soal kesiapan sarana, BUJT mengatakan siap menambah infrastruktur demi elektronifikasi. Sebut saja Jasa Marga yang sudah menggaet perbankan untuk menambah mesin Electronic Data Capture (EDC) di kantor gerbang tol.
Ia mencontohkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang akan menambah EDC sebanyak 200 unit dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang juga akan menambah EDC sebanyak 186.
Ke depan, ia berharap perbankan mau membangun sarana isi ulang secara drive thru di gardu tol yang tak terpakai. Adapun, pengembangan drive thru top up uang elektronik bisa memperbaiki nilai manfaat bekas gerbang tol yang terbengkalai.
“Jasa Marga sudah menawarkan, sudah koordinasi dengan bank. Hanya saja, memang belum ada respons. Artinya itu diharapkan bisa, ada beberapa bank di sana, karena lajurnya sangat dimungkinkan,” tutup Raddy.
Efisiensi waktu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan mengimplementasikan kebijakan ini. Tak heran, mengingat pengguna jalan tol semakin membludak.
Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) Tbk, volume transaksi di jalan tol tercatat 671,72 juta kali sepanjang semester I 2017. Angka ini hanya naik 0,9 persen dibandingkan dengan periode sama dua tahun sebelumnya sebanyak 665,45 juta transaksi. Namun secara nominal, pertumbuhan transaksi sebanyak 6 juta merupakan angka yang besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, pembayaran tunai di jalan tol rata-rata memakan waktu tujuh detik di gerbang tol. Sementara itu, transaksi dengan uang elektronik hanya memakan durasi tiga detik. Jika dikalikan dengan volume kendaraan yang melintas, ia mengklaim bahwa ini sangat efektif mengurangi kepadatan jalan tol.
“Tentu saja (elektronifikasi jalan tol) manfaatnya banyak. Dari sisi badan usaha, ada efisiensi, bisa mengurangi antrean gerbang tol,” jelas Herry.
Tak hanya efisiensi di gerbang tol, badan usaha pun bisa mengurangi waktu untuk mempersiapkan uang kembalian yang kadang bisa memakan waktu sangat lama. Sebab, jika uang kembalian diberikan secara sembrono, bisa berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.
Vice President Divisi Management Operasi Jasa Marga Raddy Lukman mengatakan, setiap hari perusahaannya harus mempersiapkan uang kas sebanyak Rp8 miliar hanya untuk kembalian, di mana durasi untuk memberikan uang kembalian untuk satu kendaraan tidak bisa diprediksi. Dengan elektronifikasi, tentu saja waktu bayar setiap kendaraan sudah bisa diukur.
“Pendapatan kami jadi lebih aman, masalah potensi uang palsu jadi hilang. Apalagi, pengguna jalan tol juga merasa lebih praktis,” jelas Raddy.
Memang, elektronifikasi bisa membuat transaksi lebih efisien. Namun, ada kalanya elektronifikasi malah membuat masalah baru, yang ujung-ujungnya bikin waktu tempuh tak lebih efisien.
 Progres pembayaran tol nontunai. (CNN Indonesia/Timothy Loen) |
Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, efisiensi waktu tempuh bisa saja dicapai menggunakan elektronifikasi. Asal, sarana pendukungnya memang sudah siap mengakomodasi seluruh masalah pembayaran nontunai.
Ia mencontohkan, ada kalanya masyarakat baru sadar untuk isi ulang uang elektronik ketika masuk jalan tol. Hanya saja, saat ini sebagian besar top up uang elektronik melalui merchant, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), hingga ponsel pintar dengan teknologi Near-Field Communication (NFC).
Memang, saat ini sudah ada beberapa gardu tol yang menerima top up uang elektronik. Hanya saja, jumlahnya masih sedikit. “Yang menjadi pekerjaan rumah tentu adanya penambahan gate transaksi di pintu yang masih sangat kurang, khususnya di Jabodetabek,” papar Yayat.
Tak hanya itu, permasalahan juga tentu akan terjadi di ruas-ruas jalan tol daerah, di mana jumlah pengguna yang belum paham sistem elektronifikasi masih banyak. Jika banyak masyarakat yang masih gelagapan transaksi elektronik, tentu itu sama sekali tak membantu efisiensi waktu tempuh.
Sehingga menurutnya, elektronifikasi jalan tol bukan sekadar mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi kepingan kartu semata. “Saat ini, yang menjadi motivasi transaksi bagi masyarakat adalah kecepatan waktu dan tarif yang tidak mahal,” imbuh Yayat.
Kendati masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, ia yakin bahwa elektronifikasi merupakan cara jitu demi menghemat waktu perjalanan.
Ia berkaca dari data BPJT, di mana pembayaran menggunakan uang elektronik di ruas tol Jabodetabek mengambil porsi 95 persen dari seluruh transaksi per 27 Oktober silam. Angka ini terbilang lebih tinggi dibandingkan penetrasi elektronifikasi di luar Jawa yang masih 77 persen.
Yayat berujar, ini merupakan bukti bahwa masyarakat ibukota dan sekitarnya mulai menyadari dampak positif penerapan uang elektronik di jalan tol. Ini mengingat frekuensi kendaraan di Jabodetabek memang lebih padat dibanding ruas tol luar Jawa.
“Ada tekanan dari masyarakat pengguna ruas tol yang lebih padat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Uniknya, pemerintah memberikan hal tersebut dengan regulasi yang bersifat mandatory,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung menyebut, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga harus sigap ketika ada permasalahan di mesin pembayaran tol elektronik. Jika mesin lumpuh, transaksi bisa amburadul, dan ujungnya waktu tempuh justru menjadi lebih lama.
”Bahkan sebelum dibuat kewajiban, pintu tapping di gate elektronik ini kadang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Ujung-ujungnya malah membuat kemacetan. Tentu harus ada petugas yang membantu di pintu tol,” ungkapnya.
Meski begitu, ia tetap menilai bahwa elektronifikasi tol ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk sampai ke tahap multi lane free flow yang dianggap jauh lebih banyak memberikan manfaat. Sehingga, meski masih banyak kealpaan, elektronifikasi jalan tol memang harus diberlakukan segera.
“Menurut saya, ada tiga hal yang perlu dipenuhi dari transaksi uang elektronik, yakni mengurangi kemacetan di tempat pembayaran, kondisi lalu lintas yang lebih baik, dan kultur masyarakat yang seharusnya makin terbiasa menggunakan uang elektronik,” pungkas Ellen.
Di tengah gempuran pertanyaan soal kesiapan sarana, BUJT mengatakan siap menambah infrastruktur demi elektronifikasi. Sebut saja Jasa Marga yang sudah menggaet perbankan untuk menambah mesin Electronic Data Capture (EDC) di kantor gerbang tol.
Ia mencontohkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang akan menambah EDC sebanyak 200 unit dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang juga akan menambah EDC sebanyak 186.
Lihat juga:Ancaman PHK 'Membayangi' Eks Petugas Tol |
Ke depan, ia berharap perbankan mau membangun sarana isi ulang secara drive thru di gardu tol yang tak terpakai. Adapun, pengembangan drive thru top up uang elektronik bisa memperbaiki nilai manfaat bekas gerbang tol yang terbengkalai.
“Jasa Marga sudah menawarkan, sudah koordinasi dengan bank. Hanya saja, memang belum ada respons. Artinya itu diharapkan bisa, ada beberapa bank di sana, karena lajurnya sangat dimungkinkan,” tutup Raddy.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK