Aspek Indonesia Sebut Pekerja Jalan Tol Tetap Terancam PHK
CNN Indonesia
Selasa, 24 Okt 2017 17:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menyatakan pekerja jalan tol tetap terancam mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyusul pemberlakuan otomatisasi di jalan tol dengan transaksi nontunai.
"Memang akan ada karyawan yang dialihkerjakan di bidang lain, tetapi pasti akan tetap lebih banyak yang di-PHK. Bohong kalau dikatakan tidak akan ada PHK," kata Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/10).
Mirah mengatakan kuota yang diperlukan pada pekerjaan baru tersebut kemungkinan hanya sekitar 900 orang. Sementara, pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan diperkirakan mencapai 10 ribu orang.
Apalagi, ia menjelaskan, pengelola jalan tol di Indonesia bukan hanya badan usaha milik negara (BUMN). Ada beberapa jalan tol yang dikelola oleh swasta yang kemungkinan nasib karyawannya tidak diekspos terkait dengan penerapan otomatisasi di gardu tol.
Ia menyatakan, selain kebohongan tentang tidak akan ada PHK, juga sudah ada kebohongan-kebohongan terjadi terkait dengan otomatisasi tersebut. Misalnya, otomatisasi akan mengurangi kemacetan di gardu tol.
"Apa betul penerapan gerbang tol otomatis mengurangi kemacetan di gardu tol? Nyatanya tetap macet," tuturnya.
Begitu pula dengan efisiensi waktu yang terjadi saat transaksi di gardu tol dilakukan secara nontunai. Dikatakan ada selisih waktu tiga detik lebih cepat, yaitu dari sembilan detik saat transaksi tunai menjadi enam detik saat transaksi nontunai.
"Transaksi di gardu tunai tidak selama itu. Menurut standar pelayanan minimal, transaksi di gardu tol hanya tiga menit sampai empat menit saja," katanya.
Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana mengalihprofesikan sekitar 1.300 karyawan penjaga gardu tol, menjadi pegawai kantoran di kantor pusat dan cabang, termasuk anak usaha.
Kushartanto Koeswiranto, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Jasa Marga mengungkapkan, perseroan tak ingin mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Jasa Marga tidak ada PHK. Karyawan yang bekerja saat ini disalurkan ke induk dan anak perusahaan," ujarnya di Kantor Pusat Jasa Marga.
Program alih profesi akan mulai diterapkan pada Senin (16/10) lalu, diawali dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi karyawan dari Jasa Marga Learning Institute (JMLI), sesuai dengan minat yang dipilih.
Namun, untuk tahap awal, diklat cuma menawarkan sebanyak 900 posisi baru bagi karyawan gardu tol. Sisanya 400 karyawan lainnya masih bisa memilih opsi menjadi wirausaha yang dibina oleh perseroan.
"Memang akan ada karyawan yang dialihkerjakan di bidang lain, tetapi pasti akan tetap lebih banyak yang di-PHK. Bohong kalau dikatakan tidak akan ada PHK," kata Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/10).
Mirah mengatakan kuota yang diperlukan pada pekerjaan baru tersebut kemungkinan hanya sekitar 900 orang. Sementara, pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan diperkirakan mencapai 10 ribu orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, ia menjelaskan, pengelola jalan tol di Indonesia bukan hanya badan usaha milik negara (BUMN). Ada beberapa jalan tol yang dikelola oleh swasta yang kemungkinan nasib karyawannya tidak diekspos terkait dengan penerapan otomatisasi di gardu tol.
Ia menyatakan, selain kebohongan tentang tidak akan ada PHK, juga sudah ada kebohongan-kebohongan terjadi terkait dengan otomatisasi tersebut. Misalnya, otomatisasi akan mengurangi kemacetan di gardu tol.
Begitu pula dengan efisiensi waktu yang terjadi saat transaksi di gardu tol dilakukan secara nontunai. Dikatakan ada selisih waktu tiga detik lebih cepat, yaitu dari sembilan detik saat transaksi tunai menjadi enam detik saat transaksi nontunai.
"Transaksi di gardu tunai tidak selama itu. Menurut standar pelayanan minimal, transaksi di gardu tol hanya tiga menit sampai empat menit saja," katanya.
Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana mengalihprofesikan sekitar 1.300 karyawan penjaga gardu tol, menjadi pegawai kantoran di kantor pusat dan cabang, termasuk anak usaha.
Kushartanto Koeswiranto, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Jasa Marga mengungkapkan, perseroan tak ingin mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Jasa Marga tidak ada PHK. Karyawan yang bekerja saat ini disalurkan ke induk dan anak perusahaan," ujarnya di Kantor Pusat Jasa Marga.
Program alih profesi akan mulai diterapkan pada Senin (16/10) lalu, diawali dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi karyawan dari Jasa Marga Learning Institute (JMLI), sesuai dengan minat yang dipilih.
Namun, untuk tahap awal, diklat cuma menawarkan sebanyak 900 posisi baru bagi karyawan gardu tol. Sisanya 400 karyawan lainnya masih bisa memilih opsi menjadi wirausaha yang dibina oleh perseroan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK